Pemprov Sumut Gelar Rakor, Kemendagri Paparkan Peran Pemerintah Pusat dalam Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta - Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan nasional dan sinkronisasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta upaya menyukseskan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serta PON XXI pada Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Utara menggelar “Rapat Koordinasi Pembangunan Provinsi Sumatera Utara”.

Kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) ini dilaksanakan di Hotel Santika Premiere Dyandra, Kecamatan Medan Petisah, Provinsi Sumatera Utara. Rabu 13 Desember 2023.

Dalam upaya meningkatkan keterbukaan informasi dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat Indonesia, pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) melalui kanal Youtube 'Info Sumut' di disiarkan secara Live Streaming.

Pada tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara akan melaksanakan 2 agenda besar, yakni pemilihan umum dan pelaksanaan PON ke XXI Aceh dan Sumatera Utara. Pemilihan Umum Serentak pada Tahun 2024 ini merupakan agenda demokrasi terbesar dan yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia.

Selanjutnya di tahun 2024 ini juga Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh akan menjadi tuan rumah Pekan Olah Raga Nasional (PON) ke XXI Tahun 2024 yang merupakan penyelenggaraan pertama kalinya dilaksanakan bersamaan di 2 Provinsi, dan khususnya bagi Sumatera Utara penyelenggaraan ini merupakan penyelenggaraan PON yang ke 2 kali setelah PON yang ke 3 di tahun 1953.

Dalam kesempatan tersebut Menteri Dalam Negeri RI yang diwakili oleh Plh. Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum, Kemendagri RI, Togap Simangunsong dalam sambutannya sekaligus sebagai narasumber pada kegiatan tersebut memaparkan materi dengan tema “Peran Pemerintah Pusat Dalam Mewujudkan Pemilu Tahun 2024 Yang Aman, Damai, dan Demokratis”.

Kemudian Togap Simangunsong, menegaskan arahan penting terkait dengan persiapan dan pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024. Togap membahas peran pemerintah pusat dalam mewujudkan pemilu yang aman, damai, dan demokratis.

“Pemerintah pusat akan memperluas perannya, termasuk dalam persiapan Pemilukada, untuk membantu KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraannya," ujar Togap.

Beliau juga menyoroti dalam paparannya dukungan pemerintah pusat dalam berbagai aspek penyelenggaraan, mulai dari penyusunan data kependudukan, pelaksanaan kampanye, percetakan dan distribusi logistik, hingga peran Linmas dalam menjaga ketertiban. Netralitas ASN/PNS juga dijaga untuk memastikan proses pemilihan berlangsung adil dan transparan.

“Kemendagri RI melalui Direktorat Jenderal Politik dan PUM memberikan dukungan finansial dengan menjamin ketersediaan anggaran untuk pemilu Presiden, Wakil Presiden, dan Legislatif dari APBN”. tandas Togap.

“Pemerintah daerah juga diminta untuk menandatangani naskah perjanjian hibah daerah sehingga dana APBD dapat digunakan secara optimal," tambahnya.