Sukseskan Pemilu 2024, Kominfo Siapkan Infrastruktur Digital Berkualitas

Kominfo Siapkan Infrastruktur Digital Demi Sukseskan Pemilu 2024 — Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (kedua kanan) bersama Dirjen Aptika Semuel A. Pangerapan (kanan) memberikan keterangan di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (28/11/2023). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Memilih Untuk Indonesia - Liputan6.com, Jakarta Dalam rangka menyukseskan penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak 2024 mendatang, Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen menyiapkan dukungan infrastruktur digital berkualitas.

Menkominfo Budi Arie Setiadi menjelaskan dukungan yang diberikan mulai dari layanan telekomunikasi yang berkualitas, penyediaan akses internet, data center, hingga jaminan layanan logistik.

"Seiring dengan rangkaian Pemilu 2024, Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika melakukan pengukuran Quality of Service (QoS) di 514 kabupaten, kota dan titik strategis lainnya, untuk memonitor kualitas layanan broadband dalam rangka mendukung Pemilu," tutur Menteri Budi Arie dalam keterangan rilisnya.

Menteri Budi Arie menjelaskan, pengukuran kualitas layanan telekomunikasi atau Quality of Service (QoS) untuk menjaga pelaksanaan Pemilu terutama penghitungan suara tidak mengalami gangguan sinyal. Guna menjaga kualitas layanan, Kementerian Kominfo berkoordinasi dengan penyelenggara layanan telekomunikasi yang digunakan KPU dan Bawaslu.

"Kominfo melakukan pengawasan terhadap kualitas layanan secara rutin. Apabila diperlukan, Bawaslu dapat mengajukan permohonan penambahan kapasitas. Direktorat Pengendalian Pos dan Informatika telah berkoordinasi dengan PT Telkom terkait kesiapan mendukung Pemilu 2024," ujarnya.

2 dari 3 halaman

Dukungan Kominfo untuk Pusat Data Nasional Sementara

Menkominfo menyampaikan bahwa pihaknya juga memberikan dukungan pemanfaatan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang bisa digunakan beragam aplikasi. Salah satunya Sistem Informasi Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (Sietik) Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),

"Secara khusus kami telah mengalokasikan 38 Ghz VCPU (Virtual Central Processing Unit), 84 Gb memory, 5.99 Tb storage untuk dukungan penyelenggaraan Pemilu 2024," jelasnya.

Selain itu, Kementerian Kominfo memberikan dukungan akses internet di 14.351 lokasi layanan publik di seluruh indonesia, termasuk di daerah-daerah terpencil.

"Dan dapat dimanfaatkan untuk diseminasi informasi mengenai Pemilu Damai," tandas Menteri Budi Arie.

3 dari 3 halaman

Penyediaan Jaringan Pos di 514 Kabupaten/Kota

Untuk kebutuhan logistik, Kementerian Kominfo memberikan dukungan penyediaan jaringan pos di 514 kabupaten dan kota serta 49,20% dari 7320 kelurahan memiliki titik layanan pos.

"Jaringan pos juga telah mencakup 100% kelurahan di indonesia. Beberapa penyelenggara pos juga ditunjuk sebagai distributor logistik melalui mekanisme tender dan e-catalog, salah satunya adalah PT Pos Indonesia," jelasnya.

Menteri Budi Arie menyatakan PT Pos Indonesia telah melakukan beberapa persiapan untuk mendukung Pemilu. Salah satunya dengan pembentukan satuan tugas pelaksana distribusi logistik dan perlengkapan Pemilu, sembari menjalin kerja sama dengan berbagai pihak.

"Sebagai vendor distribusi, PT Pos menggunakan Aplikasi Silog KPU untuk memastikan teknis operasional sesuai dengan SOP yang ditetapkan KPU," ungkapnya.

(*)