Â
Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap calon tunggal panglima TNI yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto pada Senin (13/11) akan mendalami perihal kesiapan menghadapi Pemilu 2024 hingga persoalan Papua.
Baca Juga
"Paling pertama adalah itu tadi, bagaimana kesiapan dalam menghadapi pemilu, dan tentu prioritas utama penanganan masalah di Papua, masalah keamanan di Papua," kata Bobby yang dilansir dari Antara, Minggu (12/11/2023).
Advertisement
Terkait isu Papua, Bobby menyebut pihaknya akan menekankan perihal pemenuhan formasi keamanan dan pertahanan di Tanah Papua dengan empat Daerah Otonom Baru (DOB) yang baru saja dimekarkan yaitu Papua Barat Daya, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.
"Kalau dulu kan ada Kodam, Kodam (Komando Daerah Militer) itu membawahi berapa. Nah, ini kan sekarang apakah Kodam itu akan dibentuk Kodim (Komando Distrik Militer), Kodim baru atau bagaimana formasi-nya?" ujarnya.
Sebab, kata dia, wilayah administrasi baru tentu memerlukan organisasi militer yang dapat menaungi kebutuhan di wilayah tersebut.
"Dengan adanya provinsi-provinsi yang baru. Nah, itu bagaimana pemenuhan formasi keamanan dan pertahanan di sana," tuturnya.
Terkait kedekatan Kasad Agus selaku calon Panglima TNI yang disinyalir memiliki kedekatan dengan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), dia menilai hal tersebut masih dalam batasan-batasan objektif.
Diketahui, Agus pernah bertugas sebagai Komandan Kodim (Dandim) 0735/Surakarta pada saat Jokowi menjadi Wali Kota Surakarta.
"Ya, tentu kami kalau di Komisi I harus objektif ya, tidak subjektif. Kalau namanya orang dekat itu maksudnya dekat apa? Keluarga? Bukan keluarga. Beliau sukunya saja beda. Lantas, misalkan, apa karena pernah bertugas? Yang lain juga pada banyak yang sudah pernah bertugas dekat," tuturnya.
Dia menyebut setelah uji kepatutan dan kelayakan diikuti oleh calon Panglima TNI, maka Komisi I DPR akan langsung melakukan rapat internal untuk memutuskan hasil uji kepatutan dan kelayakan tersebut.
"Kami akan rapat internal dan setelah diputuskan pada pukul 17.00 (WIB) akan dilakukan verifikasi faktual ke rumah yang bersangkutan di daerah Cilangkap," kata dia.
Â
Rangkaian Verifikasi Calon Panglima TNI
Sebelumnya, Kamis (9/11), Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid mengatakan pihaknya menggelar uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon tunggal panglima TNI, yakni Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Agus Subiyanto, pada tanggal 13 November 2023.
"Penyampaian visi dan misi, yang biasa disebut fit and proper test, itu akan dilakukan hari Senin, tanggal 13 November, pagi," ucap Meutya.
Dia menjelaskan bahwa sebelum fit and proper test terhadap calon Panglima TNI digelar maka akan didahului dengan rangkaian verifikasi administrasi yang dimulai pada Jumat.
Advertisement
Syarat Administrasi Lengkap
Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengatakan, persyaratan administrasi calon Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto sudah lengkap. Verifikasi fisik berkas administrasi calon Panglima TNI saat ini tengah diperiksa oleh pimpinan Komisi I DPR RI.
"Saya menyampaikan bahwa syarat administrasi calon panglima TNI sudah lengkap," kata Meutya Hafid dalam keterangan tertulisnya, Jumat (10/11/2023).
Menurut Meutya, tahap verifikasi administrasi berkas secara fisik akan dilakukan pada hari Senin 13 November 2023.
"Kita akan periksa berkas fisik administrasi sebelum memulai fit and proper test," ujar dia.
Meutya Hafid memastikan, fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto akan digelar pada Senin, 13 November 2023.
"Fit and proper test itu akan dilakukan hari Senin tanggal 13 November pagi," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis 9 November 2023.
Â
Penyampaian Visi Misi Calon Panglima TNI
Meutya menyebut, fit and proper test akan diawali dengan paparan visi-misi Agus Subiyanto. "Penyampaian visi misi kurang lebih 30 menit dilakukan secara terbuka. Nanti jikalau ada pendalaman yang mungkin menemukan kerahasiaan maka rapat akan ditutup," kata dia.
Sementara pada Jumat 10 November 2023, Komisi I DPR akan melakukan verifikasi administrasi. Verifikasi tersebut bisa diwakilkan dan bisa juga dihadiri calon Panglima TNI secara langsung.
"Bagi calon panglima diharapkan melengkapi daftar riwayat hidup, NPWP, KTP, Kartu Keluarga kemudian LHKPN tahun 2022 kemudian SPT Pajak tahun 2022 dan surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Ini kita lakukan esok 1 hari penuh di hari Jumat," kata dia.
Selain administrasi, Komisi I juga akan melakukan verifikasi faktual ke rumah calon panglima. "Hari itu juga (Jumat), kita akan juga lakukan verifikasi faktual datang ke kediaman pribadi beliau," pungkas Meutya. Â
Advertisement