Ungkit 3 Kasus dalam Debat Capres, Reza Indragiri Sebut Agenda Anies Cari Sosok Kapolri Akan Berat

Liputan6.com, Jakarta - Psikolog Forensik Reza Indragiri Amriel menilai Anies Baswedan akan kesulitan memilih Kapolri bila terpilih menjadi presiden pada periode 2024-2029. Bukan tanpa sebab, Reza mengungkit kembali pernyataan Anies sewaktu debat capres-cawapres perdana.

Reza menyebut, Anies soroti penembakan terhadap anak-anak di tengah aksi demonstrasi pendukung Prabowo, penembakan terhadap anggota laskar FPI, atau dikenal luas sebagai kasus km 50 dan tragedi sepak bola Kanjuruhan.

"Berangkat dari tiga situasi tersebut, tampaknya mencari Kapolri akan menjadi agenda yang lebih berat bagi Presiden Anies ketimbang memberikan tugas kepada Kapolri," kata Reza dalam keterangan tertulis, Rabu (13/12/2023).

Reza mengatakan, ketika Anies mengangkat narasi tentang Indonesia sebagai negara kekuasaan, bukan negara hukum, maka selesainya kasus km 50 dan kasus Kanjuruhan dapat ditafsirkan sebagai penyelesaian kasus hukum yang lebih dikendalikan oleh kekuasaan.

"Bukan oleh hasrat luhur untuk mencapai keadilan," ujar dia.

Reza mengatakan, pertanyaan pun muncul jika kelak Anies ingin menginvestigasi maupun melakukan investigasi ulang ketiga kasus tadi.

"Adakah insan Tribrata yang sanggup melakukannya? Siapakah anggota Polri yang mampu menjadi Kapolri dan mengemban tugas tersebut," ujar Reza.

"Bayangkan, Presiden Anies berkata ke Kapolri: Saya berikan Anda waktu seratus hari. Lewat dari itu, anda saya copot," sambung Reza.

Reza berpendapat ini merupakan pekerjaan berat. Tapi, bukan berarti mustahil.

"Tetap harus dipompa keyakinan bahwa jumlah polisi yang baik lebih banyak daripada polisi yang tidak baik alias oknum. Jadi, asumsikan nantinya pasti ada jenderal yang cakap dan bernyali kuat untuk melaksanakan perintah presiden terkait tiga kasus tadi," ujar dia.

Selain itu, DPR RI juga akan punya kontribusi besar jika memiliki komitmen yang sama pada ketiga kasus di atas. Dan lembaga-lembaga sistem peradilan pidana juga tidak perlu resisten. 

"Ini momentum baik bagi revitalisasi profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas institusi penegakan hukum," dia menandaskan.