HEADLINE: Jenderal Agus Subiyanto Calon Panglima Pilihan Jokowi, Netralitas TNI Tetap Terjaga?

Jenderal TNI Agus Subiyanto dilantik Presiden Jokowi sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/10/2023) (tniad.mil.id)

Liputan6.com, Jakarta - Belum sepekan menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Agus Subiyanto kini digadang-gadang menjadi calon Panglima TNI. Dia diusulkan Presiden Jokowi untuk menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono yang akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023 mendatang.

Surat Presiden pun sudah dilayangkan kepada DPR. Parlemen memiliki waktu 21 hari untuk memproses warkat tersebut.

Pelantikan Prabowo dan Gibran Sebagai Presiden dan Wapres RI, Ubah Lanskap Politik?

Pengamat militer Institute For Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi menilai ada point plus yang dimiliki Agus Subiyanyto. Sehingga Jokowi memilihnya untuk menjadi calon Panglima TNI.

"Pertama dia yang masih aktifnya paling panjang," kata dia kepada Liputan6.com, Rabu (1/11/2023).

Selain itu, Fahmi menilai belum ada selama ini posisi Panglima TNI diisi berturut-turut dengan matra yang sama. Hal itu hanya pernah terjadi pada era Jenderal (Purn) Moeldoko yang digantikan Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, dengan matra Angkatan Darat.

"Sehingga peluang Pak Ali (KSAL) menggantikan Pak Yudo juga menjadi lebih kecil, apalagi Pak Fajar Prasetyo (KSAU) dalam beberapa bulan ke depan sekitar enam bulan lagi akan pensiun juga. Jadi peluangnya lebih kecil lagi. Agus Subiyanto diuntungkan dengan situasi ini," ujar dia.

Selanjutnya, yang ketiga terkait hak prerogatif presiden. Agus Subiyanto dianggap punya poin plus lainnya yaitu dekat dengan Presiden Jokowi.

"Dan saya kira wajar saja, apalagi jika mengingat bahwa pengusulan nama calon Panglima TNI memang merupakan hak prerogatif presiden," sebutnya.

"Soal apakah sudah menjabat setahun, sebulan atau baru sehari, ya memang tidak ada aturan yang mengatur atau membatasi itu," sambungnya.

Namun begitu, kedekatan sosok calon Panglima TNI dengan Jokowi dianggap bisa menimbulkan spekulasi miring terkait pagelaran Pemilu dan Pilpres 2024. Mengingat putra Jokowi, Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres pendamping Capres Prabowo Subianto. Sehingga netralitas TNI dikhawatirkan akan ternodai oleh tangan kekuasaan.

"Bisa saja, mungkin saja (TNI diintervensi). Ini kan berbicara soal integritas. Pak Agus itu dalam kariernya berpuluh tahun ini juga tidak hanya bertemu satu presiden saja kan ya, artinya ada integritas yang dipertaruhkan," kata dia.

Namun begitu, menurut Fahmi, selama ini persoalan pelanggaran netralitas sulit dibuktikan. Para pelakunya pun tidak pernah terungkap.

"Saya kira netralitas itu selama ini sumir ya, nggak pernah bisa dibuktikan. Nggak pernah ditunjuk hidung siapa pelakunya. Cuman kita diduga, digosipkan, akhirnya kita terjebak dalam pikiran khawatir seperti itu. padahal belum tentu juga terjadi," ujar dia.

Fahmi menegaskan, sebenarnya yang bisa bermain dengan netralitas bukanlah TNI. Karena menurutnya, TNI sudah tidak cukup memiliki kemampuan melakukan upaya penggalangan suara.

"Nggak cukup mampu, bahkan kalau kita pakai rumor ini, saya kira justru harus lebih khawatir kepada aparat penegak hukum. Karena kewenangannya dalam rangka penegakan hukum itu bisa disalahgunakan untuk mempengaruhi dinamika kontestasi, kalau integritas aparaturnya lemah," ujar dia.

"Yang harus diingatkan, diwaspadai terus dipantau aparat penegak hukum ini yang lebih mungkin. Mereka berinteraksi dengan masyarakat luas, dengan para penyelenggara yang lain, punya kemampuan memaksa lah, kalau TNI saya kira sudah sangat terbatas," Fahmi menegaskan.

Terkait dengan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Panglima TNI yang baru nanti, menurutnya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Yaitu memastikan manifestasi kelanjutan dari visi misi Presiden dengan pemerintah di sektor peratahanan, implementasi rencana strategis yang sudah dirumuskan dan diterapkan.

"Saya kita sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan dari sebelumnya, karena memang agenda yang berkelanjutan. Berbeda paling banter hanya pada prioritas maupun inovasi aplikatif," ujar dia.

Infografis Jenderal Agus Subiyanto Calon Panglima TNI Pilihan Jokowi. (Liputan6.com/Abdillah)

Sementara itu, Pengamat militer dan Pertahanan, Connie Rahakundini Bakrie mempertanyakan alasan Jokowi melakukan pergantian Panglima TNI dengan terburu-buru. Padahal, ia menambahkan, masih ada waktu bagi Panglima TNI Laksamana Yudo Margono untuk menuntaskan programnya.

"Kenapa Presiden cepat-cepat melakukan ini, ini yang menjadi pertanyaan kedua kepada Presiden Joko Widodo. Jadi pertama apakah presiden ini cawe-cawe sampai sekian jauh, saya nggak ngerti juga ya, karena walaupun itu hak beliau, saya, rakyat juga perlu tahu, mengapa percepatan ini mesti terjadi. Karena kalau dari kepatutan itu kayaknya kenapa sih orang berapa hari pensiun, mengapa sih nggak diterusin aja. Kecuali Pak Yudo melakukan sesuatu yang salah," ujar dia.

Connie menyakini jika menjadi Panglima TNI, Agus Subiyanto akan bersikap netral dalam Pemilu 2024. Namun demikian, menurutnya, netralitas tersebut bisa saja ternodai oleh intervensi kekuasaan.

"Saya masih percaya kalau Pak Agus itu bisa netral. Tetapi sekali lagi, selama presiden itu jadi panglima tertinggi bahwa dia mampu mengintervensi bisa. Bisa dong. Contoh gini aja, mengapa MK bisa diintervensi. apa yang terjadi, karena di MK itu pamannya Gibran. Saya khawatirnya dan saya cuma berharap tidak terjadi apa-apa, jangan sampai angkatan bersenjata kita, tentara kita, dipakai untuk intervensi," ujar dia.

Ia menilai Agus Subiyanto merupakan sosok yang tepat mengisi jabatan Panglima TNI. Banyak prestasi yang ditorehkan selama Ia berkarier di militer.

"Saya berharap Pak Agus bisa meneruskan apa yang dijajaki oleh Pak Menhan tentang strategi pertahanan nusantara poros maritim dunia. Nah ini kata poros maritim dunia jangan lepas ya karena itu menurut saya belum selesai. Jangan sampai kita mengobrak abrik lagi TNI yang sekarang sudah dicapai oleh Pak Prabowo sebagai Menhan bersama Mabes TNI yang dipimpin oleh Pak Yudo selama ini," dia menandaskan.

Sementara itu, saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (1/11/2023), Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menilai ada dua hal yang menjadi patokan Presiden Jokowi dalam memilih sosok Panglima TNI. Terlebih jika dikaitkan dengan pesta demokrasi pada 2024.

"Pertama, tentu Jokowi ingin memastikan sosok yang dipilih memiliki chemestry yang sama dengannya. Kedua, dari perspektif publik sebagai keyakinan dari Jokowi bahwa agar pemilu berjalan aman damai," ujar dia.

Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai Presiden Jokowi seharusnya mendengarkan suara rakyat terkait harapan calon panglima TNI.

“Proses negara terkait dengan panglima TNI, ya itu kan akhirnya suara-suara masyarakat harus didengarkan, termasuk oleh pemerintah, meskipun kami tahu itu merupakan hak prerogatif dari presiden,” kata Hasto di Gedung High End, Selasa (1/11/2023).

Namun, untuk memastikan ada profesionalitas, Hasto menyarankan agar suara publik tetap didengarkan.

“Apakah betul-betul itu dalam rangka untuk menggelorakan profesionalitas TNI, bahwa itu hak perogratif dri presiden, itu kami hormati sepenuhnya. Tetapi suara yang disuarakan harus didengarkan,“ pungkasnya.

Infografis Profil dan Rekam Jejak Jenderal Agus Subiyanto Calon Panglima TNI. (Liputan6.com/Abdillah)

2 dari 3 halaman

Alasan Jokowi Pilih Jenderal Agus Subiyanto

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto telah memenuhi syarat untuk menjadi Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono. Menurut dia, Agus telah memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi.

"Iya, sudah kami sampaikan kurang lebih minggu yang lalu (Agus menjadi calon Panglima TNI). Pertama, beliau kan Wakasad, kemudian menjadi KSAD," kata Jokowi kepada wartawan di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

"Tapi kalau melihat jam terbangnya di teritorial, di administratif ini (Agus Subiyanto) memenuhi semuanya," sambungnya.

Terkait KSAD pengganti Agus Subiyanto, Jokowi mengaku belum menetapkannya. Dia menuturkan nama KSAD baru akan menunggu persetujuan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI oleh DPR RI.

"Ya belum, satu-satu. Ini memperoleh persetujuan (Panglima TNI) dari DPR terlebih dahulu baru setelah ada persetujuan kita memikirkan KSAD yang baru," jelas Jokowi.

Sementara itu, Agus Subiyanto menegaskan dirinya akan loyal kepada Presiden Jokowi. Sebagai prajurit, ia menyatakan siap ditempatkan di medan mana pun.

"Saya sih loyal kepada panglima tertinggi saya, presiden," kata Agus usai mendampingi Menhan Prabowo meresmikan Rumah Sakit (RS) Tingkat III Salak dr. H. Sadjiman, Bogor, Rabu (1/11/2023).

"Karena sebelum di sini pun, saya ditempatkan di mana saja, pernah di Tim-Tim. Saya dulu menyelesaikan sampai 1999 terakhir di sana, kemudian di Poso juga. Jadi saya sebagai prajurit siap ditempatkan di mana saja," dia menambahkan.

Agus menegaskan bakal membuat prajurit TNI menjadi profesional jika dirinya dipercaya Jokowi menjadi seorang calon Panglima TNI. "Kita akan buat prajurit yang profesional," kata Agus.

Terkait dengan netralitas, Agus menjamin para prajurit TNI akan menjaganya saat Pemilu 2024. Menurutnya, hal itu tertuang dalam undang-undang terkait larangan prajurit berpolitik praktis.

"Kita punya koridor, yang pertama undang-undang 34 tahun 2004 dimana TNI dilarang berpolitik," ujar Jenderal Agus.

Calon Panglima TNI itu mengingatkan bahwa prajurit yang berpolitik harus keluar dulu dari TNI. Hal itu sesuai dengan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum.

"Apabila dia masih aktif ikut berpolitik akan kena sanksi tindakan pidana ataupun ada hukuman disiplin dari atasannya. Sehingga kita TNI itu saja koridornya, itu saja yang saya tekankan kepada prajurit," katanya.

Agus tidak menampik ada sejumlah prajurit TNI yang memilih untuk mengundurkan diri demi Pemilu 2024. Namun, mayoritasnya telah memasuki masa pensiun. "Ya ada (prajurit mengundurkan diri), kebanyakan yang sudah pensiun," pungkasnya.

Adapun Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengungkap uji kelayakan dan kepatutan panglima TNI akan digelar sebelum tanggal 21 November 2023. Komisi I belum mendapatkan tanggal pasti karena menunggu Badan Musyawarah DPR.

Meutya menjelaskan, DPR memiliki waktu 21 hari untuk memproses surat presiden terkait calon Panglima TNI.

"Fit and proper tes ditunggu, dan penugasannya belum sampai ke komisi 1, masih di Bamus, jadi artinya apa prinsipnya kita punya waktu 21 hari, jadi enggak mungkin lewat tanggal 21 gitu ya. Tapi sebelumnya mungkin," kata politikus Golkar ini di DPR, Jakarta, Rabu (1/11/2023).

"Jadi kalau ditanya tanggal sebelum tanggal 21," kata ya.

Sementara informasi yang dihimpun, uji kelayakan dan kepatutan akan digelar pada 14 November mendatang. Meutya menyebut bisa lebih cepat tergantung keputusan pimpinan DPR.

"Kurang lebih seperti itu, tapi kita liat perkembangannya, kalau dari pimpinan DPR turunkan lebih cepet, kita bisa buat lebih cepet. Intinya adalah sebelum tanggal 21 ini harus selesai di DPR dibawa ke Paripurna," jelas Meutya.

3 dari 3 halaman

DPR Terima Surpres Soal Calon Panglima TNI

Jenderal Agus Subiyanto kembali menjadi sorotan publik setelah namanya diusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI. Padahal, ia baru saja dilantik menjadi KSAD untuk menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Rabu (25/10/2023).

Kabar usulan tersebut turut dikonfirmasi oleh Ketua DPR Puan Maharani di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Ia menyampaikan bahwa telah menerima surat presiden soal pergantian Panglima TNI.

“Nama calon pengganti dari Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, nama yang diusulkan oleh presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto yang saat ini menjabat sebagai KSAD,” ujarnya.

Diketahui, pergantian panglima tersebut perlu dilakukan karena Panglima TNI Laksamana Yudo Margono akan memasuki masa pensiun pada 26 November mendatang.

Sesuai dengan Undang-Undang TNI, presiden harus mengusulkan calon pengganti Panglima TNI kepada DPR.

“Karenanya, memang sesuai dengan Undang-Undang TNI, presiden harus mengusulkan calon pengganti Panglima TNI kepada DPR,” ujar Puan.

Sebagai informasi, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sebelumnya resmi menjabat menjadi Panglima TNI sejak 26 Desember 2022. Adapun ia akan memasuki masa pensiun pada 26 November 2023 mendatang ketika usianya tepat berumur 58 tahun.

Berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), perwira TNI pensiun pada umur 58 tahun. Sedangkan, untuk bintara dan tamtama pada usia 53 tahun.

Adapun Agus Subiyanto sendiri baru resmi menjabat menjadi KSAD pada minggu lalu tepatnya pada Jumat (27/10/2023). Jika ia terpilih menjadi Panglima TNI, masa tugasnya diperkirakan tidak akan lebih dari satu bulan.

Agus Subiyanto merupakan pria kelahiran 5 Agustus 1967 di Cimahi dan lulusan dari Akademi Militer (Akmil) pada 1991. Diketahui, Agus mempunyai pengalaman dalam infanteri Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD.

Infanteri sendiri merupakan pasukan tempur darat utama yaitu pasukan pejalan kaki yang dilengkapi persenjataan ringan. Mereka dilatih serta disiapkan untuk melaksanakan pertempuran dalam jarak dekat.

Seseorang yang menjadi infanteri harus mempunyai sejumlah kemampuan mulai dari berkelahi, menembak, hingga bertempur dalam medan dan cuaca beragam.

Dalam karier militernya, Agus Subiyanto mengawali sebagai Kasi Ops Sektor A di Timor Timur. Setelah itu, ia kembali ke satuannya dan menjabat sebagai Komandan Batalion 22 Grup 2 Kopassus dan Kepala Penerangan Kopassus.

Sejak itu, Agus juga pernah menjabat beberapa posisi strategis.

Kariernya dalam dunia militer semakin berkembang dan menanjak sehingga dipercaya untuk mengisi sejumlah jabatan strategis. Di antaranya pernah menjadi Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta.

Kemudian, ia juga pernah menjadi Wakil Asops Divisi 2 Kostrad pada 2011 dan Asops Kasdam I/Bukit Barisan pada 2014. Selain itu, pria berusia 56 tahun tersebut pernah menjabat sebagai Komandan Resimen Induk Kodam II/Sriwijaya pda 2017.

Agus juga pernah menjabat menjadi Komandan Korem 132/Tadulako (2017) dan Wadanpussenif Kodiklatad (2019). Dia juga pernah menjabat sebagai Komandan Paspampres (2020 dan Wakil KSAD (2022).

Sepanjang kariernya tersebut Agus juga sering bersinggungan dengan sosok Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ketika Jokowi menjabat sebagai Wali Kota Solo Agus saat itu menjabat sebagai Komandan Distrik Militer (Dandim) 0735/Surakarta pada 2009-2011.

Infografis KSAL Laksamana Yudo Margono Calon Tunggal Panglima TNI (Liputan6.com/Triyasni)

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Headline News
Agus Subiyanto
Panglima TNI