Sekretaris MA Hasbi Hasan Bakal Didakwa Suap Rp11,2 Miliar dan Gratifikasi Wisata Rp630 Juta

Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merampungkan berkas dakwaan Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan. Dakwaan berkaitan dengan kasus dugaan penerimaan suap dan gratifikasi terkait penanganan perkara di MA.

"Hari ini (27/11), Jaksa KPK Arif Rahman Irsady telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Hasbi Hasan ke Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat," ujar Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya, Senin (27/11/2023).

Ali mengatakan, dengan pelimpahan berkas tersebut, maka kewenangan penahanan Hasbi berada di tangan Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus.

Ali mengatakan, Hasbi Hasan akan didakwa dengan dugaan dakwaan sekaligus, yakni suap dan penerimaan gratifikasi.

"Tim jaksa mendakwa dengan dua dakwaan sekaligus yaitu penerimaan suap Rp11,2 miliar terkait pengurusan perkara di MA dan juga dakwaan penerimaan gratifikasi Rp630 juta untuk fasilitas menginap dan perjalanan wisata," kata Ali.

Ali mengatakan, uraian lengkap dalam surat dakwaan akan disampaikan nanti saat sidang perdana. Pihak KPK kini tengah menunggu ketetapan jadwal sidang perdana dari Pengadilan Tipikor pada PN Jakpus.

"Kami pastikan sidang akan dilakukan secara terbuka dan mengajak masyarakat mengikuti seluruh proses pembuktian perkara dimaksud," kata Ali.

Ali juga mengingatkan kepada masyarakat agar tak mudah percaya dengan oknum yang mengatasnamakan KPK mengaku bisa membantu mengurus perkara ini. Ali meminta agar masyarakat segera melapor jika ada hal demikian.

"Kami juga mengingatkan masyarakat agar bila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan insan KPK dengan janji dapat membantu mengurus perkara ini di KPK, waspada dan segera melapor kepada KPK maupun aparat penegak hukum setempat," kata Ali.

Ali menyebut pihaknya beberapa kali mendapat informasi adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan mengatasnamakan sebagai pegawai KPK dan meminta sejumlah imbalan dengan menawarkan bisa mengurus perkara di KPK.

"Kami tegaskan, bahwa sistem penanganan perkara di KPK dilakukan secara profesional dengan melibatkan penyelidik, penyidik, penuntut, dan pimpinan. Sehingga secara orang perorang tidak bisa mengatur suatu keputusan proses penanganan perkara," Ali menandaskan.

Diketahui, KPK menjerat Hasbi Hasan sebagai tersangka kasus dugaan suap penanganan perkara di MA. Selain Hasan Hasbi, KPK juga menetapkan Komisaris Wika Beton Dadan Tri Yudianto.

Nama keduanya muncul dalam dakwaan kasus dugaan suap penanganan perkara di MA dibacakan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, Rabu (18/1/2023).

Dadan disebut sebagai penghubung antara pengacara Theodorus Yosep Parera dan debitur Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Intidana Heryanto Tanaka dengan Sekretaris MA Hasbi Hasan.