Baliho Ganjar-Mahfud Dicopot Jelang Kedatangan Jokowi di Bali, PDIP: Banteng Jangan Diganggu, Bisa Brutal

Presiden Jokowi dalam jadwal kunjungan kerjanya akan mengunjungi Balai Desa Batu Bulan dan acaranya bertema "Peninjauan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah untuk Bantuan Pangan Beras".

Rombongan Kepala Negara dijadwalkan tiba sekitar pukul 12.00 Wita. Sementara warga desa sudah banyak mendatangi tempat acara untuk menunggu kedatangan Presiden Jokowi.

Terkait hal itu, Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali I Gusti Ngurah Jaya Negara mengaku tidak mengetahui pencopotan bendera  PDIP dan baliho Ganjar-Mahfud. 

Dia meminta agar awak media menanyakannya kepada  Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Bali Wayan. 

"Saya belum tahu. Ini saya lagi di Jakarta mohon maaf dan konfirmasi ke Bapak Koster yah. Saya pas di Jakarta saya tidak tahu mohon maaf. Kalau saya belum tahu, baru saya dengar saya cek ini, pencabutan saya tidak tahu," kata Ngurah Jaya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi enggan menanggapi soal dia disebut PDI Perjuangan (PDIP) meninggalkan partai berlambang banteng moncong putih itu. Kekecewaan terhadap sikap Jokowi itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

"Saya enggak ingin mengomentari," kata Jokowi singkat di Pasar Bulan, Kabupaten Gianyar, Bali, Selasa (31/10/2023).

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan kondisi terkini di tubuh partai berlambang banteng moncong putih itu.

Dia turut menyinggung keterlibatan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam situasi tersebut.

"PDI Perjuangan saat ini dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berpasrah pada Tuhan dan Rakyat Indonesia atas apa yang terjadi saat ini. Ketika DPP Partai bertemu dengan jajaran anak ranting dan ranting sebagai struktur Partai paling bawah, banyak yang tidak percaya bahwa ini bisa terjadi," tutur Hasto dalam keterangannya, Minggu (29/10/2023).

"Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga, namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranatan kebaikan dan Konstitusi. Pada awalnya, kami hanya berdoa agar hal tersebut tidak terjadi, namun ternyata itu benar-benar terjadi," sambungnya.

Menurut Hasto, seluruh simpatisan, anggota, dan kader PDIP belum selesai rasa lelahnya setelah terus menerus berturut-turut bekerja dari lima Pilkada dan dua Pilpres. Itu menjadi wujud rasa sayang jajaran partai kepada Jokowi dan keluarga.

"Pada awalnya kami memilih diam. Namun apa yang disampaikan Butet Kartaredjasa, Goenawan Muhammad, Eep Syaifullah, Hamid Awaludin, Airlangga Pribadi dan lain-lain beserta para ahli hukum tata negara, tokoh pro demokrasi dan gerakan civil society, akhirnya kami berani mengungkapkan perasaan kami," jelas dia.

Hasto menyampaikan, PDIP percaya bahwa Indonesia menjadi negeri di mana rakyatnya bertakwa kepada Tuhan. Indonesia merupakan negeri spiritual dan moralitas, nilai kebenaran, serta kesetiaan sangatlah di kedepankan.

"Apa yang terjadi dengan seluruh mata rantai pencalonan Mas Gibran, sebenarnya adalah political disobidience terhadap konstitusi dan rakyat Indonesia. Kesemuanya dipadukan dengan rekayasa hukum di MK. Saya sendiri menerima pengakuan dari beberapa ketua umum partai politik yang merasa kartu truf-nya dipegang. Ada yang mengatakan life time saya hanya harian, lalu ada yang mengatakan kerasnya tekanan kekuasaan,” ungkapnya.

"Semoga awan gelap demokrasi ini segera berlalu, dan rakyat Indonesia sudah paham, siapa meninggalkan siapa demi ambisi kekuasaan itu," Hasto menandaskan.