Sukses

Aplikasi JAKI Diretas Usai Disebut Anies Saat Debat Capres, Ini Kata Pemprov DKI Jakarta

Pemprov DKI Jakarta meminta maaf terhadap dugaan aksi peretasan tersebut. Ia juga mengklaim pihaknya dengan cepat segera mengatasi permasalahan tersebut.

Liputan6.com, Jakarta - Jakarta Smart City (JSC) selaku pengelola aplikasi Jakarta Kini alias JAKI buka suara soal dugaan aksi peretasan platform tersebut usai disebut oleh capres nomor urut satu Anies Baswedan saat debat pada Selasa (12/12) kemarin.

JSC meminta maaf terhadap dugaan aksi peretasan tersebut. Ia juga mengklaim pihaknya dengan cepat segera mengatasi permasalahan tersebut.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang diakibatkan oleh gangguan teknis yang baru-baru ini terjadi. Kami berupaya untuk melakukan deteksi dan respons cepat untuk memitigasi segala ganguan untuk menjaga keamanan dan privasi data pengguna JAKI," tulis JSC dalam akun resmi X @JSCLab, Rabu (13/12).

Terkait keamanan data, JSC menegaskan bahwa sistem keamanan aplikasi tersebut sudah sesuai dengan standar ISO/SNI 27001.

"Kami ingin sampaikan bahwa keamanan aplikasi JAKI diselenggarakan dengan menerapkan sistem manajemen keamanan informasi, sesuai dengar standar ISO/SNI 27001," ujarnya.

Maka dari itu, JSC mengaku melakukan pengawasan secara rutin agar keamanan aplikasi bisa tetap dijaga.

"Untuk memastikan penyelenggaraan Sistem Elektronik yang andal, aman dan bertanggung jawab, tim kami secara rutin memonitor ancaman dan kerentanan keamanan. Iniadalah bagian dari komitmen kami untuk menjaga kepercayaan dan keamanan dan privasi data pengguna kami," jelas JSC.

Sebelumnya, Capres nomor urut satu Anies Baswedan membanggakan aplikasi JAKI saat ditanya soal pelayanan publik di debat perdana capres yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Selasa (12/12).

Namun, usai disebut oleh Anies, aplikasi itu diretas. Di bagian notifikasi, terdapat pesan dari sang peretas yang menyebut bahwa JAKI masih belum bisa diunggulkan dari segi keamanan data.

 

2 dari 2 halaman

Pesan Peretas Aplikasi JAKI

Adapun pesan tersebut muncul sekitar pukul 21.00 Wib. Kemudian, di pukul 22.03 Wib notifikasi tersebut tak dapat dibuka meskipun masih muncul di aplikasi. Selanjutnya pada 22.20 Wib, notifikasi itu sudah tak dapat ditemukan.

Berikut pesan lengkap yang ditulis oleh si peretas.

"HALO WARGA JAKARTA SELAMAT MALAM!!! ..BARUSAN JAKI DI MENTION DI DEBAT PILPRES NIH, WAH SORRY TO SAY, BUT APLIKASI INI TAMPAKNYA TIDAK TERLALU DIURUS KENYATAANNYA. DARI SEGI TEKNOLOGI, KEAMANAN IT-NYA YANG ASAL-ASALAN DIURUS, DAN SUB-SUB FUNGSI APLIKASI YANG SEPERTI DIBUAT KURANG MAKSIMAL DAN TERLIHAT HANYA SEPERTI TEMPLATE AGAR TERLIHAT MENDONGKRAK KREDIBILITAS DI SEKTOR INFRASTRUKTUR IT DAN DIGITALISASI MERATA DI JAKARTA, MUNGKIN BANYAK PIHAK YANG AKAN TIDAK SUKA DENGAN AKSI SAYA SAAT INI, BUT TO BE HONEST, HAMPIR SELURUH JAKARTA MENGGUNAKAN APLIKASI INI DENGAN SEMUA IZIN YANG DI ALLOW DI PERANGKATNYA DAN I ADMIT IT. APLIKASI INI KEREN. TAPI BELUM CUKUP LAYAK UNTUK DISEBUT TEROBOSAN TEKNOLOGI JIKA ADA CACAT DI SISI KEAMANAN DATANYA YANG MENGANCAM PRIVASI SELURUH PENGGUNANYA. BAYANGKAN ADA BERAPA DATA YANG BERLALU LALANG SETIAP HARINYA DAN APABILA SELURUH DATA PERSONAL WARGA JAKARTA INI TERANCAM OLEH ULAH ORANG YANG TIDAK BERTANGGUNG JAWAB, DISINI SAYA HANYA MENGINGATKAN DAN MENCOBA MEMBERI AWARENESS LEBIH JAUH TENTANG BAGAIMANA SEHARUSNYA "ANDA"," tulisnya.

Menanggapi itu, Anies mengaku kaget karena JAKI langsung diretas usai ia singgung di debat capres.

"Masa, serius?," katanya usai debat di KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Anies mengatakan, peristiwa itu menjadi contoh bahwa harus ada perubahan karena masalah kebebasan berpendapat yang terancam.

Mantan gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, ketika ada orang yang berbicara, malah langsung berhadapan dengan rasa takut.

"Menurut saya Ini salah satu adalah ciri bahwa kita harus berubah jangan sampai ketika ada ungkapan politik kebebasan berbicara lalu harus berhadapan dengan rasa takut," ujar Anies.

Dia meminta pemerintah untuk mengusut peretasan aplikasi JAKI tersebut karena tidak boleh dibiarkan terjadi.

"Tidak boleh terjadi dan pemerintah harus mengusut harus," tegas Anies.

Reporter: Lydia Fransisca/Merdeka.com

Â