6 Jam Diperiksa Polisi, Syahrul Yasin Limpo Bungkam Soal Duit yang Diperas Firli Bahuri

Jamaludin juga mengkaui salah satu materi pertanyaan yang diajukan oleh penyidik yakni pertemuan Syahrul Yasin Limpo dengan Firli Bahuri di 'Safe House' Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan. Hanya saja ia enggan untuk membeberkan akan hal itu.

Selian itu, ada juga beberapa materi pemeriksaan mengenai pemerasan uang oleh Firli.

"Memang ada pertanyaan ke arah situ, tapi itu pertanyaan pengulangan," ucapnya.

Sebelumnya, Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Metro Jaya Kombes Ade Safri Simanjuntak mengatakan pemeriksaan pada kali ini turut memanggil pejabat KPK sejak pukul 10.00 pagi tadi. Pemeriksaan yang berlangsung di Polda Metro Jaya tersebut pun telah selesai.

"Pukul 10.00 WIB dilakukan pemeriksaan atau permintaan keterangan tambahan thd saksi pegawai KPK RI (Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarajat KPK RI), telah selesai pemeriksaannya pada pukul 12.00 WIB," kata Ade saat dikonfirmasi, Selasa (31/10/2023).

Masih di waktu dan tempat yang sama, penyidik juga tengah empat saksi lainnya yang hingga kini masih berlangsung. Namun Ade enggan membeberkan identitas keempat orang tersebut.

Lebih lanjut, pemeriksaan juga berlangsung di gedung Bareskrim Mabes Polri yang dilakukan oleh Subdit Tipidkor Ditreskrimsus PMJ dan Dittipidkor Bareskrim Polri.

Di antaranya Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, eks Mentan SYL, dan M Hatta eks Direktur Alat dan Mesin Kementan. Ketiganya hingga kini masih dilakukan pemeriksaan.

Total sudah ada kurang lebih 52 orang sebagai saksi dimana 8 orang dari pegawai KPK, 12 orang dari pegawai Kementan, dan 32 orang saksi lain diluar kedua instansi tersebut.

Mereka semua diperiksa sebagai saksi terkait kasus pemerasan pimpinan KPK terhadap SYL naik ke penyidikan setelah ditemukan unsur pidana dalam kasus dugaan pemerasaan tersebut.

Pemerasan ini diduga melanggar Pasal 12e atau Pasal 12B atau Pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang perubahan atas UU 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 65 KUHP.

Reporter: Rahmat Baihaqi

Merdeka.com