Sukses

Antisipasi Musim Hujan, Pemprov DKI Jakarta Diminta Kuras Waduk hingga Saluran Air di Jakarta

Komisi D DPRD DKI Jakarta mendukung upaya penanggulangan banjir di Jakarta dengan mengalokasikan anggaran pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPRD) DKI 2024 mencapai lebih dari Rp2 triliun.

Liputan6.com, Jakarta Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta meminta Dinas Sumber Daya Air (SDA) bersiap menghadapi musim hujan. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk menguras waduk, embung, hingga saluran air yang terhubung dengan 13 sungai di wilayah Ibu Kota.

"Pengurasan dilakukan agar saluran air, waduk dan embung di Jakarta mampu menampung air lebih banyak dari curah hujan lebat yang akan terjadi beberapa waktu ke depan," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah dalam keterangan tertulis, Selasa (31/10/2023).

Menurut Ida, berdasarkan analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), potensi cuaca ekstrem berupa angin kencang dan hujan lebat kerap datang tiba-tiba pada masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan.

Selain itu, Ida juga berharap agar para lurah se-DKI Jakarta menggerakkan pengurus RT dan RW untuk mengajak warga di permukiman padat penduduk untuk mulai menggelar kerja bakti.

"Kerja bakti digelar untuk memastikan saluran air di permukiman warga tidak tersumbat sehingga saat hujan lebat turun, saluran air di pemukiman berfungsi optimal," kata dia.

Lebih lanjut, Ida menyebut Komisi D DPRD DKI Jakarta sepenuhnya mendukung upaya penanggulangan banjir di Jakarta dengan mengalokasikan anggaran pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPRD) DKI 2024 mencapai lebih dari Rp2 triliun.

"Alokasi anggaran penanganan banjir itu tersebar untuk berbagai kegiatan. Termasuk, pengurasan saluran mikro maupun anggaran serupa di tingkat suku dinas," terang dia.

 

2 dari 2 halaman

Komisi D DPRD DKI Sepakat Penanganan Banjir Jakarta Jadi Prioritas Utama

Ida menyampaikan, Komisi D DPRD DKI Jakarta juga sepakat dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memprioritaskan penanganan banjir dengan fokus pada normalisasi Kali Ciliwung. Menurut dia, normalisasi Kali Ciliwung akan dikerjakan pada 2024.

Sementara itu, dia menyatakan DPRD DKI Jakarta tidak mengalokasikan anggaran pembelian lahan untuk pembangunan waduk dan embung. Ida berujar, Pemprov DKI Jakarta dapat memanfaatkan lahan milik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk membuat waduk atau embung.