Catatan Penting Debat Perdana Capres 2024

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) mengkritik, kebijakan narkotika luput dari pembahasan debat perdana calon presiden 2024. Peneliti ICJR, Girlie Ginting mencatat, seharusnya kebijakan soal narkotika bisa disampaikan saat tengah membahas pemberantasan korupsi dan independensi aparat penegak hukum dan kekuasaan kehakiman.

“Sayangnya ketiga Capres tidak membahas tentang masalah implementasi kebijakan narkotika yang bermasalah, yang mana ini adalah sumber masalah korupsi di sektor peradilan dan masalah independensi peradilan,” kata Girlie seperti dikutip dari siaran pers diterima, Rabu (13/12/2023).

Girlie menambahkan, masalah overkriminalisasi di Indonesia adalah kesalahan fatal kebijakan narkotika. Laporan ICJR pada 2022, sebanyak 103.081 orang pengguna narkotika dikirim ke penjara padahal Laporan Kantor Komasaris HAM PBB tentang Kebijakan Narkotika sudah menekankan bahwa pendekatan punitif hanya akan memberikan dampk buruk terhadap hak asasi manusia.

“Mulai dari permasalahan mengenai akses kesehatan, masalah overcrowding pemenjaraan dan penggunaan penjara yang eksesif, dampak yang timpang terhadap kelompok rentan utamanya anak, pemuda dan perempuan,” urai Girlie.

Girlie menambahkan, kriminalisasi pengguna narkotika sebesar 60% dari seluruh kasus pidana ditangani oleh Aparat Penegak Hukum (APH). Sehingga, hal ini menandakan narkotika sebagai permasalahan inti sistem peradilan pidana di Indonesia.

“Pun juga telah dilaporkan adanya keterlibatan besar APH dalam peredaran gelap narkotika yang didukung dengan aturan yang tidak akuntabel dalam regulasi narkotika. Pasar gelap dikendalikan aparat yang koruptif,” kritik Girlie.

Girlie menambahkan, berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) sejak 2019-2022, total terdapat 178 anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Peranan dari anggota Polri yang terlibat pun beragam.

“Berdasarkan temuan tersebut, dari 178 anggota Polri yang terlibat sebanyak 49 orang adalah pengedar, 58 orang sebagai kurir dan 13 anggota Polri merupakan bandar narkotika,” ungkap Girlie.

“Sayangnya, ketiga Capres tak ada sekalipun yang menyinggung masalah korupsi dengan memaparkan masalah korupsi aparat dalam implementasi kebijakan narkotika yang bermasalah,” sesal dia.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) angkat suara, pasca debat perdana calon presiden atau Capres 2024 yang berlangsung semalam, Selasa (12/12).

Koordinator KontraS, Dimas Bagus Arya menegaskan, Anies, Prabowo, dan Ganjar telah gagal ‘menangkap’ masalah yang berfokus pada tema hukum dan hak asasi manusia (HAM), khususnya pada kasus brutalitas aparat yaitu Tragedi Kanjuruhan dan KM 50.

Dimas menjelaskan, hal itu diawali saat Anies menyampaikan pertanyaan kepada Ganjar soal rasa keadilan yang belum muncul pada kasus pelanggaran HAM kontemporer, Tragedi Kanjuruhan dan kasus pembunuhan di luar hukum (extra-judicial killing) kepada sejumlah anggota laskar FPI yang terjadi di Km 50 Tol Cikampek. Sayangnya, menurut Dimas jawaban dari Ganjar hanya normatif.

“Ganjar gagal menjawab secara komprehensif guna memberikan keadilan bagi korban serta keluarga korban, walau tanggapan dari Anies Baswedan menyebutkan 4 aspek dalam keadilan transisi,” tulis Dimas, seperti dikutip dari situs resmi KontraS, Rabu (13/12/2023).

Dimas meyakini, problematika inti dari kasus tersebut adalah soal kultur kekerasan di tubuh institusi Kepolisian. Selama bertahun-tahun, Korps Bhayangkara nampak terjebak dalam tindakan eksesif dan brutal sehingga tindakannya memakan korban di tengah masyarakat.

Selain itu, berbagai upaya penyelesaiannya pun jauh dari akuntabilitas. Sebab, para pelaku dihukum ringan, bahkan tak jarang banyak yang bebas dari hukuman.

“Hal tersebutlah yang menyebabkan peristiwa kekerasan oleh Kepolisian terus berulang. Seharusnya ketiga Capres dapat menunjukan keberaniannya untuk melakukan reformasi total terhadap institusi Kepolisian, baik secara struktural, kultural dan instrumental, lebih konkret misalnya lewat pengetatan pengawasan,” catat Dimas.

Dimas berkesimpulan, momentum debat ini belum berhasil menghadirkan diskursus HAM secara esensial dan substansial.

Para Capres pun belum sepenuhnya bisa memaparkan gagasan, visi-misi, dan program unggulan untuk menyelesaikan permasalahan HAM yang ada seperti penuntasan kasus pelanggaran HAM berat, kekerasan yang terus terjadi di Papua, kebebasan berpendapat hingga pendekatan keamanan dalam pembangunan.

“Isi kepala para Capres mengenai gagasan dan rencana implementasi agenda mengenai pemerintahan, hukum HAM, pemberantasan korupsi, penguatan demokrasi, serta peningkatan layanan publik dan kerukunan warga tidak berhasil disampaikan ke masyarakat,” sesal Dimas.

“Bahkan, kami menilai bahwa performa salah satu Capres yakni Prabowo Subianto sangatlah buruk, menunjukan sisi emosionalnya khas Jenderal produk orde baru,” imbuh dia memungkasi.