Wapres Ma'ruf Amin Berharap MK Jadi Lebih Baik

Hakim konstitusi Suhartoyo disepakati oleh sembilan hakim konstitusi menjadi ketua MK dalam rapat permusyatan tertutup, Kamis, 9 November 2023. Pada rapat yang digelar pukul 09.00 WIB itu turut hadir Anwar Usman.

"Menyepakati bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi terpilih adalah Yang Mulia Bapak Doktor Suhartoyo," ujar Saldi Isra dalam keterangan pers di gedung MK.

Setelah resmi dipilih oleh seluruh hakim konstitusi, Saldi menambahkan, langkah selanjutnya adalah pelantikan Suhartoyo yang akan digelar di gedung Mahkamah Konstitusi.

"Insyaallah hari Senin (13/11) akan diambil sumpahnya di ruangan ini (Ruang Rapat Pleno Hakim). Artinya, hari Senin komposisi hakim MK bisa berjalan seperti biasa," kata Saldi.

"Mohon doa restu kita bersama agar Mahkamah Konstitusi bisa menapak secara pasti mulai dari hari ini untuk memperbaiki diri dan mendapatkan dukungan publik dalam menghadapi situasi ke depan terutama sengketa pemilu yang sebentar lagi akan menghampiri kita semua," ucap Saldi.

Suhartoyo pun menerima amanat yang dipercayakan seluruh hakim konstitusi kepadanya. Dia mengungkapkan alasan menerima dan menyanggupi penunjukannya sebagai ketua MK.

"Kesanggupan itu sebenarnya datang karena ada panggilan, ada permintaan dari para hakim-hakim itu. Oleh karena itu secara faktual memang nama ini hanya berdua," kata Suhartoyo di gedung MK.

Dengan semangat memperbaiki citra MK di mata publik setelah terjadi sejumlah polemik beberapa waktu sebelumnya, Suhartoyo menyanggupi kepercayaan yang diberikan kepadanya.

"Kalau beliau-beliau sudah memberikan kepercayaan, kemudian kami berdua juga menolak, sementara ada di hadapan mata kita Mahkamah Konstitusi ini ada sesuatu yang harus kita bangkitkan kembali kepercayaan publik," ujar Suhartoyo.

"Kalau kemudian kami tidak mau menariknya, siapa lagi. Apakah MK juga dibiarkan mandek, sementara semua kemarin tahu ada putusan MKMK yang amarnya memerintahkan untuk pergantian pimpinan MK," sambungnya.

Sebelumnya, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menjatuhkan sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Anwar Usman, terkait putusan uji materiil batas usia capres-cawapres.

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie memaparkan sejumlah poin Anwar Usman melakukan pelanggaran. Poin pelanggaran yang dilakukan adik ipar Presiden Jokowi itu di antaranya, tidak mengundurkan diri dari proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan nomor 90/PUU-XXI/2023, terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama, prinsip ketidakberpihakan, penerapan dan prinsip integritas.

Berikutnya, hakim terlapor sebagai ketua MK terbukti tidak menjalankan fungsi kepemimpinan secara optimal. Sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama, prinsip kecakapan dan kesetaraan.

Kemudian, hakim terlapor terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam proses pengambilan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, sehingga melanggar Sapta Karsa Hutama prinsip independensi.

Selain itu, ceramah Anwar Usman mengenai kepemimpinan usia muda di Universitas Islam Sultan Agung Semarang, berkaitan erat dengan perkara menyangkut syarat batas usia capres-cawapres. Sehingga terbukti melanggar Sapta Karsa Hutama prinsip ketakberpihakan.

Selanjutnya, Anwar Usman dan seluruh hakim konstitusi terbukti tidak menjaga keterangan atau informasi rahasia dalam rapat permusyawaratan hakim yang bersifat tertutup. Sehingga melanggar prinsip kepantasan dan kesopanan.