BSSN Serahkan Hasil Investigasi Kebocoran Data Pemilih ke KPU dan Polri

Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, sebelumnya mengungkapkan adanya pembobolan 204 juta data pemilih pemilu 2024.

Menurut Pratama, seorang hacker dengan nama anonim "Jimbo" mengeklaim telah meretas situs kpu.go.id dan berhasil mendapatkan data pemilih dari situs tersebut.

"Sebelumnya pada tahun 2022 peretas Bjorka juga mengeklaim mendapatkan 105 juta data pemilih dari website KPU," kata Pratama dalam keteranganya, Rabu (29/11/2023).

Akun anonim "Jimbo" tersebut juga membagikan 500 ribu data contoh yang berhasil dia dapatkan pada salah satu postingannya di situs BreachForums yang biasa dipergunakan untuk menjual hasil peretasan, serta beberapa beberapa tangkapan layar dari website https://cekdptonline.kpu.go.id/ untuk memverifikasi kebenaran data yang didapatkan tersebut.

"Jimbo juga menyampaikan dalam postingan di forum tersebut bahwa data 252 juta yang berhasil dia dapatkan terdapat beberapa data yang terduplikasi, di mana setelah Jimbo melakukan penyaringan, terdapat 204.807.203 data unik. Jumlah ini hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT KPU yang berjumlah 204.807.222 pemilih dari 514 kab/kota di Indonesia serta 128 negara perwakilan," ujar Pratama.

Polri Investigasi

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri pun turun tangan untuk mengusut adanya indikasi kebocoran Data Pemilih Tetap (DTP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) berdasarkan hasil patroli siber yang dilakukan.

"Dugaan kebocoran data KPU kami temukan dari hasil patroli siber yang dilakukan oleh anggota kami," ujar Dirtipidsiber Bareskrim Polri Brigjen Pol Adi Vivid saat dikonfirmasi, Rabu (29/11/2023).

Atas temuan tersebut, Vivid melanjutkan, pihaknya tengah melakukan penyelidikan lebih jauh sembari berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkaitan.

"Saat ini Tim CSIRT (Computer Security Incident Response Team) sedang koordinasi langsung dengan KPU untuk berkoordinasi sekaligus melakukan penyelidikan," ucapnya.

Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyayangkan dugaan kebocoran data pemilih pemilu 2024 yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ma'ruf Amin meminta KPU serius menjaga sistemnya agar tidak mudah diretas oleh hacker dan pihak eksternal.

"Yang kebocoran ya kita sayangkan ya, bahwa itu sampai bocor itu sudah kita sayangkan. Karena itu kita harapkan KPU harus betul-betul menjaga kerahasiaan itu ya," ujar Ma'ruf, di kawasan Ancol, Jakarta, Jumat (1/12/2023).

Ma'ruf meminta KPU untuk meningkatkan keamanan data-data yang berkaitan dengan data pemilu. Mengingat kini tengah marak kebocoran dan pembajakan.

"Memang sekarang ini musimnya bocor itu apa, musim bocor itu apa. Nah, ini supaya ke depan supaya ke depan itu lebih dijaga," ujar Ma'ruf.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud Md, angkat bicara soal dugaan kebocoran 204 juta data pemilih. Menurutnya, peristiwa itu sangat mengagetkan dan memprihatinkan.

Mahfud Md meminta, kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu untuk berhati-hati dan dapat mencegah kebocoran data, terutama data terkait pemilu 2024.

"Saya harap KPU lebih berhati-hati," kata Mahfud dikutip dari kanal YouTube Liputan6, Kamis (30/11/2023).

Mahfud mendorong KPU untuk membuat sistem kontrol yang bisa menghalangi terjadinya peretasan data. Sebab, kata dia, data pemilih sangat penting untuk keberlangsungan pemilu 2024.

"Buat sistem yang tidak mudah dibobol lagi," ucap Mahfud.

Reporter: Bachtiarudin Alam

Sumber: Merdeka.com