Putusan MK soal Capres-Cawapres, Praktisi Hukum UGM: Tanda Kemunduran Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Pengajar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yance Arizona menilai, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan seorang belum berumur 40 tahun asal sudah berpengalaman sebagai kepala daerah menjadi calon presiden atau calon wakil presiden (capres-cawapres) adalah tanda kemunduran demokrasi dan kemerosotan independensi hakim konstitusi.

"Putusan tersebut buka saja menunjukkan kemunduran demokrasi, tetapi juga kemerosotan independensi hakim konstitusi," kata Yance melalui keterangan diterima, Rabu (18/10/2023).

Yance merasa heran, bagaimana mungkin suatu perkara yang salah satu hakimnya memiliki kerabat dan kepentingan langsung terhadap perkara ikut memutus. Justru, Yance menilai hal itu sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi, Prinsip Kedua Angka 5 huruf b Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

“Seharusnya segera dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk mengusut dugaan pelanggaran kode etik tersebut,” dorong dia.

“Kalau terbukti menurut dia, maka hakim tersebut bisa dinyatakan bersalah dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai hakim konstitusi,” imbuh dia menandasi.