Soal Pencopotan Baliho, Ketum Peradi Otto Hasibuan: Aparat Harus Netral

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Otto Hasibuan mengatakan, penurunan atau pengrusakan baliho yang telah mendapat izin dari pemerintah yang baru baru ini terjadi di berbagai daerah dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab, wajib dipidanakan karena hal itu jelas melanggar aturan.

"Jadi itu kita harus lihat dulu, apakah baliho-baliho tersebut sudah ada izinnya atau belum. Jika baliho tersebut berizin, saya mengimbau agar siapapun tidak sembarangan, jika ada izinnya, masyarakat atau siapapun tidak berhak menurunkan baliho tersebut. Maka kalau penurunan baliho yang sudah ada izinnya dari pejabat setempat, itu jelas adalah perbuatan yang melanggar hukum dan bisa dipidanakan," kata Otto Hasibuan, Senin (27/10/2023).

Otto melanjutkan, seluruh pihak harus menghentikan perusakan dan/atau penurunan baliho atau alat peraga lain yang telah mendapatkan ijin yang sah, berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku. Karena jika dibiarkan akan berpotensi menimbulkan konflik di dalam masyarakat, di tengah-tengah meningkatnya suhu politik dalam negeri menjelang Pileg/Pilpres, 14 Februari 2024 yang akan datang.

"Seluruh aparat penegak hukum melakukan pengawasan yang ketat dan segera menindaklanjuti kasus-kasus dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung-jawab, agar pemilu berjalan dengan aman, jujur, adil, dan bebas dari tindakan-tindakan anarkis, sehingga hasilnya kredibel dan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia," ujar Otto.