Jokowi Lantik Agus Subiyanto Jadi Panglima TNI Besok Pagi Rabu 22 November 2023

Komisi I DPR RI telah menyetujui KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto, menjadi calon Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono. Keputusan itu diambil setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Agus menegaskan bahwa dia dapat menjamin netralitas TNI di Pemilu 2024. Menurutnya, Netralitas TNI sudah harga mati.

"Yang pokoknya mungkin tentang netralitas TNI. Saya sudah sampaikan kepada Komisi I bahwa kita TNI koridornya sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati," kata Agus, saat konferensi pers, di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).

Agus mengatakan, dia juga telah menyampaikan kepada Komisi I bahwa dia telah menekankan kepada para prajurit untuk menjaga netralitas di Pemilu 2024.

"Saya sampaikan pada komisi I, jangan ragukan kita TNI. Saya sudah tekankan dan saya sudah memberikan penyuluhan pada prajurit yang sampai pangkat terendah, mereka sudah kita berikan buku saku, setiap prajurit setiap orang mempunyai buku saku tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan," ucapnya.

Lebih lanjut, Agus menuturkan, dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.

"Kemudian juga undang-undang tentang pemilu nomor 7 tahun 2017, apabila TNI berpolitik praktis, akan dikenakan hukuman pidana atupun disiplin, hukuman disiplin dari atasannya," tegas dia.

Sosok Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto sering dikaitkan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, langkah Agus menggantikan Laksamana TNI Yudo Margono disebut karena kedekatan dengan Presiden Jokowi.

Menanggapi hal itu, Agus mengaku dekat dengan Presiden Jokowi karena sempat berdinas di Solo, Jawa Tengah.

"Jadi memang saya itu berdinas tidak hanya di Solo. Mungkin kebetulan waktu saya di Solo bertemu dengan Pak Jokowi," kata Agus, saat konferensi pers di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (13/11).

Dia pun menjelaskan, kedekatan dengan tokoh lain tak hanya saat berdinas di Solo, namun juga saat berdinas di Palu hingga Jawa Barat.

Agus dekat dan memiliki hubungan baik dengan Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Mantan Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola.

"Saya pernah jadi Danrem di Palu, ketemu juga Pak Longki Djanggola, Pasha Ungu sampai sekarang dekat hubungannya. Kebetulan saya pernah Danrem di Bogor ketemu juga dengan Bima Aria terus Pak Dedie wakilnya sampai sekarang kita dekat. Terus saya pernah Pangdam III Siliwangi dengan Pak Ridwan Kamil dan Pak Uu saya dekat juga," ungkap dia.

Oleh karena itu, kedekatan Agus dengan berbagai tokoh lantaran tanggung jawab semasa dia bertugas.

"Jadi bagi saya pada saat saya menjabat saya selalu melaksanakan tugas ya bareng-bareng dalam bentuk forkopimda itu," imbuh Agus.

Calon Panglima TNI  Agus Subiyanto mengungkapkan strategi dalam mengatasi konflik di Papua. Ada dua pendekatan yang dibeberkan Agus saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi I DPR, Senin (13/11/2023).

"Untuk mengatasi konflik vertikal seperti masalah di Papua, pendekatan smart power yang dikombinasikan hard power. Soft power diplomasi militer mutlak dilakukan," kata Agus.

Agus menerangkan, hard power terkait penegakan hukum karena di sana masih ada kombatan. Sementara itu, soft power dalam rangka mendukung pelaksanaan percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua.

"Pendekatan soft power tersebut sepatutnya dilakukan bersama-sama, bersinergi antara TNI dengan semua kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait. Sedangkan diplomasi militer dilakukan melalui mediasi atau pertukaran personel TNI dengan negara-negara di kawasan," ujar dia.

"Diplomasi militer ini dilakukan untuk membangun hubungan interpersonal antarprajurit serta menciptakan persamaan pandangan tentang pendekatan dalam penyelesaian masalah di Papua," sambung dia.

Tentunya, kata dia TNI tidak bekerja sendirian. Dia memastikan, akan berkolaborasi dengan Polri dan semua kementerian terkait.

"Tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat Papua," ujar dia.