Adian Ungkap Fasilitas yang Diberikan PDIP untuk Jokowi dan Keluarga: Banyak Benar  

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah hubungan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan (Ketum PDIP) Megawati Soekarnoputri retak karena Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (cawapres) pendamping calon presiden (capres) Prabowo Subianto.

Pramono Anung mengklaim hubungan Presiden Jokowi dan Megawati baik-baik saja.

"Hubungan baik-baik saja, cerah ceria. Ya pokoknya hubungannya baik-baik saja, cerah ceria, dan rumor yang beredar (hubungan retak) itu udah enggak benerlah," ujar Pramono Anung di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/10/2023).

Pramono merupakan mantan Sekjen PDIP dan sudah menjadi Sekretaris Kabinet sejak masa pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla (JK) pada 2015. Dia tak menjawab soal kemungkinan Jokowi dan Megawati akan bertemu.

"Yang jelas kita tetap kerja seperti biasa," ucap dia.

Saat ditanya apakah Jokowi dan putra sulungnya, Gibran masih menjadi kader PDIP, Pramono enggan menjawab. Dia menyerahkan hal tersebut kepada PDIP.

"Ah itu urusan partai, saya Sekretaris Kabinet, urusannya di sini (Istana)," tutur Pramono.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan perihal hubungannya dengan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) usai putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka menjadi bakal calon wakil presiden (bacawapres) pendamping Prabowo Subianto. Jokowi mengaku hubungannya dengan Megawati maupun PDIP masih baik-baik saja.

"Baik-baik saja," ucap Jokowi singkat di Plataran Hutan Kota Senayan Jakarta, Selasa (24/10/2023).

Disisi lain, Jokowi mempersilahkan masyarakat menilai apakah dirinya dan keluarga melakukan dinasti politik dengan menjadikan Gibran menjadi bacawapres Prabowo. Dia menegaskan bahwa saat ini kepala daerah dan presiden hingga kini masih dipilih oleh masyarakat.

"Ya itukan masyarakat yang menilai dan apa, dalam pemilihan vote baik itu di pilkada di pemilihan wali kota pemilihan bupati pemilihan gubernur dan presiden itu semuanya yang memilih itu rakyat," jelasnya.

Sehingga, kata dia, kepala daerah dan presiden bukan ditentukan oleh elite partai poltik. Jokowi memastikan presiden dan wakil presiden masih ditentukan oleh masyarakat melalui pemilihan umum (pemilu) langsung.

"Yang menentukan itu rakyat yang mencoblos itu rakyat bukan itu bukan elite bukan partaiitulah demokrasi," tutur Jokowi.