Ganjar Beri Rapor Merah ke Penegakan Hukum, Menkumham: Pelaksananya ada di Institusi Lain

Liputan6.com, Jakarta Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan, pihaknya telah melakukan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin di dalam lembaganya, termasuk mengurusi masalah hukum.

Hal itu, dia sampaikan menanggapi rapor merah yang diberikan capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo terhadap penegakan hukum dan HAM di era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saya kan Menkumham kami melakukan yang terbaik," kata Yasonna, saat diwawancarai di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023).

Perihal penegakan hukum, Yosonna enggan menanggapi. Sebab, dia menyebut yang mengurus soal penegakan hukum berada di institusi lainnya.

"Kalau penegakan hukum kan yang kalau pelaksannya ada di institusi lain ya," tegas Yasonna.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani memastikan, kritik yang disampaikan Ganjar Pranowo terhadap Pemerintahan Jokowi bukan instruksi dari partai.

Menurutnya, Ganjar memiliki data akurat saat memberikan kritik terhadap penegakan hukum era pemerintahan Presiden Jokowi. Puan mengatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia memang tidak boleh ada tebang pilih.

"Enggak ada instruksi (dari partai). Hal-hal seperti itu disampaikan Pak Ganjar selaku capres. Pasti beliau (Ganjar) menyampaikan hal itu karena punya data, yang memang beliau harus sampaikan atau disampaikan," kata Puan dilansir dari Antara, Selasa (21/11/2023).

Puan mengatakan, PDIP akan mengevaluasi terkait persoalan penegakan hukum. Bagi PDIP, kata dia, penegakan hukum harus dilakukan dengan benar, baik, jujur, seadanya yang terjadi, adil, dan tentu saja tidak tebang pilih.