Ungkap Ada 107 Juta Pergerakan Orang saat Nataru, Jokowi Minta Menteri Siapkan Antisipasi

Pemerintah bersama stakeholder terkait mulai melakukan serangkaian persiapan dalam rangka pengamanan libur natal dan tahun baru (nataru) 2024. Persiapan dilakukan mulai dari skema arus mudik sampai infrastruktur penunjang.

Dalam rapat koordinasi (rakor) lintas sektoral pengamanan Nataru, Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi memprediksi puncak arus mudik dan arus balik bakal jatuh pada dua hari sebelum dan sesudah Natal dan Tahun baru.

"Ada puncak balik dan mudik ya. Jadi kita catat bahwa puncak itu dua, natal dan tahun baru. Jadi dua hari sebelumnya dan dua hari setelahnya natal dan tahun baru adalah puncak," kata Budi di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (7/12/203).

Dengan tingkat potensi mencapai 107 juta orang atau mengalami kebaikan 43 persen dari mobilitas libur nataru pada tahun sebelumnya. Ditengah potensi tingginya pemudik yang pergi memakai kendaraan roda dua atau motor yang bisa meningkatkan angka kecelakaan di jalan raya.

Oleh sebab itu, pemerintah tengah mempersiapkan skema agar pemudik yang memakai kendaraan roda dua untuk jarak jauh bisa diminimalisir. Lewat, program mudik gratis yang akan diadakan para BUMN untuk mengadakan mudik gratis bagi masyarakat.

"Saya harapkan semua perusahaan BUMN, BUMS melakukan kegiatan itu. Karena kita harapkan mereka bisa menggunakan itu tanpa menggunakan motor. Saya mengimbau masyarakat tidak menggunakan motor saat mudik karena sangat bahaya," katanya.

Sementara, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan dari sisi persiapan Polri yang telah siap untuk merancang segala skema arus lalu lintas saat memasuki Libur Nataru 2023, berdasarkan pengalaman libur Idul Fitri lalu.

“Pengalaman ini akan kita terapkan di Lobur Nataru khususnya dalam hal pengelolaan dan rekayasa jalur transportasi apakah itu dengan menggunakan jalur normal, apakah kita menggunakan pola contra flow, dan juga pola pola yang lain sampai dengan one way termasuk juga pengaturan dealing sistem,” katanya.

Sehingga, Sigit berharap saat Nataru nanti tidak ada penumpukan kendaraan yang terlalu berlebihan. Walaupun terpaksa menunggu, diharapkan para pengendara bisa beristirahat di rest-rest area yang telah disiapkan.

“Di satu sisi kegiatan Nataru yang merupakan kegiatan tahunan juga bisa kita jaga. Sehingga potensi terjadinya konflik, potensi terjadinya masalah Kamtibmas bisa dipetakan dari awal,” tuturnya.

Terakhir, Sigit mengatakan Polri juga telah berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD dalam rangka persiapan evakuasi dan penyelamatan terhadap potensi terjadinya bencana alam selama Nataru 2023 yang telah memasuki musim penghujan.

"Akhir-akhir ini kita mulai menghadapi situasi hujan, yang dalam satu bulan ini kita melihat ada beberapa wilayah terdampak banjir dan longsor," tuturnya.

"Ini semua menjadi bahan untuk kita rapatkan sehingga terhadap masalah-masalah yang mungkin akan muncul bisa kita pecahkan bersama dan betul-betul bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat yang akan melaksanakan kegiatan Nataru," tambah dia.

Pada kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemerintah telah menyiapkan sepanjang 7.090 KM wilayah Jawa dan Bali layak digunakan. Termasuk, memperbaiki sebanyak 37 jembatan penghubung antar daerah.

“Kemantapannya 96,43 persen. Diantaranya kita mengganti 37 Jembatan Kalender Hamilton di Jawa ini tersebar di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Semuanya sudah selesai pada semuanya final pada 19 Desember,” katanya.

Sementara untuk jalan tol, tercatat dari total 2.816 KM telah ada penambahan sepanjang 357 KM, dengan jalan baru yang sudah siap dioperasikan sepanjang 236 KM.

“Nanti selanjutnya 121 km dioperasikan secara fungsional, itu tersebar juga di Jawa dan di Sumatera. Di jawa itu antara lain yang difungsionalkan adalah jalan Jakarta Cikampek II Selatan, Ruas Hutan Negara Sadang dan juga ruas tol Solo-Jogja,” kata Basuki.

Adapun rakor ini juga dihadiri oleh Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas, Panglima TNI Agus Subiyanto dan Kepala Basarnas Marsekal Muda TNI Kusworo serta sejumlah stakeholder pemerintah lainnya.