PN Jaksel Tolak Praperadilan Tersangka Korupsi Tol MBZ Direktur Bukaka

Ismak menerangkan, dugaan tindak pidana yang dituduhkan ke kliennya terkait proyek strategis nasional yang merupakan proyek infrasuktur Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Proyek strategis nasional diatur dalam Peraturan Presiden RI No 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional junto peraturan presiden nomer 58 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Presiden RI No 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional junto Peraturan Presiden no 56 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Presiden Presiden Nomer 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

Dalam rangka percepatan proyek startegis nasional untuk kepentingan umum dan kemanfataan umum pemerintah juga menerbitkan Instruksi Presiden No 1 Tahun 2016 tetnag percepatan proyek stategis nasional yang ditujukan kepada para menteri kabinet kerja, jaksa agung, Kepala kepolisian, sekertaris kabinet, kepala staf kepresidenan, kepala lembaga pemerintah non kementerian gubernur dan bupati.

"Oleh karena salah satu proyek penting untuk memperhatikan ketentuan peraturan tersebut peraturan terkait penyelesaian permasalahan hukum dalam proyek stategis nasional diatur pasal 71," ujar dia.

Ismak menerangkan, Kejaksaan Agung tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden RI No 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Berdasarkan hal tersebut maka terbukti penyidikan sebagaimana disangkakan melanggar hukum karena tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Presiden RI No 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional.

"Sampai dilakukan penetapan tersangka sampai penahanan termohon tindak pernah melaksanakan pemerintah dalam perpes tersebut atau tidak pernah ada pemeriksaan internal yang dilakukan oleh instansi internal yang berwenang atas pembangunan atau design and build Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated alias Tol MBZ Ruas Cikunir-Karawang Barat, termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat sesuai perintah perpes," ujar dia.

Bahwa demikian terbukti penyelidikan tidak sah. Oleh karena penyidikan yang dilakukan oleh termohon tehadap pemohon tidak sah ma secara admitstratif penatetapan tersangka oleh pemohon juga menjadi tidak sah. Ditetapkan pemohon sebagai tersahka melanggar pasal 184 ayat 1 KUHP junto pasal 1 angka 14 KUHAP," sambung dia.

Ismak menilai, Kejaksaan Agung dalam menetapkan kliennya sebagai tersangka juga tanpa didasari dua alat bukti cukup yaitu tidak adanya laporan atau audit keuangan yang pasti. Hingga saat ini kerugian keuangan negara yang dimaksud belum ditetanplan secara pasti dan belum ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau dengan kata lain Kejaksaan Agung tidak memiliki alat bukti yang sah tekait perhitungan keuangan negara dalam perkara ini.

"Terbukti penetapan tersangka terhadap pemohon tidak berdasarkan pada bukti permulaan cukup hasil audit atas penghitungan negara yang dilakukan oleh BPK. Bahwa perhitungan kerugian negara yang pasti dan nyata, aktual lost yang dilaukan BPK adalah hal yang mutlak dalam penetapan tersangka," ujar dia.

Artinya, Ismak menambahkan dalam penyidikan satu tindak pidana korupsi belum ditetapkan hasil audit atas pehitungan kerugian negara oleh BPK maka penetapan tersangka juga harus menjadi cacat hukum dan harus dianggap tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur pasal 184 ayat 1 KUHAP junto pasal 1 angka 14 KUHAP.

"Bahwa berdasarkan SEMA No 4 tahun 2016 ditegaskan intansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian negara adalah BPK/ Dengan demikan penetapan tersangka terhadap pemohon harus dinyatakan tidak sah dengan segala akibat hukumnya," ujar dia.

Selain meminta pencabutan status tersangka, Ismak dalam petitumnya juga turut meminta agar klienya dibebaskan.

Berikut isi petitumnya:

Izinkan pemohon memohon agar hakim prapadilan yang mememeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan untuk:

1. Menyatakan menerima dan menyimpulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan penyidikan permohon oleh termohon adalah tidak sah

3. Menyatakan penetapan tersangka tertanggal pemohon oleh termohon adalah tidak sah

4. Menyatakan penahanan pemohon oleh termohon tertanggal adalah tidak sah

5. Menyatakan termohon untuk membebaslan dan mengeluarkan pemohon dari Rutan cabang Salemba saat putusan dibacakan

6. Melakukan rehabilitasi dan mengembalikan hak hukum pemohon sesuai harkat dan martabat pemohon.