Liputan6.com, Jakarta - Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI) mengumumkan rencananya untuk mendirikan dua lembaga baru yang fokus pada sektor kunci, yaitu UMKM dan ekonomi kreatif dan politik. Menurut Darmawan selaku Ketua Umum PP KMHDI Periode 2023 – 2025 pada Rakernas XIII KMHDI, adanya dua lembaga baru tersebut adalah upaya untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat dan negara.
“Lembaga pertama yang akan didirikan oleh KMHDI adalah Lembaga UMKM dan Ekonomi Kreatif. Sebagai motor pertumbuhan ekonomi di era digital, ekonomi kreatif memegang peran penting dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong inovasi, dan menggali potensi kreatif generasi muda," kata Darmawan kepada wartawan, seperti dikutip, Minggu (5/11/2023).
Darmawan menjelaskan, lembaga yang akan didirikan akan berfokus pada pengembangan potensi pengurus dan anggota dalam UMKM serta industri yang bergerak di sektor-sektor kreatif lainnya.
Advertisement
“Jangan berpandangan bahwa lembaga UMKM dan ekonomi kreatif merupakan lembaga yang akan menghasilkan uang untuk organisasi, melainkan lembaga yang memfasilitasi kader untuk berproses di bidang ekonomi kreatif," tegas dia.
Dengan dukungan dari Lembaga UMKM dan Ekonomi Kreatif, Darmawan yakin, Pengurus dan Anggota KMHDI akan memiliki akses ke pelatihan, mentorship, dan sumber daya yang diperlukan untuk sukses dalam ekonomi kreatif yang kompetitif.
“Selain itu, kita juga akan mendirikan Lembaga Politik yang bertujuan untuk membangun kesadaran dan partisipasi politik dari Pengurus dan Anggota," ungkap Darmawan.
Jadi Wadah Anggota
Darmawan berharap, lembaga ini akan memberikan wadah bagi para anggota KMHDI untuk memahami isu-isu politik dan berpartisipasi dalam proses demokrasi. Melalui berbagai program pendidikan, diskusi, dan advokasi, lembaga politik ini akan memberikan pelatihan politik dan penyelenggaraannya yang akan menjadi bekal bagi KMHDI.
“Setelah ini kalau kader ingin terjun ke dunia politik, mereka sudah memiliki bekal awal untuk mampu berproses di dunia politik," imbuh dia.
Darmawan, menambahkan bahwa dua lembaga ini sudah pasti akan dibentuk tetapi SOP dan Struktur kepengurusannya masih memerlukan pembahasan dan revisi.
"Pengurus PP KMHDI siap 24/7 untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan kader dan pengurus daerah maupun cabang terkait pendirian lembaga ini ataupun terkait permasalahan di daerah," Darmawan menandasi.
Advertisement