5 Respons Kapolda Aceh hingga Presiden Jokowi Terkait Pengungsi Rohingya di Indonesia

Kapolda Aceh Irjen Achmad Kartiko menyebut, para pengungsi itu kabur dari Cox's Bazar di Bangladesh, tempat penampungan terbesar warga Rohingya yang mengungsi dari Myanmar.

"Dari penyelidikan polisi, para pengungsi itu membawa kartu UNHCR yang diterbitkan di Bangladesh," kata Achmad Kartiko.

Polisi mendesak, Badan PBB yang mengurus pengungsi itu bertanggung jawab karena membiarkan warga Rohingya kabur dari kamp pengungsian Cox's Bazar. Apalagi, ditemukan fakta, mereka kabur dengan membayar kapal yang diketahui berasal dari Bangladesh.

Sikap warga Aceh kini berubah. Mereka terang-terangan menolak gelombang kedatangan warga Rohingya. Salah satu alasan yang terungkap adalah perilaku pengungsi Rohingya yang meresahkan.

Selain tidak memiliki tempat penampungan, warga juga kesal dengan perilaku pengungsi yang tidak menjaga kebersihan dan mengindahkan norma-norma yang berlaku di Aceh. Banyak juga pengungsi sebelumnya yang kabur dari lokasi penampungan dan membuat onar hingga berkonflik dengan warga setempat.

Aksi unjuk rasa sempat dilakukan Mahasiswa Pemuda Peduli Aceh (MPPA) pada 29 November 2023 lalu. Menurut mereka, sudah cukup bagi pemerintah Aceh mengurus pengungsi Rohingya karena masih banyak warga lokal yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Pemerintah diminta bersikap tegas dengan mengusir para pengungsi.

Viral sebuah video yang memperlihatkan sejumlah warga Rohingya terdampar di pesisir pantai. Namun belum diketahui lokasi pantai tersebut. Namun, yang bikin heboh adalah warga Rohingya tersebut menggunakan tas bertuliskan UNHCR.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) sendiri merupakan organisasi internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). UNHCR disebut juga sebagai Badan Pengungsi PBB.

Akun rakah_aceh ini memberikan keterangan di video tersebut: 'Keren persiapan terdamparnya Kaum Rohingya disponsori oleh UNHCR'. 'Tas rohingya ada logi UNHCR' dalam video tersebut.

Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, sejumlah warga Rohingya tersebut hanya transit di Indonesia dan akan melanjutkan perjalanan ke negara tujuan.

"Sebelumnya ada kesepakatan ya, bahwa terkait dengan pengungsi-pengungsi yang masuk ke negara transit dan akan ke negara tujuan, maka mau tidak mau kita harus menerima. Namun demikian kita bekerjasama dengan UNHCR," kata Sigit di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 5 Desember 2023.

"Disana sudah ada pengaturannya, berapa lama di negara transit dan berapa lama sampai di negara tujuan," sambungnya.

Meski begitu, jenderal bintang empat ini ingin agar tetap menghormati dan menghargai setiap Hak Asasi Manusia (HAM). Apalagi, memang mereka yang membutuhkan bantuan.

"Yang paling penting tentunya kita tetap harus menghormati, menghargai, hak-hak asasi manusia, menghormati warga negara lain yang memang membutuhkan pertolongan kita," ujarnya.

"Kemudian pada saat berada di Indonesia, tidak jadi masalah saya kira itu. Ini kewajiban kita untuk membantu, bekerjasama dengan badan Internasional," pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md mengatakan pemerintah sedang mencari jalan keluar untuk mengatasi masalah para pengungsi Rohingya di Aceh.

"Jumlahnya sekarang sudah 1.478 orang. Dan orang-orang lokal, orang Aceh, Sumatera Utara, dan Riau itu sudah keberatan ditambah terus, (karena) 'Kami juga miskin, kenapa ini terus ditampung tapi gratis terus'. Nah, kami sedang mencari jalan keluar tentang ini," kata Mahfud, di Jakarta, Selasa malam 5 Desember 2023, seperti dikutip dari Antara.

Dia menegaskan Indonesia tidak menandatangani konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Pengungsi, sehingga tidak terikat dengan Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR). Oleh sebab itu, bantuan kepada imigran Rohingya dilakukan Indonesia atas dasar kemanusiaan.

Mahfud mengatakan, negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Australia, sudah tidak bisa lagi menerima pengungsi Rohingya. Para pengungsi tersebut, mulanya menjadikan Indonesia sebagai tempat transit. Namun, lama-kelamaan Indonesia dijadikan sebagai tempat tujuan pengungsian.

"Mereka larinya ke Indonesia. Maksudnya mau transit, tapi lama-lama jadi tempat tujuan pengungsian, bukan transit. Karena biasanya mau transit untuk ke Australia. Tapi dia berhenti di Indonesia dan tidak mau keluar lagi," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi bersama sejumlah pemangku kepentingan untuk mencari solusi agar pengungsi Rohingya bisa kembali ke negara asalnya melalui PBB.

"Besok akan kita rapatkan bagaimana caranya mengembalikan ke negaranya melalui PBB karena ada perwakilannya yang ngurus. Nanti saya akan pimpin rapat," tegas Mahfud.

Wakil Presiden (Wapres) RI Ma'ruf Amin membuka opsi untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi Riau.

"Penempatannya di mana? Dulu kita punya Pulau Galang, nanti kita bicarakan lagi apa akan seperti itu," kata Ma'ruf Amin di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Selasa 5 Desember 2023.

Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang kini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh, Riau, dan Medan merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar-pemangku kepentingan.

Pemerintah Indonesia juga mengagendakan pembahasan solusi tersebut dengan Komisariat Tinggi PBB urusan Pengungsi (UNHCR) yang memiliki tanggung jawab atas masalah pengungsian.

Sejumlah opsi terkait langkah penanggulangan masalah itu di Indonesia, kata Ma'ruf, sedang dibahas secara intensif dalam rapat yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md.

"Selama ini kan tidak mungkin kita menolak, tetapi juga tentu kita mengantisipasi jangan sampai ada penolakan dari masyarakat, juga bagaimana supaya mengantisipasi jangan sampai terus semuanya lari ke Indonesia. Itu jadi beban," katanya.

Ma'ruf yang baru kembali ke Indonesia dari kunjungan kerja ke Yunani pada pekan lalu, menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai pengungsi Rohingya yang masuk ke wilayah Indonesia.

Dalam hal ini, Jokowi mengaku telah memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md untuk menangani masalah itu.

"Ya saya telah memerintahkan Menko Polhukam (Mahfud Md) untuk menangani bersama-sama dengan daerah, bersama-sama dengan UNHCR (United Nations High Commisioner for Refugees)," kata Jokowi saat ditemui di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin 4 Desember 2023.

Seperti diketahui, sebanyak 139 pengungsi Rohingya kembali mendarat di Pantai Tapak Gajah, Sabang, Aceh pada Sabtu 2 Desember 2023 lalu. Dalam sebulan terakhir, hampir seribu orang warga Rohingya datang ke Indonesia.

Kini warga Aceh pun berubah sikap. Mereka mulai menolak kedatangan para pengungsi Rohingya ke wilayahnya.

Hingga akhir November 2023, tercatat ada 1.084 warga Rohingya yang mendarat di wilayah Aceh menggunakan 6 kapal kayu. Pantai di Pidie, Bireuen, Aceh Timur, dan Sabang menjadi tempat mereka bersandar.