Banyak Petani Mengeluh, Jokowi: Subsidi Pupuk Akan Saya Tambah

Sebelumnya, Calon presiden nomor urut dua, Prabowo Subianto menyinggung kesusahan para petani untuk mendapatkan pupuk, khususnya di Jawa Tengah.

Hal ini disampaikannya menanggapi pernyataan Capres Ganjar Pranowo terkait pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, khususnya mengenai untuk kelompok rentan, perempuan, anak, dan disabilitas.

Awalnya, Prabowo menyebut kelompok rentan itu termasuk petani dan nelayan. Dia pun membeberkan saat keliling di Jawa Tengah.

"Menurut pandangan saya juga kelompok rentan itu juga termasuk para petani dan nelayan. Dan yang saya dapat, setelah saya keliling khususnya di Jawa Tengah, Pak Ganjar, petani-petani disitu sulit mendapatkan pupuk," kata dia di arena debat capres, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (12/12/2023).

Prabowo mengungkapkan, banyak petani yang mengeluh lantaran program Ganjar saat jadi Gubernur, yakni Kartu tani. Di mana, disebut kesulitan mendapatkan pupuk.

"Dan mereka mengeluh dengan kartu tani yang bapak luncurkan ini mempersulit mereka mendapatkan pupuk," ungkap Ketua Umum Gerindra ini.

Prabowo menegaskan, para petani sebenarnya ingin proses pengadaan pupuk yang sederhana. "Sebetulnya mereka ingin pupuk itu pengadaaannya disederhanakan," pungkasnya.   

Pernyataan Prabowo langsung ditanggapi Capres Ganjar Pranowo. Dengan mengatakan kesulitan akses pupuk subsidi juga terjadi di belahan Indonesia lainnya.

"Tapi untuk Pak Prabowo saya harus mengingatkan Pak, pupuk langka terjadi di Papua Pak, pupuk langka terjadi di Sumatera Utara Pak, pupuk langka terjadi di NTT, NTB, Kalimantan Timur termasuk bensin," urai dia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini menyinggung soal data petani penerima pupuk subsidi. Dikatakan jika masalah data tidak pernah beres hingga saat ini.

Dia mengatakan, kunci pentingnya ada di data tersebut. Lantaran, data petani menjadi acuan untuk penyaluran pupuk subsidi.

"Mungkin Bapak sedikit agak lupa untuk saya bisa sedikit mengingatkan, karena Bapak pernah menjadi Ketua HKTI (Himpunan Kerukunan Tani Indonesia). Pak, data petani kita tidak pernah beres. Maka kalau kemudian satu data petani bisa kita kelola, maka distribusi pupuknya harus bisa dan tepat sasaran," bebernya.

Di sisi lain, kuota pupuk subsidi menurut Ganjar tidak boleh dibatasi. Bisa dibilang, saluran pupuk subsidi diharapkan bisa meluas.

"Pada saat yang sama kuota pupuk tidak boleh dibatasi, maka ini yang saya telpon langsung kepada Pak Wapres. 'Pak Wapres please, kasih tambahan. Kalau tidak, tidak cukup,' Dan ini terjadi di seluruh Indonesia. Maka ini lah yang akan kita kerjakan nanti," pungkasnya.