Komisi I DPR: Persyaratan Administrasi Calon Panglima TNI Agus Subiyanto Lengkap

DPR RI telah menerima surat presiden (surpres) terkait pergantian panglima TNI. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengusulkan nama Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai calon panglima TNI.

Agus Subiyanto diusulkan untuk menggantikan Panglima TNI Jenderal Yudo Margono yang memasuki masa pensiun pada 26 November 2023.

"Pimpinan DPR sudah menerima surpres dari presiden terkait dengan usulan pengganti calon panglima TNI," kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (31/10/2023).

Puan menyebut, nama Jenderal TNI Agus Subiyanto yang diusulkan oleh Jokowi sebagai pengganti Jenderal Yudo.

"Nama yang diusulkan oleh Presiden adalah Jenderal TNI Agus Subiyanto yang saat ini menjabat sebagai KSAD," kata Puan.

Agus Subiyanto dilantik menjadi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) di Istana Negara Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. Agus menggantikan Jenderal Dudung Abdurachman yang memasuki masa pensiun pada November 2023.

Pelantikan Agus Subiyanto berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 89 TNI tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Staf Angkatan Darat.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Agus Subiyanto telah memenuhi syarat untuk menjadi Panglima TNI pengganti Laksamana Yudo Margono. Menurut dia, Agus telah memiliki pengalaman dan jam terbang yang tinggi.

"Iya, sudah kami sampaikan kurang lebih minggu yang lalu (Agus menjadi calon Panglima TNI). Pertama, beliau kan Wakasad, kemudian menjadi KSAD," kata Jokowi kepada wartawan di Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

"Tapi kalau melihat jam terbangnya di teritorial, di administratif ini (Agus Subiyanto) memenuhi semuanya," sambungnya.

Terkait KSAD pengganti Agus Subiyanto, Jokowi mengaku belum menetapkannya. Dia menuturkan nama KSAD baru akan menunggu persetujuan Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI oleh DPR RI.

"Ya belum, satu-satu. Ini memperoleh persetujuan (Panglima TNI) dari DPR terlebih dahulu baru setelah ada persetujuan kita memikirkan KSAD yang baru," jelas Jokowi.