Liputan6.com, Jakarta Calon Presiden nomor urut tiga, Ganjar Pranowo memastikan komitmennya terhadap kebebasan berekspresi dan pers. Dia menyatakan jika terpilih sebagai Presiden, tidak akan merespons kritik dengan sikap 'baper'.
"Silakan anda berbicara apapun, secara bebas, tapi saya ingatkan adalah ada kewajiban asasi di antara hak asasi," kata Ganjar dalam acara Millennial and Gen-Z Summit (IMGS) di Senayan Park, Jakarta, pada Jumat (24/11/2023).
Baca Juga
Pernyataan ini disampaikan dalam konteks dukungan penuh Ganjar terhadap kebebasan pers dan eksistensi media sebagai pilar demokrasi.
Advertisement
Ganjar menegaskan pentingnya kritik yang konstruktif dalam memperbaiki kinerja pemerintahan dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif.
"Pemimpin ya kalau dikritik, jangan baperan," tegas Ganjar.
Ganjar juga berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dialog terbuka, keterbukaan, dan penghargaan terhadap kebebasan berekspresi dan pers di masa pemerintahannya jika terpilih.
Dengan penekanan pada nilai-nilai demokrasi, kemerdekaan berpendapat, dan tanggung jawab bersama, Ganjar menegaskan visinya untuk mendukung partisipasi aktif warga negara dalam membangun bangsa.
Viral ASN Diduga Dukung Paslon Nomor 3
Calon Presiden (Capres) nomor urut tiga, Ganjar Pranowo merespons ramainya isu sejumlah aparatur sipil negara (ASN) secara terang-terangan mendukung dirinya pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Dia menilai, tidak ada yang salah apabila seorang ASN mendukung pasangan calon tertentu. Namun dengan catatan, dukungan itu tak boleh dipaksakan.
"Mendukung saya boleh. Tapi dipaksa tidak boleh, tidak boleh dipaksa," kata Ganjar saat ditemui di Senayan Park, Jakarta, Jumat (24/11/2023).
Dia menegaskan, memaksa seseorang apalagi ASN untuk mendukung pasangan calon tertentu, termasuk dirinya itu tidak dibenarkan dan melanggar aturan.
"Kalau itu ada yang memaksa, keliru itu. Kalau mendukung kan semua boleh," ujarnya.
"Kalau dia mau mendukung, masa mau dukung 'eh saya dukung ya pak, saya catat ya pak', kalau itu sebuah pemaksaan, itu tidak boleh," sambung dia.
Lebih lanjut, dua meminta semua pihak tak ragu untuk melaporkan berbagai macam pelanggaran pemilu kepada Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu). Termasuk apabila pelanggaran itu mengantasnamakan dirinya.
"Hal-hal negatif seperti itu laporkan. Kalau itu melanggar UU Pemilu, (laporkan) kepada Bawaslu," ucapnya.
Beredar daftar pegawai SD Negeri di Kecamatan Gatak, Sukoharjo yang mendukung Ganjar sebagai presiden. Daftar pilihan politik tersebut salah satunya diunggah oleh X @PartaiSocmed.
Dalam unggahan itu, terdapat foto dokumen berjudul 'DAFTAR AFILIASI PEGAWAI KANTOR/UPTD/SEKOLAH: SDN KRAJAN 01 KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO.
Dokumen tersebut memuat nama pegawai yang diblok merah, TPS, dan alamat. Selain itu, terdapat juga kolom dengan judul Pres; DPD; DPR RI; DPRD PROV; DPRD KAB; kolom Afiliasi (Pilihan) serta perolehan.
Pada kolom dengan judul Presiden dan Afiliasi turut memuat sejumlah nama-nama calon presiden dan calon anggota legislatif di tingkat nasional hingga kabupaten.
Sementara itu, kolom perolehan masih belum terisi.
Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com
Advertisement