DPRD DKI Setujui Alokasi Anggaran Rp985 Miliar untuk Program Pangan Murah di APBD 2024

Adapun Perumda Dharma Jaya yang merupakan BUMD pangan mengklaim pihaknya telah memastikan distribusi subsidi pangan murah telah berjalan lancar dan sesuai sasaran.

Direktur Utama Perumda Dharma Jaya Raditya Endra Budiman merinci, terdapat beberapa upaya yang dilakukan agar bantuan ini tepat sasaran dan tak ada antrean dalam pendistribusian.

Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah memberi nomor antrean kepada masyarakat penerima manfaat satu hari sebelum hari pendistribusian.

'Hal ini bertujuan meminimalkan waktu yang dihabiskan masyarakat dalam antrean saat pengambilan subsidi pangan murah. Dharma Jaya juga membatasi jumlah masyarakat penerima manfaat hingga 300 orang per hari," ujar Radit.

Sementara itu, Tiga BUMD DKI Jakarta mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) dalam APBD tahun anggaran 2024. Ketiga BUMD tersebut adalah PT Jakarta Propertindo (Jakpro), PT MRT Jakarta dan PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan, permintaan suntikan dana ini diajukan dalam pembahasan rancangan APBD 2024 bersama DPRD DKI Jakarta.

"Mekanisme internalnya adalah pembahasan di BP (Badan Pembina) BUMD dan juga di bawah koordinasi Sekda dan Asperkeu. Nah, di sana lah kemudian dilakukan penajaman sehingga diputuskan hanya tiga ini yang diajukan untuk PMD 2024," kata Ismail kepada wartawan di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, Rabu (11/10/2023).

Ismail merinci, Jakpro meminta PMD sebesar Rp2,5 triliun untuk melanjutkan pembangunan LRT Jakarta fase 1B. Pada 2023, PMD untuk pembangunan LRT rute Velodrome-Manggarai ini telah diberikan sebesar Rp900 miliar dan ditambah Rp1,5 triliun.

Pada tahun 2024, Pemprov DKI menargetkan pembangunan trase Velodrome-Manggarai sudah bisa beroperasi sampai Stasiun Pramuka BPKP.

Kemudian, Jamkrida mengajukan PMD sebesar Rp200 miliar untuk pengembangan bisnis dan peningkatan kemampuan penjaminan di tahun 2024.

"Itu juga bagian dari tahapan yang diajukan dari Jamkrida untuk meningkatkan rasio tanggungan dia untuk dalam memberikan jaminan UMKM yang ada," ucap Ismail.

Terakhir, untuk MRT, diajukan PMD sebesar Rp5,1 triliun untuk tiga program prioritas, yaitu melanjutkan pembangunan MRT fase 2A dari Bundaran HI hingga Kota, memulai pembangunan MRT Fase 2B dari Kota ke Ancol, dan perencanaan MRT Fase 3 Timur-Barat.

Dari pengajuan ini, Ismail meminta ketiga BUMD tersebut untuk melengkapi rencana kerja yang matang, agar realisasi dari modal yang diberikan pemerintah dapat terukur dan tepat sasaran.

“Kita akan meminta mereka buat timeline. Tentunya harus tercermin dari progres pekerjaannya. Timeline juga bisa menjadi acuan kami dalam melakukan fungsi pengawasan dan evaluasi dari penyerapan anggaran,” kata Ismail.

Reporter: Lydia Fransisca

Sumber: Merdeka.com