Anies Nilai Aturan Soal Pendanaan Partai Politik Perlu Direformasi

Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan (Liputan6.com/Winda Nelfira)

Liputan6.com, Jakarta - Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan, mengatakan sistem pendanaan kegiatan partai politik harus direformasi. Menurut Anies, tata kelola yang ada saat ini perlu diperbaiki.

"Pendanaan politik, dan pendanaan pemilu bukanlah hal baru. Banyak negara demokrasi di seluruh dunia telah menangani masalah ini. Dan mereka mempunyai banyak pendekatan berbeda dalam memecahkan masalah itu," kata Anies Baswedan dalam sambutannya di acara US-Indonesia Investment Summit, Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023).

Saat dikonfirmasi, Anies menjelaskan ihwal reformasi yang dia maksud. Anies menyampaikan, parpol membutuhkan biaya operasional agar kegiatan dan program berjalan. Namun, kata dia, kerap kali biaya tersebut membebankan anggota atau kader partai.

"Biaya yang senyatanya ada, kita semua seakan tutup mata, seakan-akan tidak mau tahu itu ada atau tidak, pokoknya yang penting jalan, beban itu ada pada siapa? Ada pada DPW, DPC, DPD semua punya beban bagaimana menjalankan kegiatan organisasi," kata Anies.

"Apakah nanti negara membiayai sebagian membiayai sepenuhnya dan lain-lain itu bagian dari diskusi yang harus dilakukan," sambung dia.

Anies menambahkan, masalah dana kegiatan partai politik ini harus menjadi perhatian. Sebab, kata dia selain menjadi beban pengurus parpol, pendanaan juga akan menjadi beban bagi anggota dewan yang berada di pemerintahan.

"Efeknya nanti ke anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau APBD. Jadi bukan reformasi partai politik ya, tapi pembiayaan kegiatan politik," katanya.

2 dari 4 halaman

Anies Ungkap Penyebab Banyak Pejabat Korupsi

Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan menyinggung soal kasus korupsi di Indonesia. Menurut Anies korupsi di bidang pendidikan perlu diberantas.

Meski begitu, dia menyayangkan KPK yang selama ini hanya berfokus pada kasus-kasus besar. Sehingga, kata Anies cara pemberantasan korupsi di Indonesia perlu diubah.

"Kita tidak hanya perlu memperkuat KPK, itu bagus, tapi KPK hanya menangani kasus-kasus besar. Kita perlu secara serius mengubah cara kita memberantas korupsi," kata Anies dalam sambutannya di acara US -Indonesia Investment Summit, Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023).

Anies menyampaikan, setidaknya ada tiga hal yang membuat korupsi terus merajalela. Mulai dari kebutuhan para karyawan yang tidak dapat dipenuhi karyawan hingga keserakahan.

"Ada tiga hal yang menyebabkan terjadinya korupsi, paling tidak ada tiga alasan terjadinya, karena kebutuhan, karena keserakahan, karena sistem," kata Anies.

3 dari 4 halaman

Soroti Gaji Pegawai Rendah

Anies Baswedan Gelar Halal Bihalal di Balai Kota — Pegawai Pemprov mengantre untuk bersalaman dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama halal bihalal di Balaikota, Jakarta, Senin (10/6/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar Halal Bihalal pada hari pertama PNS masuk kerja setelah libur Lebaran 2019. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Anies menilai, masih banyak pegawai pemerintahan yang gaji bulanannya terlalu rendah sehingga tidak bisa bertahan hidup. Dia memandang hal ini perlu diatasi untuk memberantas korupsi.

Anies berujar, cara-cara ini pernah dia coba terapkan saat memimpin Jakarta sebagai seorang gubernur. Dia menyebut kesetaraan di level pegawai itu sukses meminimalisir korupsi.

"Kami mencoba melakukan itu di Jakarta sekarang. Pegawai Pemprov DKI Jakarta bisa melakukan hal yang setara dengan rekan mereka di sektor swasta. Sehingga korupsi-korupsi kecil yang pasti menimpa masyarakat sehari-hari bisa diatasi," ucap dia.

Kedua, Anies menjelaskan korupsi juga disebabkan oleh faktor keserakahan. Dia lantas mendorong reformasi dalam sistem peradilan.

"Dan jika Indonesia ingin memulai perjalanan menjadi negara yang lebih maju, maka tata kelola pemerintahan yang baik perlu diperbaiki. Praktik korupsi perlu ditangani secara serius," ujar Anies.

4 dari 4 halaman

Anies Yakin Gibran Tak Akan Manfaatkan Fasilitas Negara

Gibran Rakabuming dan Anies Baswedan. (Foto: Dok. Instagram @aniesbaswedan)

Bakal calon presiden Koalisi Perubahan Anies Baswedan mengaku tak khawatir dengan majunya Wali Kota Solo atau putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Anies mengatakan, Gibran tidak bakal memanfaatkan fasilitas negara saat pemilihan presiden (Pilpres) 2024 berlangsung. Pasalnya, kata Anies semua masyarakat menyaksikan kontestasi politik lima tahunan itu.

"Rasanya nggak (memanfaatkan fasilitas negara). Semua media nonton, semua rakyat nonton, betul nggak?," kata Anies di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta Pusat, Selasa (24/10/2023).

Selain itu, Anies meyakini Presiden Joko Widodo tidak akan menggunakan kekuasaannya sebagai kepala negara untuk memuluskan langkah anaknya menang Pilpres 2024.

"Kami yakin presiden akan bersikap netral," ujar dia.