Dirut BPJS Kesehatan: Kondisi DJS yang Sehat Kunci Transformasi Mutu Layanan

Liputan6.com, Jakarta Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti menyebut bahwa kondisi Dana Jaminan Sosial (DJS) yang sehat menjadi alasan kuat BPJS Kesehatan melakukan upaya transformasi mutu layanan. Dirinya mengungkapkan, saat ini pengelolaan DJS Kesehatan telah mencapai titik optimal.

"Salah satu bukti nyata adalah pertumbuhan luar biasa dari hasil investasi DJS Kesehatan. Pada tahun 2022, hasil investasi mencapai Rp2,89 triliun, naik lebih dari dua kali lipat dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp1,42 triliun pada tahun 2021," sebutnya.

"Hal ini menjadi indikator kuat bahwa strategi penempatan DJS Kesehatan dalam instrumen investasi yang aman telah membuahkan hasil yang signifikan," imbuh Ghufron.

Ia pun mengatakan, surplus aset DJS juga turut dimanfaatkan untuk meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan. Ghufron menjelaskan, upaya ini mencakup perluasan skrining penyakit, peningkatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan fasilitas kesehatan melalui kerja sama dan peningkatan kapasitas faskes.

"Saat ini, BPJS Kesehatan tengah menggaungkan trasformasi mutu layanan. Ini kita lakukan agar pelayanan di fasilitas kesehatan bisa mudah, cepat, dan setara. Harapannya, upaya ini juga didukung oleh seluruh fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit,” kata Ghufron.

2 dari 3 halaman

Telah Terjalin Baik

Iuran BPJS Kesehatan Naik — Petugas BPJS Kesehatan melayani warga di kawasan Matraman, Jakarta, Rabu (28/8/2019). Menkeu Sri Mulyani mengusulkan iuran peserta kelas I BPJS Kesehatan naik 2 kali lipat yang semula Rp 80.000 jadi Rp 160.000 per bulan untuk JKN kelas II naik dari Rp 51.000 menjadi Rp110.000 per bulan. (merdeka.com

Ghufron mengungkapkan bahwa kerja sama antara BPJS Kesehatan dengan rumah sakit saat ini sudah terjalin sangat baik. Menurutnya, poin kerja sama yang tertuang dalam perjanjian kerja sama mengutamakan kemudahan akses bagi peserta.

"Selain itu, berbagai inovasi layanan juga dihadirkan yang bisa dimanfaatkan peserta dalam mengakses layanan kesehatan. Kini, peserta sudah bisa mengakses layanan kesehatan hanya dengan menunjukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)," ungkapnya.

"Terbaru, BPJS Kesehatan menghadirkan inivasi berbasis digital melalui i-Care JKN. Sistem ini memungkinkan petugas medis untuk dengan mudah melacak riwayat pelayanan kesehatan peserta dalam satu tahun terakhir," jelas Ghufron.

Dirinya pun mengatakan bahwa inovasi tersebut tidak hanya memfasilitasi komunikasi antar dokter, tetapi juga memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan perawatan yang lebih komprehensif kepada peserta.

“Dengan strategi ini, BPJS Kesehatan terus berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia," kata Ghufron.

"Transformasi mutu layanan dan pemanfaatan teknologi adalah langkah progresif dalam memajukan sistem kesehatan nasional,” imbuhnya.

3 dari 3 halaman

Sektor Kesehatan Jadi Prioritas

Pelayanan Faskes Tingkat 1 BPJS Kesehatan — Petugas memeriksa tekanan darah pasien BPJS Kesehatan yang berobat di Faskes Tingkat 1 Klinik Kesehatan Prima Husada di Depok, Jawa Barat, Senin (23/5/20222). Sejumlah terobosan saat ini dilakukan paramedis di Faskes Tingkat 1, diantaranya penilaian peserta program JKN melalui fitur Kessan (Kesan Pesan Peserta Setelah Layanan) dalam aplikasi Mobile JKN. (merdeka.com/Arie Basuki)

Di sisi lain, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menjelaskan bahwa sektor kesehatan di Indonesia harus menjadi persoalan utama. Menurutnya, upaya transformasi sistem kesehatan nasional yang digaungkan oleh Kementerian Kesehatan RI harus bisa terlaksana dengan baik.

“Kita tidak boleh menutup diri dan perlu belajar dengan membandingkan dengan negara lain menyangkut sistem kesehatan di Indonesia. Dengan demikian, nantinya upaya tersebut bisa menguatkan sistem layanan di puskesmas, rumah sakit daerah maupun pusat,” jelasnya.

Sri Mulyani pun berterima kasih kepada seluruh asosiasi yang bergerak di bidang kesehatan atas kerja kerasnya untuk menghadapi situasi pandemi covid-19 dan fokus untuk memperbaiki sistem kesehatan di Indonesia.

"Di tahun 2024 mendatang, sektor kesehatan akan tetap jadi prioritas," tegasnya.

(*)