Jawaban Polda Metro Jaya di Praperadilan Dinilai Tak Patahkan Argumen Firli Bahuri

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) menilai, duplik atau jawaban tergugat yakni Polda Metro Jaya dalam persidangan Praperadilan yang diajukan oleh Ketua KPK Nonaktif Firli Bahuri tidak dapat mematahkan argumentasi dan fakta hukum, sebagaimana yang tercantum dalam replik atau jawaban penggugat.

Peneliti LSAK, Ahmad A Hariri menyampaikan, keseluruhan isi dari duplik yang diajukan dan dibacakan oleh pihak Polda Metro Jaya tidak memuat hal baru dan cenderung mengulangi materi jawaban sebelumnya. 

“Selain hanya bersifat pengulangan, duplik yang diajukan oleh Polda Metro Jaya tidak dapat mematahkan argumentasi dan fakta hukum sebagaimana yang termaktub dalam replik yang diajukan oleh Firli Bahuri,” tutur Hariri kepada wartawan, Jumat (15/12/2023).

Hariri menyebut, ada beberapa kesalahan dan inkosistensi yang ditunjukkan oleh Polda Metro Jaya sebagaimana tertuang dalam dupliknya.

“Polda Metro Jaya tidak mengakui telah menerbitkan SPDP sebanyak dua kali, padahal fakta hukum yang terjadi, dalam perkara a quo, Polda Metro Jaya telah menerbitkan dua SPDP, yaitu SPDP Nomor: B/15765/X/RES.3.3./2023/ Ditreskrimsus tertanggal 9 Oktober 2023 dan SPDP Nomor: B/19207/XI/RES.3.3./2023/ Ditreskrimsus tertanggal 23 November 2023,” jelas dia.

Hariri mengatakan, pengingkaran yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap SPDP yang kedua, sebagaimana yang tertuang dalam dupliknya menimbulkan tanda tanya besar.

“Kenapa Polda Metro Jaya harus mengingkari adanya SPDP yang kedua, sekaligus menunjukkan ketidakkonsistenannya dalam menangani perkara a quo, karena satu sisi tidak mengakui keberadaan SPDP kedua, sementara di sisi lain, SPDP kedua tersebut ternyata dijadikan salah satu bukti oleh Polda Metro,” katanya.

Hariri turut mengulas terkait alat bukti saksi. Menurutnya, Polda Metro Jaya mengakui bahwa tidak ada satupun dari ke-91 saksi yang diperiksa itu telah melihat dan mengalami sendiri perihal dugaan pemerasan terhadap mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL), seperti yang dituduhkan kepada Firli Bahuri.

“Namun, mereka mengaitkan keberadaan ke-91 saksi ini dengan Putusan MK Nomor 65/2010, dimana dalam pertimbangan hukumnya menyatakan saksi telah mengalami perluasan, sehingga saksi tidak selalu mendengar, melihat dan mengalami sendiri,” ungkapnya.

Hariri mengungkapkan, hal itu adalah pemahaman yang keliru terhadap makna perluasan pengertian saksi dalam Putusan MK, bahwa tidak lantas dalam penyidikan suatu perkara, saksi-saksi yang diperiksa adalah saksi yang tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri dugaan tindak pidana yang tengah diusut.

“Karena apabila hal tersebut yang dilakukan, maka akan sangat diragukan efektifitas dalam proses penyidikan tersebut, tidak perlu sampai memeriksa puluhan bahkan ratusan saksi yang tidak memiliki kualitas sebagai saksi, karena meskipun telah mendapat perluasan makna, sejatinya dalam suatu proses penyidikan, sangat dibutuhkan saksi yang melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri terhadap suatu peristiwa pidana,” ujarnya.

Tidak ketinggalan, sambung Hariri, dalam duplik Polda Metro Jaya juga tidak dijelaskan secara detail terkait berkesesuaian kesaksian dari Irwan Anwar. Dengan demikian, tidak adanya saksi sebagaimana yang dimaksud dalam KUHAP, maka proses penyidikan terhadap kasus dugaan pemerasan tersebut tidak sah, termasuk soal penetapan tersangka.

“Dengan tidak dijelaskan berkesesuaian dengan saksi siapa, semakin menegaskan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi Irwan Anwar merupakan keterangan yang berdiri sendiri tanpa didukung keterangan saksi lainnya,” Hariri menandaskan.