Ganjar Pranowo di Hari Sumpah Pemuda: Wujudkan Mimpi, Walau Kamu Anak Orang Biasa

Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi menilai pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) bisa memperbaiki rapor merah pemerintah pada aspek hak asasi manusia (HAM) jika terpilih jadi presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024.

Secara khusus, Ade menyinggung rekam jejak Mahfud yang positif dalam berbagai upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam).

"Prof Mahfud punya rekam jejak penyelesaian HAM nonyudisial terhadap korban-korban pelanggaran HAM di masa lalu, seperti pemulihan nama baik, perbaikan ekonomi, pengadaan rumah, serta pemulihan hak-hak eksil yang dulu di era Orde Lama tertahan di luar negeri cukup lama," kata Ade, Sabtu (28/10/2023).

Pekan lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Amnesty International Indonesia (AII) memberi rapor merah terhadap situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun keempat pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf).

Menurut kajian dua LSM itu, setidaknya terdapat 211 proyek dan 13 program prioritas yang menjadi perhatian pemerintahan Indonesia dengan estimasi nilai investasi (capex) mencapai Rp5.746,8 triliun. Proyek dan program prioritas era Jokowi itu memicu kasus-kasus kekerasan berbasis investasi.

Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Tama S Langkun, menekankan komitmen pasangan capres-cawapres, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberantas korupsi. Hal ini akan dilakukan Ganjar-Mahfud apabila menang dalam Pilpres 2024.

"KPK perlu diperkuat untuk bisa menghadapi korupsi dengan skala besar. begitu juga kepolisian dan kejaksaan," kata Tama dikutip dari siaran pers, Sabtu (28/10/2023).

Selain itu, kata dia, Ganjar Pranowo dan Mahfud juga akan memperkuat kejaksaan dan kepolisian. Tama menilai lembaga penegakan hukum seperti KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian harus berkolaborasi dalam memberantas korupsi.

"Jadi tidak bisa ketiga lembaga ini sendirian memberantas korupsi," ujar Tama.

Tama menyampaikan Kejaksaan dan Kepolisian telah memiliki infstruktur sampai tingkat daerah. Oleh karena itu, Ganjar dan Mahfud ingin memperkuat sinergi dan harmonisasi ketiga lembaga penegak hukum tersebut.

"Maka dari itu fungsi koordinasi monitoring harmonisasi ini menjadi penting, yang ingin ditekankan adalah kolaborasi penegak hukum dalam memberantas korupsi," tutur Tama.

Dia mengungkapkan bahwa Ganjar-Mahfud Md menempatkan pemberantasan korupsi sebagai pondasi visi-misi mereka, selain digitalisasi birokrasi dan ketersediaan anggaran.

Menurut Tama, hal inilah yang membedakan dengan dua pasangan capres-cawapres lainnya.

"Ganjar-Mahfud juga ingin mempercepat dukungan teknologi dan informasi hubungan dan penguatan KPK bersama dengan Kejaksaan dan Polri," jelas Tama.

Seperti diketahui, Ganjar dan Mahfud Md telah resmi mendaftar sebagai pasangan bakal capres-cawapres ke KPU. Mereka diusung oleh koalisi partai politik, PDI Perjuangan (PDIP), PPP, Perindo, Hanura.