PAN Resmi Dukung Khofifah Maju Sebagai Calon Gubernur Jatim di Pilkada 2024

Liputan6.com, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) secara resmi mengumumkan Khofifah Indar Parawansa sebagai Calon Gubernur Jawa Timur (Cagub Jatim) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 mendatang.

Keputusan ini menjadikan PAN sebagai partai pertama yang memberikan dukungan kepada Khofifah maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim sebagai calon petahana.

Dukungan tersebut langsung disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) PAN Zulkifli Hasan alias Zulhas saat menghadiri acara konsolidasi calon anggota legislatif (Caleg) PAN di Surabaya pada Senin (4/12/2023).

"Saya khusus memang hadir di Jawa Timur ini dan acara ini, saya pesan agar Ibu Khofifah hadir. Karena saya ingin mengumumkan calon gubernur (Jawa Timur dari) PAN (pada Pilgub) 2024 mendatang sudah saya bawa rekomendasinya, yaitu Ibu Khofifah," ujar Zulhas.

Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa keputusan ini didasarkan pada wasiat atau rekomendasi yang ia terima dari almarhum KH Hasyim Muzadi, mantan Ketum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Dulu guru kami Kyai Hasyim Muzadi titip, beliau berpesan agar kami mendukung Bu Khofifah. Saya laksanakan amanah itu, amanah guru kami,” ucap Zulhas.

Zulkifli Hasan juga menekankan bahwa keyakinannya dalam mendukung Khofifah juga merujuk pada kinerjanya sebagai Gubernur Jatim. Menurutnya, Jawa Timur mengalami kemajuan yang signifikan di bawah kepemimpinan Khofifah.

“Bu Khofifah berhasil, Jatim semakin baik dan semakin maju,” ucap Ketum PAN ini menandaskan.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang awalnya hadir sebagai undangan, mengucapkan terima kasih atas dukungan PAN. Dia pun menyatakan apresiasi terhadap dukungan partai pimpinan Zulhas tersebut.

"Terima kasih dukungan untuk InsyaAllah maju kembali pada (Pilkada) 2024, mohon doa semuanya. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi," ucap Khofifah singkat.

Acara tersebut dihadiri oleh jajaran pengurus PAN, caleg PAN dari Jawa Timur, serta perwakilan dari partai-partai dalam koalisi pendukung pasangan capres-cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

2 dari 4 halaman

DPRD Jatim Usulkan 3 Nama Pj Gubernur Pengganti Khofifah

Khofifah dan pimpinan DPRD Jatim menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jatim Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penanaman Modal. (Istimewa)

Sementara itu, DPRD Jawa Timur resmi mengusulkan tiga nama ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) calon Penjabat Gubernur Jatim menggantikan Khofifah Indar Parawansah yang habis masa jabatan pada akhir Desember 2023.

Tiga nama tersebut merupakan usulan dari sembilan fraksi di DPRD Jatim yang dihasilkan pada rapat paripurna yang dihadiri Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak pada Kamis (30/11/2023).

Ketiga nama calon Pj Gubernur Jatim tersebut adalah Sekda Jatim Adhy Karyono, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Adi Suryanto dan Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Tomsi Tohir Balaw.

“Calon yang memenuhi syarat itu adalah Pejabat yang memiliki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya," kata Wakil Ketua DPRD Jatim Achmad Iskandar.

Rapat paripurna itu turut dihadiri oleh Ketua DPRD Jatim Kusnadi beserta Wakil Ketua Anik Maslachah.

Iskandar menjelaskan, sebelum diputuskan menjadi tiga nama, DPRD Jatim sudah melakukan klarifikasi terhadap nama kandidat.

3 dari 4 halaman

Keputusan Pj Gubernur Ada di Pemerintah Pusat

Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan wakilnya, Emil Dardak mendatangi gedung KPK di Jakarta, Rabu (20/2). KPK menerima kunjungan kepala daerah yang baru dilantik untuk beraudiensi mengenai upaya pencegahan korupsi. (Merdeka.com/Dwi Narwoko)

Tujuannya, memastikan persyaratan terpenuhi sebagaimana termuat dalam Permendagri nomor 4 tahun 2023. Dalam prosesnya, Iskandar berharap penunjukan Pj Gubernur Jatim nantinya oleh pemerintah pusat tetap memperhatikan netralitas.

"Kami berharap Pj Gubernur yang nantinya ditunjuk merupakan figur yang netral yang dapat menjalankan roda pemerintahan yang baik," pungkas politisi senior Partai Demokrat tersebut.

Ketua DPRD Jatim Kusnadi mengatakan setelah rapat paripurna pihaknya akan segera memproses pengusulan nama calon Pj Gubernur itu kepada Kemendagri. Selanjutnya, usulan itu menjadi kewenangan dari pemerintah pusat.

Apalagi berdasarkan ketentuan, Menteri Dalam Negeri juga memiliki kewenangan untuk memunculkan calon. Nantinya, Pengangkatan Pj Gubernur ditetapkan dengan Keputusan Presiden. "Kita ini mengusulkan. Bisa jadi hasilnya tidak seperti yang kita usulkan,” pungkasnya Kusnadi ditemui usai paripurna.

4 dari 4 halaman

Khofifah dan Emil Dardak Berpamitan

Khofifah dan Emil Dardak saat peringatan HUT Jatim. (Dian Kurniawan/Liputan6.com)

Sebelumnya, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak menandatangani berita acara pemberhentian sebagai gubernur dan wakil gubernur (wagub) Jawa Timur, dalam rapat paripurna di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jatim.

"Kami menyampaikan terima kasih atas semua sinergi yang telah terbangun dengan sangat baik dan harmonis antara eksekutif dengan legislatif, serta seluruh elemen strategis dan pemangku kepentingan lainnya. Sehingga membawa Jatim menjadi provinsi terdepan," kata Khofifah, Senin 6 November 2023.

Khofifah berharap agar DPRD Jawa Timur bisa melanjutkan kolaborasi yang telah terjalin sebelumnya dengan Penjabat yang akan dilantik nantinya.

"Besar harapan kami agar DPRD Provinsi Jawa Timur dapat berkolaborasi dengan siapapun yang nantinya menjadi Penjabat Gubernur agar Provinsi Jawa Timur dapat terus melaju," tuturnya.

Masa jabatan Gubernur Khofifah-Wagub Emil Dardak akan berakhir pada 13 Februari 2024. Menurut Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian dengan Hormat Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2014-2019 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Masa Jabatan 2019-2024.

Namun berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (5) Undang-undang (UU) RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi UU, menegaskan bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota hasil Pemilihan Tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023.

Mengacu pada peraturan tersebut, tugas dan wewenang Khofifah-Emil Dardak sebagai Gubernur dan Wagub Jawa Timur akan berakhir pada 31 Desember 2023.