Jokowi Tolak Komentari Sindiran Megawati soal Penguasa Seperti Orde Baru

Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan calon presiden-calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka membantah pernyataan Ketua PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang menyebut bahwa pemerintahan saat ini seperti rezim orde baru (orba).

Pernyataan Megawati itu dinilai sebagai kegelisahan partai pengusung yang gagal menjadikan Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebagai petugas partai politik. Terlebih, Jokowi diusung oleh PDIP sejak menjadi Wali Kota Solo hingga presiden dua periode.

"Statement yang disampaikan Bu Mega itu adalah statemen kegelisahan sebagai orang tua, kegelisahan sebagai partai pengusung yang kebetulan sebetulnya berharap supaya Pak Jokowi itu dijadikan alat partai politik dan petugas partai politik tertentu. Tetapi Pak Jokowi lebih memilih menjadi petugas negara dan petugas rakyat daripada menjadi petugas partai politik," ujar Sekretaris TKN Nusron Wahid di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Selasa (28/11/2023).

Dia menuturkan bahwa kekuasaan selama 10 tahun ini dibentuk sendiri oleh Megawati sebagai partai pengusung Jokowi di Pilpres 2014 dan 2019. Nusron Wahid tak melihat ada tanda-tanda orde baru di pemerintahan saat ini.

Nusron mencontohkan salah satu tanda-tanda pemerintahan orde baru adalah terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Namun, nyatanya ada banyak kader partai politik yang duduk di kursi pemerintahan.

"Kekuasaan ini terdesentralisasi ke berbagai partai. Menko Perekonomian dari Golkar, kemudian Menteri Aparatur Negara itu dari PDIP," ucapnya.

"Jadi kalau kemudian pemerintahan hari ini dikatakan orde baru ciri-ciri orde baru adalah sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai. Hari ini tidak ada sentralisasi kekuasaan di tangan satu partai," sambung Nusron.

Selain itu, Nusron menyebut tanda-tanda pemerintahan orde baru adanya Intelijen Negara (BIN) yang dipakai menakut-nakuti orang dan membuat pakta integritas untuk memenangkan calon tertentu. Dia menegaskan bahwa hal tersebut tak digunakan oleh Jokowi.

"Sehingga dengan adanya statement ini menjadi tidak relevan kalau pada hari ini kekuasaan ini dianggap menakut-nakutin mengancam, yang mengancam ini siapa? Yang diancam siapa?," ucap dia.

"Nah ini namanya adalah menyebarkan ilusi yang nanti akan diciptakan kayak semacam psy war yang sifatnya nanti adalah post truth yang seakan-akan kita tidak pernah peduli hukum itu berdasarkan fakta atau berdasarkan pada ilusi," sambung Nusron.

Dia lalu memberikan contoh lain tanda-tanda pemerintahan orde baru yakni, pembungkaman terhadap masyarakat yang berbicara kritis. Nusron menyebut Jokowi justru membiarkan pihak-pihak yang mengkritiknya.

"Jadi kami melihat tidak ada tanda-tanda nyata bahwa kekuasaan hari ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi ini mengarah pada praktek orde baru karena syarat-syarat itu tidak ada," pungkas Nusron.