Jadi Pelopor Indeks Kompetensi Digital ASN, BKPSDM Kukar Gelar Public Expose

Liputan6.com, Balikpapan Public expose atas hasil pengukuran Indeks Kompetensi Digital Aparatur Sipil Negara (ASN) Tahun 2023 dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Berdasarkan pengukuran tersebut, skor indeks ASN Kukar tahun 2023 mencapai 2,3 dari skala 4 dengan tingkat kemampuan digital cukup baik secara umum, tetapi masih ada ruang untuk peningkatan.

Pengukuran indeks tersebut dilakukan pada populasi ASN Kukar berjumlah sekitar 12.500 orang terdiri dari PNS dan PPPK dengan menggunakan framework Digcomp atau Digital Competence Framework for Citizens yang dikembangkan oleh European Commission.

Hasil pengukuran tersebut diperoleh dari 94 unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kukar, terdiri dari tujuh badan, 24 dinas, satpol PP, dua setda dan setwan, 18 kecamatan, tiga RSUD dan 18 Puskesmas, 20 UPT Pendidikan, dan Inspektorat.

Hal tersebut disampaikan Tenaga Ahli Tenggarong Project, Firdaus Masyhur, dalam Rapat Koordinasi Manajemen Kepegawaian untuk Penguatan Penilaian Indeks Profesionalitas ASN di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (25/10).

"Kerangka kerja DigComp menitikberatkan pada lima area kompetensi digital, yakni literasi data dan informasi, kolaborasi dan komunikasi, kreativitas konten, keamanan digital, dan pemecahan masalah," ujar Firdaus.

Secara rinci, pemuda kelahiran Pinrang ini menjelaskan, pada area literasi data dan informasi, tercapai skor 2,50 atau baik. Sedangkan pada area kolaborasi dan komunikasi, skor 2,35 atau cukup baik, dan area kreativitas konten mencapai skor 2,10 atau perlu ditingkatkan.

Pada aspek keamanan digital, skor ASN Kukar mencapai 2,28 atau memiliki pemahaman yang cukup baik. Terakhir, pada area pemecahan masalah, tercapai skor 2,35 atau cukup baik.

Menurut Firdaus, hasil pengukuran Indeks Kompetensi Digital ini berhasil menjadi pondasi bagi pengembangan SDM ASN Kukar selanjutnya. Tantangan ke depan adalah program pengembangan SDM digital harus diimplementasikan secara tepat sasaran.

"Risiko dari salah sasaran pengembangan kompetensi digital adalah kualitas pelayanan publik berpotensi menurun dan dampak negatif akan langsung dirasakan oleh Masyarakat Kukar dan berbagai pemilik kepentingan di Kukar," ujar Firdaus.