Sukses

Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot, Jokowi Tegaskan Pemda, ASN, TNI-Polri Harus Netral

Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Bali saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut, Selasa 31 Oktober.

Liputan6.com, Jakarta- Presiden Joko Widodo atau Jokowi angkat bicara soal pencopotan baliho Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Bali saat dirinya melakukan kunjungan kerja ke daerah tersebut, Selasa 31 Oktober. Jokowi mengingatkan bahwa pemerintah daerah dan pusat harus bersiap netral di Pemilu 2024.

"Dan ini apa tadi saya memperoleh informasi dari Gubernur Provinsi Bali mengenai kemarin ada pemindahan atribut-atribut partai dari lokasi di mana saya datang," kata Jokowi kepada wartawan di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

"Ini perlu saya sampaikan bahwa pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah kota, pemerintah pusat semua harus netral," sambungnya.

Dia menegaskan bahwa ASN, TNI, Polri harus bersikap netral. Untuk itu, kata Jokowi, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi terlebih dahulu dengan pengurus partai di daerah apabila ingin mencopot atribut partai.

"Pemindahan beberapa atribut partai-partai itu mestinya, pemerintah kabupaten/kota serta provinsi minta izin kepada pengurus partai di daerah, berkomunikasi dengan pengurus partai di daerah," jelasnya.

Jokowi tak ingin hal-hal tersebut membuat Pemilu 2024 berjalan dengan tak damai. Sehingga, dia menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemerintah daerah dan pengurus partai terkait atribut partai.

"Artinya harus ada komunikasi, komunikasi dengan pengurus partai, izin dengan pengurus partai di daerah supaya tidak terjadi miskomunikasi," tutur Jokowi.

2 dari 3 halaman

Baliho Ganjar-Mahfud di Bali Dicopot Jelang Kedatangan Jokowi, TB Hasanuddin: Kami Tak Akan Diam

Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) TB Hasanuddin mengaku tersinggung dengan pencopotan baliho bendera PDI Perjuangan dan baliho capres - cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud Md di Kabupaten Gianyar, Bali. 

Pencopotan baliho tersebut dilakukan di sepanjang jalan menuju tiga lokasi kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) yakni Batu Bulan, Kabupaten Gianyar serta di daerah Kota Denpasar, Bali.

"Sebagai kader PDI Perjuangan saya merasa tersinggung dengan pencabutan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud dan bendera yang merupakan lambang kebanggaan kami hanya karena ada kunjungan Presiden ke Bali untuk meninjau harga. Aneh kan?," kata Hasanuddin dalam keterangannya, Rabu (1/11/2023).

TB Hasanuddin juga mempertanyakan apakah ada aturan yang dilanggar sehingga baliho dan bendera PDI Perjuangan dicabuti.

"Perlu juga diingat selama ini Pulau Bali merupakan basis massa PDI Perjuangan jadi wajar-wajar saja bila baliho dan bendera PDI Perjuangan banyak dipasang di sana," tegasnya.

TB Hasanuddin menegaskan pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait pencabutan baliho dan bendera PDI Perjuangan.

"Yang jelas kami akan selidiki lebih lanjut, apakah pencopotan ini merupakan satu upaya provokasi atau apa. Tentu kami tak akan diam saja," tegasnya.

3 dari 3 halaman

Jangan Ganggu Banteng

Sebelumnya, Petugas Satpol PP Bali mencabut bendera PDI Perjuangan dan baliho paslon Ganjar Pranowo - Mahfud Md, jelang kunjungan kerja Presiden Jokowi di Gianyar, Selasa (31/10/2023).

Menanggapi pencopotan tersebut, Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun mengingatkan bahwa Bali adalah kandang Banteng.

“Kita tau Bali sarangnya banteng, kandangnya banteng. Jadi kalau sampai ada yang berani melakukan tindakan begitu itu mereka harus segera melakukan investigasi ke bawah. Saya bisa melihat ke bawah sebagai sebuah provokator masa kadang orang bisa berani sekeras itu,” kata Komar di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (31/10/2023).

Komarudin mengingatkan apabila pihaknya diganggu maka bisa membalas secara brutal. “Banteng jangan diganggu, banteng kalau diam jangan diganggu, karena kalau dia bangun dia brutal itu banteng. Jadi banteng gak ada itu cengeng-cengeng.  Iru banteng itu cuma kalau diam jangan diganggu itu berbahaya,” kata dia.

Menurut Komarudin, urusan pribadi atau kelompok seharusnya dibatasi dalam pemilu agar pesta demokrasi berjalan lancar.

“Kita harus berdoa supaya semua proses semua kepentingan semua urusan pribadi kelompok di batasi supaya pemilih ini berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Video Terkini