Survei LSI Denny JA: Meski Diterpa Isu Dinasti Politik, Kepuasan Publik ke Jokowi Tetap Stabil

Indikator Politik Indonesia juga sebelumnya telah melakukan survei terkait kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi. Hasilnya, sebanyak 75,8 persen masyarakat Indonesia puas dengan kinerja Presiden Jokowi.

"Yang menyatakan sangat puas angkanya mencapai 16 persen. Sementara yang cukup puas sebesar 59,8 persen," kata peneliti utama Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi saat merilis hasil survei bertajuk "Efek Gibran dan Dinamika Elektoral Terkini" secara virtual yang dipantau di Jakarta, Minggu (12/11/2023).

Burhanuddin mengatakan, persepsi masyarakat yang menyatakan kurang puas dengan kinerja Presiden Jokowi mencapai 21,6 persen.

Sementara kelompok masyarakat yang menyatakan tidak puas sama sekali dengan kinerja Jokowi angkanya kian kecil yaitu 2,1 persen.

"Mayoritas masyarakat menyatakan puas atas kinerja Joko Widodo sebagai presiden. Angkanya mencapai 75,8 persen," ujar Burhanuddin seperti dilansir dari Antara.

Dia mengatakan, jika dibedah secara demografi, terutama dalam profil pekerjaan, tingginya tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi ditopang oleh kelompok masyarakat yang bekerja sebagai petani, peternak, atau nelayan.

Dari basis responden tersebut mencapai 15,9 persen, yang mengapresiasi kinerja Jokowi mencapai 79,7 persen dan tidak puas 19,8 persen.

Dalam kelompok ibu rumah tangga, dari basis responden mencapai 29,5 persen, yang puas dengan kinerja Jokowi sebesar 74,5 persen.

Survei Indikator dilakukan pada 27 Oktober-1 November 2023 dengan melibatkan sebanyak 1.220 responden yang diwawancara melalui wawancara tatap muka. Tingkat kepercayaan survei tersebut mencapai 95 persen dengan margin of error sebesar 2,9 persen.

Ganjar Pranowo memberikan penilaian 5 dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia era kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.

Hal itu disampaikan Ganjar Pranowo usai menjawab pertanyaan dari pakar Hukum Tata Negara Universitas Gajah Mada, Prof Zainal Arifin Mochtar saat acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Four Point by Sheraton Makassar, Sabtu (18/11/2023).

Prof Zainal Arifin sebagai panelis mempertanyakan kepada Ganjar penilaian penegakan hukum Indonesia saat ini. Dia ingin mengetahui apakah penilaian Ganjar soal penegakan hukum dan HAM sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) apakah sama atau tidak.

"Dulu katanya baik, sekarang?" tanya Prof Zainal.

Mendapat pertanyaan tersebut, Ganjar menyebut penegakan hukum dan HAM mengalami penurunan. Bahkan, Ganjar menyebut jeblok dan memberikan rapor lima kepada Jokowi soal penegakan hukum dan HAM.

"Turun (penegakan hukum). Dengan kasus ini jeblok, poinnya 5 (dari 1-10)," ujar Ganjar.

Ganjar menjelaskan, penilaian tinggi sebelumnya terhadap Jokowi dalam bidang penegakan hukum karena belum munculnya kasus yang mencuat dalam beberapa waktu lalu. Hanya saja, Ganjar tak mengungkapkan kasus apa yang membuat dirinya memberikan rapor lima kepada Jokowi.

"Ketika akur tidak ada atau belum muncul kasus kemarin. Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu," kata Ganjar.

Ganjar menjelaskan, faktor penilaian terhadap Jokowi dalam hal penanganan hukum dan HAM menurun. Salah satunya adalah rekayasa dan intervensi.

"Rekayasa, sudah diintervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial dan kemudian itu kita kuliah di UNM juga orang yang belajar pasti banyak orang membaca, sudah deh. Dan semua kita melihat seperti itu," beber Ganjar Pranowo.

Saat sesi wawancara, Ganjar menjelaskan ada kemarahan, kecemasan, dan kegelisahan disampaikan warga, tokoh agama, dan intelektual soal menjaga hukum. Dia menilai seharusnya hukum memberikan keadilan bagi semua orang.