Hasto PDIP: Kami Beri Privilege ke Jokowi dan Keluarga Tapi Malah Ditinggalkan

Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat meninjau persiapan venue Rakernas IV, Kamis (28/9/2023). (Foto: Istimewa).

Liputan6.com, Jakarta Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengungkapkan kondisi terkini di tubuh partai berlambang banteng moncong putih itu.

Dia turut menyinggung keterlibatan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam situasi tersebut.

“PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan Rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi,” tutur Hasto dalam keterangannya, Minggu (29/10/2023).

“Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi. Pada awalnya, kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi,” sambungnya.

Menurut Hasto, seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP belum selesai rasa lelahnya setelah terus menerus berturut-turut bekerja dari lima Pilkada dan dua Pilpres. Itu menjadi wujud rasa sayang jajaran partai kepada Jokowi dan keluarga.

“Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lain-lain beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami,” jelas dia.

Hasto menyampaikan, PDIP percaya bahwa Indonesia menjadi negeri di mana rakyatnya bertakwa kepada Tuhan. Indonesia merupakan negeri spiritual dan moralitas, nilai kebenaran, serta kesetiaan sangatlah di kedepankan.

“Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” ungkapnya.

“Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu,” Hasto menandaskan.

2 dari 4 halaman

PDIP Sebut Gibran Membangkang, Ini Kata Kubu Prabowo

PDIP menilai Gibran Rakabuming Raka sudah membangkang lantaran tidak patuh kepada keputusan Ketum Megawati Soekarnoputri yang menetapkan Ganjar Pranowo sebagai capres dari partai banteng merah tersebut. Alih-alih mendukung keputusan itu, Gibran justru memutuskan maju menjadi cawapres Prabowo Subianto.

Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, menghormati pendapat PDIP. Namun yang jelas, dia mengatakan, niat Gibran Rakabuming Raka baik, yakni membangun Indonesia bersama Prabowo.

"Saya rasa itu silakan dinyatakan kembali. Saya kira yang penting dari kita niatnya nawaitunya baik, dari Pak Gibran ingin berjuang bersama Pak Prabowo," kata Rosan di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (28/10/2023).

Dia pun memuji duet dari Prabowo-Gibran. Menurut dia, pasangan ini saling melengkapi dan bisa menyerap semua aspirasi dari kalangan manapun.

"Ini pasangan lengkap, dari semua unsur, dari junior sampai senior ada, pasangan ini bisa serap semua aspirasi yang ada. Karena kalau anak muda ngomong dengan anak muda pasti lebih nyambung," ucap Rosan soal omongan PDIP.

3 dari 4 halaman

Elite Partai Seharusnya Memahami

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah bicara mengenai kejelasan status Gibran Rakabuming Raka di PDIP usai menjadi cawapres Prabowo Subianto. Basarah yakin putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah memahai aturan di PDIP.

"Ketika beliau menjadi elitenya PDIP, maka saya yakin Mas Gibran sudah membaca anggaran dasar partai, anggaran rumah tangga partai dan mekanisme partai lainnya dalam mengambil keputusan," kata Basarah di sekolah partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).

Basarah menjelaskan, dalam konteks pemilu dan pilpres, kongres PDIP sudah memutuskan memberikan mandat kepada Ketum Megawati Soekarnoputri. Salah satunya, Megawati diberi wewenang penuh untuk memutuskan siapa bakal capres da cawapres yang akan diusulkan atau diusung PDIP.

4 dari 4 halaman

PDIP Sebut Gibran Membangkang

Kini, lanjut Basarah, Megawati sudah menggunakan hak konstitusionalnya itu yang diberikan kongres untuk memutuskan Ganjar Pranowo - Mahfud MD sebagai capres dan cawapres. Dengan hal ini, seluruh kader wajib mematuhinya.

"Termasuk Mas Gibran wajib hukumnya mematuhi, untuk mendukung dan mensukseskan keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri itu," ujarnya.

Maka, Basarah menegaskan, bila ada kader yang mencalonkan di pilpres di luar garis keputusan partai, maka hal itu adalah pembangkangan.

"Bahkan mencalonkan diri sebagai bakal cawapres di luar garis keputusan partai, maka secara konstitusi partai, secara aturan partai dia telah melakukan pembangkangan, telah melakukan sesuatu yang berbeda dengan garis keputusan partai. Maka dengan sendirinya, di atas hukum ada etika politik," tuturnya.

Bawa Tikus, Mahasiswa Desak KPK Tangkap Harun Masiku

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Gibran Rakabuming Raka
Orang
Gibran Rakabuming Raka adalah putra sulung dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.
Lihat Selengkapnya
Gibran Rakabuming Raka
PDIP
Hasto Kristiyanto