IKN Selama 2023: Kantongi Investasi Non APBN Rp41 Triliun hingga Luncurkan RLDC

Pembangunan di IKN. (wisnupriyono / Shutterstock.com)

Liputan6.com, Jakarta Progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara terlihat nyata selama tahun 2023. Mulai dari sisi masuknya investasi, pembangunan berkelanjutan, hingga Cetak Biru Kota Cerdas Nusantara pun sudah berjalan dengan baik.

"IKN di tahun 2023 secara total dalam konteks pendanaan dan investasi ada tiga angka, pertama adalah APBN yang digunakan total sebesar Rp35 triliun, dari non APBN, investasi yang sudah melakukan groundbreaking nilainya Rp41 triliun, dan yang ketiga yang sifatnya KPBU dalam proses dan menjadi andalan di 2024, Rp55 trilitun," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono dalam media briefing yang dilakukan secara daring, Jumat (29/12/2023).

Selain itu, ia juga mengatakan, saat ini sudah ada 15 investor yang sudah siap untuk melakukan groundbreaking di IKN di 2024. 15 pihak yang akan groundbreaking pada awal tahun depan itu berasal dari dalam negeri dan terdiri dari lembaga negara, konsorsium, yayasan, dan investor swasta.

"Di 2024, kita akan mengawali groundbreaking antara bulan Januari hingga Februari dan sudah ada 15 investor yang menyiapkan diri dan ini menunjukkan IKN gaspol terus dengan grounbreaking investasi dan kita siap untuk bekerja sama demi mewujudkan kota hijau dan kota cerdas, dan dimulainya upacara 17 Agustus pada 2024 nanti," jelasnya.

"Tahun 2024 inilah kita akan semakin kencang semaksimal mungkin dan dengan good governance untuk bisa mewujudkan IKN," imbuh Agung.

2 dari 3 halaman

Di Tahun 2023 Luncurkan RLDC

Proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan. Foto: IKN.go.id

Selain dari sisi investasi, selama tahun 2023, IKN juga telah meluncurkan Strategi Netral Karbon pada COP 28 di Dubai, yakni RLDC (Regionally and Locally Determined Contribution) yang menjadi Peta Jalan Menuju Kota Nol Emisi Karbon Nusantara.

Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita Ibu Kota Nusantara, Myrna Asnawati Safitri mengungkapkan bahwa pihaknya menyadari selaras dengan IKN menjadi kota yang rendah karbon, diperlukan strategi dan peta yang jelas.

"Maka disusunlah RLDC di tingkat Ibu Kota Nusantara untuk memastikan kontribusi yang diberikan pada NDC. Kami adalah satu-satunya kota di Indonesia yang punya dokumen ini," ungkapnya.

Selain itu, Myrna juga membeberkan bahwa setelah setahun beroperasi, Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) telah merintis berbagai upaya untuk mencapai target RLDC.

"Kami telah melakukan pengendalian deforestasi dan konversi lahan lewat penghentian penebangan di wilayah KIPP, penertiban aktivitas penambangan ilegal melalui Satgas Tambang bersama aparat penegak hukum, termasuk moratorium penerbitan izin di kedua sektor," bebernya.

"Kami juga telah melakukan penanaman di areal terbuka dan eks hutan tanaman industri yang dilakukan berkolaborasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehtanan, sektor swasta/BUMN dan masyarakat," jelas Myrna.

Selain itu, IKN telah melakukan perlindungan keanekaragaman hayati yang dilakukan dengan menyusun rencana induk pengelolaan keanekaragaman hayati, rancangan peraturan kepala OIKN tentang kearifan lokal, pengawasan pada lokasi koridor alami satwa. Di sisi pengolahan sampah, IKN telah melakukan edukasi 3R seperti pengenalan sampah organik, dan menyusun rencana pengelolaan sampah.

"Adaptasi pertanian juga dilakukan dengan memfasilitasi model pertanian perkotaan yang cerdas iklim dan pertanian regeneratif," ujar Myrna.

3 dari 3 halaman

Layanan Digitalisasi Ditingkatkan

Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita Ibu Kota Nusantara, Mohammed Ali Berawi bahwa menjelaskan bahwa layanan digitalisasi untuk fasilitas kesehatan, pendidikan, kebersihan, itu semua akan di-upgrade. Dirinya mengatakan, sistem transportasi akan diutamakan untuk pedestrian dan pesepada.

"Baru masuk public transport melalui BRT, kemudian electric vehicle, jadi itu semua yang sifatnya untuk layanan publik tahun depan sudah akan kami siapkan, mudah-mudahan semua perangkat hardware atau bangunan fisik sudah tersedia dan dengan demikian perangkat itu bisa difungsikan," jelasnya.

Ali juga mengungkapkan bahwa platform software sudah mulai dilakukan di tahun 2023. Ia menyebut, tahun 2024 mendatang, setidaknya masyarakat sudah bisa mendapatkan gambaran bagaimana kota cerdas bisa dibangun di IKN.

"Untuk saat ini, yang bisa kami lakukan adalah membangun techno house yang juga berasal dari konsorsium Amerika, Eropa, Korea, Jepang, China, mereka melakukan smart building opertation," ungkapnya.

"Jadi masyarakat bisa datang ke techno house dan sudah bisa melihat jika ingin dalam skala riil. Ini bentuk destinasi edukasi yang dilakukan sehingga nanti dalam prosesnya sembari menunggu hardware selesai, masyarakat tidak kaget," jelas Ali.

(*)