Heru Budi Akan Terima Keputusan Mendagri soal Perpanjangan Masa Jabatan Sebagai Pejabat Gubernur DKI

Diketahui, masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI akan berakhir pada 17 Oktober 2023. Namun, Kemendagri bisa memperpanjang masa kepemimpinan Heru atau menggantinya dengan sosok lain hingga Pilkada 2024.

"Kalau saya lihat sih (masa jabatan Heru) diperpanjang," kata Pras kepada wartawan, Jumat (12/10/2023).

Menurut Pras, kinerja Heru selama memimpin Jakarta dalam satu tahun ini cukup baik. Misalnya adalah melanjutkan pembebasan lahan untuk Sodetan Ciliwung yang mangkrak di kepemimpinan Anies Baswedan.

"Presiden, gubernur, wali kota, bupati, itu kan sudah punya program ada keberlanjutan. Nah, ini teruskan. Sodetan Ciliwung kan sudah bagus sekarang, yang bagus itu," ujar Pras.

Selanjutnya, Pras juga menyebut Heru sukses mengintegrasi transportasi umum di Jakarta dengan melanjutkan pembangunan MRT Jakarta fase 2 seiring dengan beroperasinya LRT Jabodebek yang dibangun pemerintah pusat.

"Transportasi kan sudah berjalan. Kita sedang bekerja. Sekarang kan lagi transportasi bawah (MRT). LRT (jalur) Cibubur sudah di atas. (Jalur LRT dari) Dukuh Atas, masuk lagi MRT ke Dukuh Atas. Jadi terintegrasi semua. Lambat laun, masyarakat juga berpindah," ucap Pras.

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespons kritikan yang dilontarkan Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta terkait kinerjanya selama hampir satu tahun memimpin ibu kota. NasDem menilai jabatan Heru Budi selaku orang nomor satu di Jakarta hanya sebatas seremonial saja.

Terkait penilaian itu, Heru menegaskan dirinya sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya, mulai dari menyelesaikan masalah banjir, tata ruang, hingga kemacetan. Ia menilai kritikan yang dilontarkan oleh Fraksi NasDem sebagai masukan.

"Kalau ada orang yang mengkritik berarti memperhatikan saya, berarti membantu saya untuk membangun Jakarta," kata Heru saat ditemui di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (15/10/2023).

Perihal kemacetan di ibu kota sebagaimana dikritisi oleh Fraksi NasDem, Heru menanggapi karena setiap tahun pertumbuhan kendaraan di Ibu Kota selalu naik. Sehingga tidak cukup penyelesaian kamacetan hanya di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) saja.

"Kalau macet ya namannya pertimbuhan kendaraan lebih banyak ya kalau penyelesaian macet kan tidak bisa pemerintah provinsi DKI Jakarta saja. Pemerintah pusat sudah berbuat, Pemda sudah berbuat ya bersama masyarakat," tuturnya.

Ketika ditanya perihal dirinya apakah akan lanjut untuk menduduki jabatan lagi sebagai Pj Gubernur Jakarta, ia hanya menyerahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Apabila tidak lagi menjabat sebagai Pj Gurbernur Jakarta, Heru hanya akan bertugas sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres).

"Tergantung dari perintah Mendagri kan. Ya kalau diperpanjang ya silakan kita jalankan tanggung jawab itu, ya kalau enggak ya kembali sebagai Kepala Sekretariat Presiden kan," ucap Heru Budi Hartono.