Komisi I DPR: Dorong Terwujudnya Two-State Solution, Palestina Merdeka

Update Perang Hamas Vs Israel — Serangan udara Israel dimulai sebagai tanggapan atas serangan mendadak Hamas pada Sabtu pagi. Kementerian Kesehatan Palestina menyampaikan, mereka yang tewas termasuk 260 anak-anak dan 230 perempuan, termasuk 22 keluarga yang terbunuh secara keseluruhan. (AP Photo/Hassan Eslaiah)

Liputan6.com, Jakarta Komisi I DPR RI memonitor perkembangan perang di Gaza, Palestina, yang menelan korban jiwa lebih dari 1.100 orang. Korban terbanyak merupakan warga Gaza, Palestina.

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menilai konflik ini tidak lepas dari akar konflik yang terjadi sejak 1948 yaitu direbutnya wilayah Palestina oleh Israel.

"Komisi 1 DPR RI meminta semua pihak yang berkonflik untuk menghentikan segala bentuk provokasi dan mulai memikirkan jalur dialog dan solusi jangka pendek serta jangka panjang. Solusi jangka pendek seperti dihentikannya segala bentuk kekerasan baik oleh Israel dan Hamas serta dukungan seluruh negara," kata Meutya dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

Komisi I mendorong perdamaian yang berbentuk solusi jangka panjang "two-state solution" yakni terbentuk negara Palestina merdeka.

"Terbentuknya negara Palestina merdeka yang berdasarkan hukum internasional dan parameter yang telah disepakati secara internasional," ujar Meutya.

DPR juga meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk berperan lebih aktif dalam memulai proses dialog dan berusaha menyelesaikan akar konflik utama.

"Tidak terlihatnya PBB dalam upaya penyelesaian konflik Palestina menjadi kritik tajam terhadap eksistensi lembaga ini," kata dia.

Selain itu, DPR mengingatkan agar sikap Pemerintah Indonesia terus konsisten mendukung kemerdekaan Palestina.

"Berpegang teguh pada amanah Konstitusi yang menentang berbagai bentuk penjajahan dimuka bumi dan terus mendukung kemerdekaan Palestina," kata dia.

Soal WNI di Gaza

Terkait WNI di Gaza Palestina, Komisi 1 DPR RI meminta kepada Kementerian Luar Negeri RI untuk sesegera mungkin melakukan evakuasi terhadap WNI yang berada di Gaza dan semaksimal mungkin menjaga keamanan WNI yang berada di kawasan konflik tidak hanya di Gaza tetapi juga Tepi Barat.

"Sesuai dengan tujuan Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

Pemerintah Fokus Evakuasi WNI di Gaza

Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah tengah mengupayakan evakuasi warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak serangan udara militer Israel di Beilt Lahiya di Jalur Gaza, Palestina, Sabtu 7 Oktober 2023.

"Kita sedang usahakan evakuasi WNI di Jalur Gaza," kata Prabowo dilansir dari Antara, Selasa (10/10/2023).

Prabowo menegaskan bahwa Pemerintah akan terus mengikuti perkembangan situasi yang terjadi di Jalur Gaza, Palestina, akibat serangan militer Israel yang juga menyasar Rumah Sakit Indonesia di sana.

"Nanti kita ikuti perkembangan situasi di Jalur Gaza," jelas Prabowo.

Sebelumnya, jumlah korban tewas akibat perang Israel dan Hamas dilaporkan terus bertambah, kabarnya 700 orang tewas dan 2.300 lainnya terluka.

Menilai situasi perang Israel Hamas tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) menyatakan Pemerintah Indonesia memutuskan untuk melakukan proses evakuasi terhadap Warga Negara Indonesia (WNI) di Palestina.

3 dari 3 halaman

Susun Rencana Evakuasi WNI

"Terkait dengan kondisi WNI, Pemerintah Indonesia telah menyusun rencana kontigensi evakuasi WNI dengan beberapa skenario situasi. Saat ini Pemerintah, melalui KBRI Amman, KBRI Beirut dan KBRI Kairo sedang berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengevakuasi WNI yang berada di wilayah Palestina, khususnya 10 orang WNI yang berada di Jalur Gaza," ujar Juru Bicara Kemlu RI Lalu Muhammad Iqbal, dalam pernyataan tertulisnya yang dikutip Selasa (10/10/2023).

Kemlu RI juga meminta, WNI untuk menunda perjalanan baik ke Palestina maupun ke Israel lalu mengimbau mereka yang berada di wilayah Palestina maupun Israel segera meninggalkan wilayah tersebut.

"Fokus Pemerintah Indonesia saat ini adalah situasi kemanusiaan, khususnya bagaimana mendorong upaya menghentikan eskalasi kekerasan dan menghindari jatuhnya lebih banyak korban sipil," tutur Iqbal.