HEADLINE: Usai Prabowo Usung Gibran Jadi Cawapres, Sikap PDIP?

Pengamat Politik Usep S Akhyar menilai, penunjukan Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto sudah terbaca sejak lama, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menerima sebagian gugatan syarat capres-cawapres kemarin. Namun kini yang menjadi sorotan karena Gibran masih berstatus sebagai kader PDIP saat diusung menjadi Cawapres Prabowo.

Dia mengatakan, sikap yang dilakukan Gibran juga pernah terjadi pada perpolitikan Indonesia. Saat itu, Jusuf Kalla (JK) yang merupakan kader Partai Golkar menyeberang dengan keputusan politik partainya, yakni menerima pinangan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi cawapresnya. 

"Saya kira ini persoalan pengkaderan di masing-masing partai politik yang mungkin bermasalah. Di satu sisi memang mungkin melanggar disiplin partai, tapi kan di sisi lain itu hak politiknya Gibran, dan di sisi lain juga itu kan karena pesoalan misalnya mungkin si kader itu yang peluang di partai lain itu cukup besar dibanding di partainya," ujar Usep saat dihubungi Liputan6.com, Senin (23/10/2023).

"Persoalannya bahwa misalnya PDIP merasa dikhianati sama kader partainya ya tegakkan aja disiplin partai, kan itu saja. Dan selanjutnya itu hak politiknya masing-masingg," sambungnya.

Hingga saat ini, PDIP belum menerima surat pengunduran diri dari Gibran, begitu pula sebaliknya partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini belum mengambil keputusan terhadap nasib putra sulung Presiden Jokowi itu di partainya.

Menurut Usep, PDIP bisa saja tidak memecat Gibran. "Kalau dulu ada beberapa partai yang tidak memecat karena itu jadi keuntungan politik, kaya Pak JK balik lagi setelah jadi wapres malah memegang Golkar. Nah kan ini juga bisa begitu ya, itu tergantung kebijakan partai masing-masing," katanya.

Sementara menurut Ketua DPC PDIP Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo, Gibran otomatis keluar dari partai banteng moncong putih setelah menerima pinangan koalisi lawan.

"Ya itu kan tergantung pada partainya, atau Gibrannya bisa jadi nanti dipecat atau bisa jadi mengundurkan diri. Tapi bahwa pencalonan ini sah karena diusung oleh minimal satu partai atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat koalisi untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden," ucap Usep.

Lebih lanjut, Direktur Populi Center ini menilai PDIP tidak perlu terburu-buru memecat Jokowi dari anggota partai buntut keputusan politik dua putranya, yakni Gibran dan Kaesang Pangarep. Putra bungsu Jokowi itu kini memimpin Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang disinyalisasi segera mengumumkan dukungannya kepada Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

"ini kan kasusnya Pak Jokowi kan persoalannya banyak pengikutnya juga, ya harus hati-hati juga kan PDIP, apakah menimbulkan efek positif atau negatif. Nah saya kira memang harus hati-hati masalah ini, mungkin kalau dipecat justru sentimennya akan positif bagi Jokowi ya, kuat-kuatan aja ini bermain politik. Tapi menurut saya kalaupun bertahan, Pak Jokowi ini tidak akan baik-baik saja," ujar Usep.

Masa Depan Indonesia Mau Dibawa ke Mana?

Sementara itu, Pengamat Politik Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia, Vishnu Juwono mengatakan, diumumkannya nama Gibran Rakabuming Raka sebagai Bacawapres Prabowo Subianto telah memicu diskusi sengit dalam politik Indonesia.

Selain polemik karena sebagai anak dari seorang presiden aktif, pengalaman dan kemampuan pemuda 36 tahun itu dinilai masih belum mumpuni untuk memimpin sebuah bangsa besar yang bernama Indonesia.

"Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai arah masa depan negara, terutama mengingat pengalaman politik nasional Gibran yang terbatas," ujar Vishnu dalam keterangan pers yang diterima Liputan6.com, Senin (26/10/2023).

Oleh karena itu, rekam jejak kiprah politik nasional Gibran Rakabuming Raka yang masih sangat terbatas merupakan tantangan besar baginya untuk segera merumuskan dan mengartikulasikan visi sebagai calon wakil presiden.

Vishnu menyebut, jika terpilih sebagai wakil presiden, Gibran akan menjadi wapres termuda dalam sejarah Indonesia, melampaui rekor yang dipegang oleh wakil presiden pertama, Muhammad Hatta yang menjabat pada usia 43 tahun.

Tidak hanya soal umur, lanjut Vishnu, bila membandingkan dengan wakil presiden sebelumnya seperti Sultan Hamangkubuwono IX, BJ Habibie, dan Jusuf Kalla, terlihat bahwa tokoh-tokoh tersebut memiliki pengalaman luas dalam kancah politik nasional, bahkan internasional. Baik melalui peran mereka dalam TNI atau kebijakan publik tingkat nasional sebagai menteri yang berpengaruh besar bagi publik.

"Pertanyaan yang ada di benak publik adalah visi seperti apa yang akan ia bawa untuk kemajuan Indonesia, terutama jika Prabowo tidak dapat menjalankan tugasnya atau pergi ke luar negeri nanti. Sebab, bila hal tersebut terjadi, menurut konstitusi secara otomatis Gibran menduduki jabatan presiden," kata Vhisnu.

Vhisnu menjelaskan, berdasarkan survei dari Unisri, sebesar 96 persen suara responden mengaku puas dengan kepemimpinan Gibran sebagai Wali Kota Solo. Artinya, dia menunjukkan kepopulerannya di mata warga Solo.

"Namun, dengan memiliki pengalaman baru dua tahun sebagai wali kota, beberapa dari 17 program strategis yang ia usulkan sebagian besar masih dalam tahap pengembangan," kata Vishnu.

Vishnu menegaskan, skala wilayah Indonesia jauh lebih luas dan kompleks dengan 7.200 lebih kecamatan, dibanding Solo yang hanya 5 kecamatan. Karena itu, sangat penting bagi Gibran untuk dengan cepat menyampaikan visi dan inisiatif program yang komprehensif yang akan dijalankannya bersama Prabowo dalam berbagai bidang.

"Gibran harus sampaikan visi misinya di bidang kesejahteraan masyarakat, hukum, keamanan dan politik, dan perekonomian. Hal ini tidak hanya akan mengatasi keterbatasan pengalamannya di panggung politik nasional, tetapi juga akan meyakinkan keraguan publik akan kepemimpinan, kompetensi dan kesiapannya sebagai wakil presiden," jelas Vishnu.

Vishnu menyimpulkan, nominasi Gibran sebagai cawapres adalah peluang unik baginya untuk mendefinisikan identitas politiknya yang lebih subtantif dari sekadar mengandalkan popularitas tinggi ayahnya, Jokowi.

"Publik luas tentu saja menantikan untuk mendengar visinya untuk masa depan dan strategi apa yang akan digunakannya untuk mengatasi tantangan kompleks yang dihadapi Indonesia," kata Vishnu memungkasi.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyampaikan, selamat kepada Bakal Capres Prabowo Subianto yang telah mendeklarasikan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Ketua Majelis Pertimbangan PPP, M Romahurmuziy menyebut Gibran adalah calon yang sudah lama diidamkan Prabowo.

“Selamat Pak Prabowo yang telah mendapatkan jodoh yang sudah lama diidamkan, mas Gibran putra presiden,” kata Rommy dalam keterangannya, Senin (23/10/2023).

Menurut Rommy, kini rakyat bisa menilai dan memilih dengan penuh pertimbangan.

“Rakyat bisa menilai, mana pasangan yang dipilih dengan penuh pertimbangan, mana pasangan yang perjodohannya dadakan. Rakyat bisa menilai mana yang bersatunya menuai puji, dan mana yang bergabungnya memantik kontroversi,” kata Rommy.

“Rakyat juga bisa menilai, mana pasangan yang diumumkan dengan wajah-wajah bersemangat, mana yang diumumkan dengan wajah-wajah penat,” sambungnya.

Selain itu, Rommy menilai majunya Gibran akibat Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), disebut secara hukum problematik dan sangat mungkin dipersoalkan di kemudian hari.

“Pasangan ini masih potensial dipersoalkan sebagaimana analisis seluruh pakar tata negara. Dua problematika hukum yang akan dihadapi: Perubahan PKPU 19/2023 yang digantikan hanya oleh Nota Dinas tanpa melalui konsultasi dengan DPR RI; serta kemungkinan judicial reviewnya di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut tanpa perubahan PKPU 19/2023,” kata dia.

“Dengan demikian bisa saja setelah ditetapkan KPU sebagai capres dan cawapres, masih akan ada perubahan-perubahan pada pasangan ini sebelum gelaran Pemilu 14 Februari 2024,” bebernya.

Selain itu, karena Gibran adalah putra presiden atau petahana, Rommy menilai secara emosional pasti sulit bagi Jokowi untuk netral atau tidak mendukung putra kandungnya.

“Tentu sulit mempercayai dukungan presiden tidak melekat untuk putranya. Publik juga wajib mengontrol potensi abuse of power, oknum aparat yang bisa digunakan untuk memenangkan Pemilu. Baik itu 271 Pj kepala daerah, aparat penegak hukum, TNI, maupun penyelenggara pemilu,” kata Rommy.

“Karena ada Nota Dinas yang terbit menggantikan perubahan PKPU 19/2023 ditengarai sejumlah pakar sebagai melanggar ketentuan UU Pemilu,” ucapnya memungkasi. 

Yusril Siap Pasang Badan Bela Prabowo-Gibran

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan siap membantu pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam menghadapi permasalahan hukum di masa mendatang.

"Pertama saya ucapkan selamat kepada Mas Gibran sebagai pendamping Pak Prabowo. Sudah saatnya yang muda tampil dan berperan lebih untuk Indonesia," kata Yusril Ihza Mahendra dalam keterangannya, Senin (23/10/2023).

Yusril mengaku berkomitmen untuk membantu Gibran dan Prabowo menjadi pendekar hukum dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia ke depan.

"Diskusi saya dengan Mas Gibran bahwa partisipasi saya akan membantu dalam bidang saya yaitu hukum, dalam pemerintahan Prabowo Subianto dan Mas Gibran ke depan," kata Yusril.

Lebih lanjut, dengan adanya Mahfud Md sebagai cawapres Ganjar Pranowo, hal itu membuat peran Yusril akan semakin besar di bidang hukum untuk membantu pasangan Prabowo-Gibran terkait hukum.

"Dulu saya membantu menjadi lawyer pasangan Jokowi Maruf, sekarang sudah tugas saya membantu putra Pak Jokowi untuk maju melalui pasangan Prabowo dan Mas Gibran," tegas Yusril.

Padahal beberapa hari sebelumnya, Yusril menyatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan syarat capres-cawapres, kontroversial dan mengandung cacat hukum. Putusan tersebut membuka peluang Gibran menjadi cawapres, meski usianya belum genap 40 tahun. 

Sebab dalam putusan itu ada klausul yang bunyinya memiliki pengalaman menjadi atau menjabat jabatan yang dipilih melalui pemilu, misalnya kepala daerah. Karena itu, Yusril berharap Presiden Jokowi dan Gibran bijaksana dalam mengambil langkah politik untuk menjadi cawapres Prabowo.

"Ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan yang problematik. Ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi sebagai kepala keluarga, Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana di tengah-tengah kemungkinan reaksi yang makin luas akibat dari putusan yang kontroversial ini," kata Yusril, Selasa (17/10/2023).

Yusril mengatakan, putusan MK itu mengubah peta politik secara drastis. Tetapi, pakar hukum tata negara ini menyerahkan kepada Gibran apakah akan memanfaatkan putusan tersebut untuk maju di Pilpres 2024, atau mengambil sikap bijaksana dengan tidak bersedia dicalonkan sebagai cawapres.

"Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak, ya kita serahkan kepada beliau. Kalau beliau mau berkonsultasi dengan keluarganya ya tentu kita serahkan sepenuhnya kepada beliau," kata Yusril.

Teka-teki siapa cawapres pendamping Prabowo Subianto akhirnya terjawab. Seluruh parpol Koalisi Indonesia Maju (KIM) sepakat mengusung Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal cawapres Prabowo. Keputusan tu diumumkan sendiri oleh Prabowo yang juga Ketum Partai Gerindra.

“Kita sudah sepakat mengusung saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju,” kata Prabowo di Rumah Kertanegara Jakarta, Minggu (22/10/2023).

Prabowo mengatakan, keputusan itu diambil usai rapat bersama seluruh ketua umum KIM. Menurut dia, tidak ada sengketa dari keputusan tersebut karena diputuskan secara aklamasi. “Ini keputusan aklamasi bulat dan konsensus untuk Indonesia maju,” tegas Prabowo.

Menteri Pertahanan (Menhan) ini juga memastikan, dirinya dan Gibran akan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi pada 25 Oktober 2023. Tanggal itu merupakan hari terakhir masa pendaftaran calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024.

"Ya, pada Rabu 25 Oktober kita akan daftar ke KPU," ucap Prabowo.

Meski Gibran tidak hadir pada deklarasi pencalonan tersebut, KIM memastikan putra sulung Presiden Jokwi itu akan datang saat pendaftaran ke KPU nanti.

Sebagai informasi, deklarasi Prabowo-Gibran di Rumah Kertanegara IV ini dihadiri seluruh Ketum dan elite parpol KIM, di antaranya Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Yusril Ihza Mahendra, Anies Matta, hingga Ahmad Ridha Sabana.

Gibran Menerima Pinangan Prabowo

Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa Gibran Rakabuming Raka sudah menerima pinangan KIM untuk menjadi Bacawapres Prabowo Subianto pada Pilpres 2024. Menurut dia, seluruh persyaratan untuk Prabowo dan Gibran mendaftar sebagai ke KPU telah siap.

"Iya lah (Gibran sudah terima), persyaratan sudah siap," kata Dasco usai menghadiri Rapimnas Partai Gerindra di The Dharmawangsa, Jakarta, Senin (23/10/2023).

Dasco melanjutkan, komunikasi dengan putra sulung Presiden Jokowi itu terus berjalan usai Gibran diumumkan KIM menjadi cawapres Prabowo. "Komunikasi jalan terus," ucapnya.

Sehari sebelum deklarasi, Gibran juga menyatakan menerima keputusan Rapimnas Golkar yang mengusulkan dirinya menjadi Cawapres pendamping Prabowo. Gibran mengaku akan segera berkoordinasi dengan Prabowo terkait keputusan Rapimnas Golkar tersebut.

"Saya sangat apresiasi keputusan Rapimnas untuk selanjutnya akan kami koordinasikan akan kami tindaklanjuti dengan Pak Prabowo," ujar Gibran di Kantor DPP Golkar, Sabtu (21/10/2023).

Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto telah menyerahkan surat rekomendasi hasil Rapimnas kepada Gibran. Surat itu merupakan deklarasi dukungan Golkar terhadap pasangan Prabowo-Gibran.

Gibran menyampaikan terima kasih atas dukungan Golkar kepada dirinya. "Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada keluarga besar Golkar," kata putra sulung Presiden Jokowi.

Sementara itu Gibran masih bungkam tentang status kepartaiannya. Namun, sebelumnya dikabarkan Gibran akan menjadi ketua umum AMPI, organisasi sayap kepemudaan Partai Golkar.

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka masih enggan membeberkan terkait nasibnya sebagai kader PDIP usai diumumkan sebagai bakal calon wakil presiden (Bacawapres) untuk mendampingi Prabowo Subianto.

Pengumuman putra sulung Presiden Jokowi menjadi cawapres ini disampaikan usai pertemuan pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM) di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta pada Minggu malam (22/10/2023). Pengumuman itu disampaikan langsung oleh Prabowo Subianto.

Teka-teki nasib Gibran sebagai kader PDIP mulai dipertanyakan pasca-pengumuman sebagai cawapres Prabowo. Namun, Gibran mengaku telah bertemu dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani terkait keputusannya maju menjadi cawapres yang diusung KIM.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat malam kemarin. Mbak Puan dan Pak Arsjad (Arsjad Rasjid Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud)," ujar Gibran kepada wartawan di Balai Kota Solo, Senin (23/10/2023).

Meski demikian, Gibran enggan menjelaskan lebih lanjut terkait nasibnya sebagai kader partai pimpinan Megawati Soekarnoputi usai bertemu dengan petinggi PDIP dan Ketua Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud.

"(Saat ini masih jadi kader PDIP?) Kemarin Jumat malam saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan Maharani dan Pak Arsjad. Itu jawaban saya. Sudah saya komunikasikan. Mbak Puan kan sudah cerita juga di Surabaya, nggih," kata Gibran kembali mengulang pernyataannya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Puan Maharani mengaku belum menerima surat pengunduran diri Gibran setelah menerima usulan Golkar untuk maju menjadi cawapres Prabowo. Hal itu disampaikan Puan sebelum Prabowo mengumumkan Gibran sebagai cawapresnya di 2024.

"Enggak ada sama sekali (surat pengunduran diri dari Gibran)," kata Puan singkat saat ditemui usai mengikuti peringatan Hari Santri di Tugu Pahlawan Surabaya, Jawa Timur, Minggu (22/10/2023)

Puan mengatakan, PDIP belum mengambil sikap mengenai pengusungan Golkar terhadap Gibran yang dicalonkan sebagai cawapres Prabowo. Begitupun dengan pernyataan Gibran yang akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan Prabowo.

"Enggak apa-apa, kan belum, baru diusulkan kan belum, tanya dulu ke Mas Gibran, sudah koordinasi belum, apakah sudah atau belum, ya saya enggak tahu, coba ditanyakan," ucap Puan.

Lebih lanjut, putri Megawati Soekarnoputri ini menilai, pernyataaan Jokowi yang akan mendukung semua paslon capres-cawapres pada Pilpres 2024 sudah tepat. Dia pun mengapresiasi pernyataan tersebut.

"Ya itu memang seorang negarawan harus seperti itu, enggak menyatakan dukungan ke salah satu calon dalam kontestasi Pilpres yang akan datang," ucap Puan.

Namun saat ditanya terkait dukungan Jokowi kepada semua calon Pilpres apakah sejalan dengan kenyataannya, Puan enggan menjawab. "Ini lagi pertanyaannya. Ditanyakan ke Pak Jokowi bukan saya," katanya.

Prabowo Minta Bertemu Megawati

Bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengaku sudah meminta waktu untuk bertemu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Prabowo, pertemuan itu bertujuan untuk membicarakan soal status kepartaian Gibran Rakabuming Raka yang kini sudah dipasangkan dengan dirinya untuk Pilpres 2024.

“Saya sudah minta waktu menghadap Ibu Mega,” kata Prabowo di The Dharmawangsa Jakarta, Senin (23/10/2023).

Namun demikian, lanjut Prabowo, hingga hari ini dirinya belum mendapat jadwal untuk dapat dipertemukan dengan Megawati.

“Masih menunggu,” jelas Prabowo.

Sebagai informasi, status Gibran yang dicawapreskan oleh Prabowo kini menuai polemik. Sebab secara status kepartaian, Gibran adalah kader dari PDIP.

PDIP sendiri diketahui sudah mengusung dan mencalonkan Ganjar Pranowo-Mahfud Md sebagai pasangan Capres-Cawapres di Pemilu 2024.

Artinya, ketika Gibran bersama Prabowo maju di kontestasi yang sama maka secara langsung dia akan melawan partainya sendiri bersama Prabowo.