KPK Ikut Soroti soal Menu Viral Pencegahan Stunting di Depok: Kurang Pengawasan Internal

KPK Beri Keterangan Hasil Kajian Program Kartu Prakerja — Wakil Ketua KPK Alexander Marwata (kiri) bersama Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan (kanan) memberikan keterangan hasil kajian Program Kartu Prakerja, di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/6/2020). (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut menyoroti soall menu viral penanganan stunting di Kota Depok yang dianggap komposisinya tidak memenuhi standar gizi dan jauh dari anggaran yang ditetapkan. KPK menyebut polemik itu dikarenakan kurangnya pengawasan.

"Pengawasan internal saja yang kurang sigap ya, karena ini urusan realisasi anggaran, bukan aplikasinya," ujar Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan dalam keterangannya, Rabu (22/11/2023).

Pahala menyebut permasalahan tersebut bukan dari pengoperasian sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

"Kalau SIPD-nya sih enggak ya, kan sudah benar tuh untuk stunting alokasi dana buat makanan tambahan," ucap Pahala.

Sebelumnya, menu makanan untuk pencegahan stunting di Kota Depok yang viral dan menjadi sorotan warganet di media sosial. Konten berisi menu pencegahan stunting itu salah satunya diunggah akun Instagram @depok24jam pada Kamis (16/11/2023).

Akun Instagram @depok24jam menulis beberapa menu makanan yang didapat anak-anak untuk mencegah stunting di Kota Depok, mulai dari bubur, bola-bola singkong dan kentang, telur puyuh, nugget tempe, sayur sawi tahu putih, hingga nasi wortel.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok menanggapi viralnya menu pemberian tambahan (PMT) yang viral beberapa hari lalu karena hanya berisi beberapa potong makanan yang tidak sesuai anggaran.

2 dari 3 halaman

Isi Laporan Warga

Menu makanan untuk pencegahan stunting di Kota Depok viral dan menjadi sorotan warganet di media sosial. (Instagram @depok24jam)

"Laporan dari warga:

Menu-menu stunting: dari hari ke-1 diberi bubur, hari ke-2 bola-bola singkong dan kentang, hari ke-3 makaroni telur puyuh, hari ke-4 nugget tempe, hari ke-5 sayur sawi dengan tahu putih, dan hari ke-6 bola nasi wortel.

Namun, selama enam hari tersebut, anak saya tidak mau makan makanan yang disiapkan oleh kader. Apakah menu ini sesuai untuk mencegah anak stunting?

Untuk hari ini belum dapat. Nanti diinfokan di grup kalo menunya udah ready.

Diambil di rumah kader Posyandu. Dan setiap ngambil itu ga dijelasin apa komposisi makanan itu dan harus bawa tempat wadah sendiri karena tempat toples yang ada stiker wali dan wakil itu buat nanti dibalikin lagi..

Seperti diketahui, anggaran program pemberian makanan tambahan (PMT) untuk mencegah stunting di Kota Depok senilai Rp4,4 miliar menjadi sorotan.

Masyarakat menilai menu PMT yang disajikan dianggap tidak sesuai. Padahal, menurut Dinas Kesehatan Kota Depok, anggaran PMT untuk satu bayi adalah Rp18.000 per hari dengan masa program 28 hari," tulis akun Instagram @depok24jam.

3 dari 3 halaman

Reaksi Warganet

Konten yang disebarkan akun Instagram @depok24jam pun mendapat beragam reaksi dari warganet. Mereka ramai-ramai mengeluhkan menu makanan pencegah stunting yang disediakan Pemkot Depok.

"4,4 milyar anjir dikasih nya nugget tempe," tulis akun Instagram @pu******

"Anak sya udh 2x dpt PMT yg sblmnya makanan lengkap slama 1bln dan kali ini yg snack kya diatas mnururt sya mmng krg efektif krna gaakan kemakan . Mending kasih susu tinggi kalori yg bnerbner bisa naikin bb . Bb nya pun ga dikntrol ko diksh gnian krna cm 1x shri," tulis akun Instagram @san****

"Dapet tapi ga ada yg kemakan, kebuang semua. Mending gini, beliin mentahnya aja protein hewani, kaya telor, ayam, ikan. Ntar emaknya yg masak," tulis akun Instagram @hanif*****

"Kocak banget programnya.. masa menu stuntingnya kalah sama menu posyandu saya.. bulan ini aja menunya bubur kacang hijau + telur puyuh + buah.. lha ini apa yg katanya 18rb??," tulis akun Instagram @ani*****

Sementara, Wakil Ketua DPRD Kota Depok, Tajudin Tabri menganggap, menu makanan yang viral di media sosial itu belum memenuhi standar gizi untuk mencegah stunting pada anak.

"Jadi saya harapkan pada Pemkot dalam hal ini Dinkes untuk mengkaji ulang," kata Tajudin dikutip dari kanal YouTube Liputan6, Kamis (16/11/2023).

Anggota DPRD Kota Depok, Ikravani Hilman mengeluhkan hal yang sama. Bahkan ia berencana memanggil memanggil Dinas Kesehatan Pemkot Depok untuk mengklarifikasi hal tersebut pada Jumat 17 November 2023 besok.

"Besok kami akan minta datanya," ucap Ikravani Hilman.

Hasil OTT, KPK Tahan Enam Orang dan Tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor sebagai Tersangka

KPK
Organisasi
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara untuk memberantas tindak pidana korupsi
Lihat Selengkapnya
KPK
Menu Stunting
Depok
stunting