KOSPY Temui Perwakilan PBB di Jakarta, Beri 9 Tuntutan Soal Genosida di Palestina

Hasan mengatakan KOSPY mencatat bahwa PBB sering kali melindungi Israel dari kritik dan kecaman, terutama dari Amerika Serikat. Ia menyebut kelemahan PBB dalam melindungi hak asasi manusia, terutama dari lapisan masyarakat minoritas dan yang selama ini kerap mendapatkan perlakuan diskriminasi.

“Kita lihatlah kelemahan daripada PBB dalam melindungi Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Asasi Manusia orang-orang Islam, orang-orang Arab, dan orang-orang kulit hitam ini sangat lemah diwakili haknya di PBB karena terus ditekan oleh Amerika Serikat,” katanya.

Berikut adalah sembilan tuntutan atau pernyataan sikap KOSPY yang disampaikan kepada PBB:

1. Semua Tindakan kelompok pejuang Palestina, termasuk operasi "Badai Al-Aqsa" adalah langkah perlawanan bersenjata yang sah dan dijamin haknya oleh hukum internasional, dan dipaparkan dalam Resolusi Sidang Umum PBB Nomor 37/43 Tahun 1982.

2. Operasi "Badai Al Aqsa" yang dilancarkan kelompok perlawanan Islam juga merupakan balasan atas penistaan yang terus menerus dilakukan oleh rezim penjajah Israel terhadap Masjid Al Aqsa, yaitu masjid tersuci ketiga di dunia Islam, sekaligus blokade total yang diberlakukan rezim Israel terhadap jalur Gaza yang sudah berlangsung selama 17 tahun.

3. Segala keterangan yang menyebut serangan "Badai AI Aqsa" sebagai aksi terorisme merupakan bagian dari propaganda Israel dan Amerika Serikat dan sekutunya dengan tujuan mendiskreditkan perjuangan rakyat Palestina.

4. Operasi "Badai Al Aqsa" telah meruntuhkan mitos Israel sebagai negara dengan militer dan intelijen yang hebat, dan membuktikan bahwa rezim penjajah itu hanyalah pecundang yang mengemis bantuan dari Amerika Serikat dan Eropa dalam menghadapi sekelompok pejuang yang lapar dan bersenjata seadanya.

5. Pembantaian terhadap rakyat Gaza dan penghancuran infrastruktur serta penutupan pasokan air dan listrik oleh Israel, yang dilakukan dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat dan sekutunya, merupakan genosida dan kejahatan perang keji yang melanggar seluruh prinsip kemanusiaan.

6. Rezim Zionis Israel, Amerika Serikat, dan negara-negara Barat serta pihak-pihak yang menutupi dan membela kejahatan Israel memikul tanggung jawab setara atas semua bencana yang menimpa warga sipil yang tidak berdosa di seluruh wilayah pendudukan Palestina.

7. Normalisasi hubungan dengan Israel yang dilakukan oleh beberapa negara dan diwacanakan oleh beberapa negara lainnya terbukti tidak membantu perjuangan bangsa Palestina sama sekali, malah mengkhianati perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan.

8. “Solusi Dua Negara" yang disuarakan oleh PBB dan negara-negara anggotanya sebagai solusi atas masalah Palestina sudah usang dan mustahil diterapkan, dan komunitas internasional harus menyusun solusi lain yang lebih adil terhadap bangsa Palestina yang terusir dan tertindas selama puluhan tahun.

9. Seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh umat manusia, harus memberi tekanan yang maksimal kepada rezim kolonial Israel agar menghentikan pembantaian terhadap warga sipil dan mendukung perjuangan bangsa Palestina untuk meraih kemerdekaan.