Jelang Pengumuman UMP 2024, Buruh Gelar Demo di Balai Kota Jakarta

Diberitakan sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta bakal mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2024 pada Selasa (21/11/2023) sore.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan, ia bakal mengeluarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) terkait UMP 2024 sore nanti.

"Nanti sore Kepgubnya keluar," kata Heru kepada wartawan di Jakarta Pusat.

Heru juga memastikan, besaran UMP tahun depan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Dalam skema perhitungan itu, Pemprov DKI merekomendasikan UMP 2024 sebesar Rp5.067.381. Nominal ini bertambah Rp165.583 atau 3,378 persen dari UMP 2023 sebesar Rp4.901.798.

"Ya tentunya pemerintah berdasarkan PP 51 tahun 2023," tambah Heru.

Sementara itu, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta Nurjaman menilai rumus penghitungan upah saat ini sudah tepat. Dalam hitungannya, didapat Upah Minimum Provinsi atau UMP DKI Jakarta naik di bawah 4 persen.

Nurjaman menegaskan, angka UMP Jakarta 2024 itu jadi yang paling tepat bagi semua pihak. Baik itu pengusaha dan pekerja. Rumusan penentuan upah merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomot 51 Tahun 2023 sebagai pengganti PP 36 Tahun 2021.

"Kalau kami, kami Apindo berkeyakinan bahwa PP 51 itu adalah jalan terbaik untuk kita semuanya, untuk pekerja, untuk para pengusaha," ungkapnya kepada Liputan6.com, Senin (20/11/2023).Nurjaman menguraikan, kenaikan UMP DKI Jakarta usulan pengusaha tak lebih dari 4 persen. Lantaran, ada nilai alpha sebagai indeks tertentu yang digunakan adalah 0,2. Dalal PP 51/2023 sendiri diatur nilai alpha kisaran 0,1-0,3.

Dia mengaku, pengusaha tetap perlu mengeluarkan alokasi untuk upah lebih banyak dengan mengacu pada rumusan tersebut. Sebetulnya, kata dia, penghitungan upah lebih nyaman menggunakan aturan sebelumnya di PP 36/2021.

"Walau di sisi lain bagi para pengusaha itu kan ini (kenaikan upah) jadi biaya, tetap ada kenaikan. Nyamannya dengan PP 36, tapi kan ada gejolak, demo dan lain sebagainya, makanya pemerintah berinisiatif kembali untuk merubah atau revisi sebagian PP 36," tuturnya.

Perlu diketahui, kelompok pengusaha dan buruh belum sepakat hitung-hitungan kenaikan UMP 2024 di DKI Jakarta. Utamanya, karena berbeda cara dan rumus penghitungannya. Kelompoo buruh masih bersikukuh menuntut kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 15 persen.

"Ada cara menterjemahkan daripada regulasi (UMP 2024) itu yang berbeda, padahal sudah jelas di PP 51, (penentuan angka) alpha sudah jelas semua. Tapi sayang teman-teman tidak sepaham, tidak mau ya untuk memakai alpha yang ditetapkan oleh regulasi," tutur Nurjaman.