AALCO ke-61: Indonesia Suarakan Kepentingan Negara Asia di Tingkat Global

Liputan6.com, Jakarta - Delegasi Indonesia mendapat dukungan positif terkait usulan membentuk Asset Recovery Expert Forum. Usulan Indonesia disambut baik oleh mayoritas negara-negara Asia-Afrika yang memandang bahwa pemulihan aset hasil kejahatan membutuhkan proses yang kompleks.

“Negara-negara Asia-Afrika akan mendiskusikan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja Asset Recovery Expert Forum,” kata Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam pembahasan yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan 61st Annual Session of Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) di Bali, seperti dikutip dari siaran pers diterima, Minggu (22/10/2023).

Yasonna menjelaskan, di tahap awal, negara-negara anggota AALCO akan membentuk contact group yang terdiri dari perwakilan negara anggota, yang dapat berasal dari kalangan pejabat pemerintah, praktisi, maupun akademisi. Menurut dia, Contact group dapat menyelenggarakan pertemuan informal, baik virtual maupun secara fisik untuk membahas hal-hal yang menjadi perhatian bersama terkait pemulihan aset hasil kejahatan.

“Kami yakin bahwa group of experts ini dapat menjadi salah satu solusi dalam menangani permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam upaya pemulihan aset,” ujar Yasonna. Yasonna memastikan, pembahasan mengenai illegal fishing menjadi hal penting bagi Indonesia karena Indonesia mengangkat isu untuk memasukkan illegal fishing sebagai Kejahatan Terorganisir Transnasional (TOC).

“Negara-negara anggota mencatat isu yang dikemukakan oleh Indonesia, mengingat illegal fishing dapat mengakibatkan dampak yang besar terhadap ketersediaan ikan, lingkungan, sosial serta ekonomi suatu negara,” ujar Yasonna.

Yasonna mendorong, diskusi lanjutan diperlukan dalam pembentukan kerangka hukum internasional terkait kriminalisasi illegal fishing sebagai tindak pidana serius. Kemudian, agenda lain yang juga menjadi perhatian Indonesia adalah terkait isu lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

“Indonesia menekankan pentingnya pendekatan berimbang antara kepentingan lingkungan yang diusung oleh negara-negara maju dengan kondisi pembangunan negara-negara berkembang, dalam pembentukan instrumen hukum internasional,” urai Yasonna.