Bansos 2024, Hasto PDIP: Pastikan Tidak Ada Politisasi dan Berpihak kepada Wong Cilik

Liputan6.com, Jakarta - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan bahwa seluruh program Bantuan Sosial (Bansos) pada 2024 harus tetap berjalan sesuai dengan yang sudah diprogramkan dan dianggarkan tahun 2023.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan, sesuai dengan tema Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP yang ketiga bertema Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara Negara, pihaknya justru ingin mendorong adanya perlindungan terhadap kelompok rentan.

"PDI Perjuangan menempatkan pentingnya seluruh kebijakan-kebijakan sosial yang dilakukan oleh negara melalui sinergi antara DPR RI dan Kepresidenan untuk secepatnya pada 2024 ini menurunkan kemiskinan ekstrem," tutur Hasto di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/1/2024).

Menurut Hasto, negara bertanggung jawab untuk meningkatkan atau membantu kelompok miskin. Sebab itu, PDIP mendukung penuh Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini untuk mewujudkan komitmennya menjalankan perintah konstitusi.

"Akan dijalankan dengan sebaik-baiknya dengan memastikan tidak ada politisasi atas bansos dan kemudian bansos benar-benar dipakai sebagai instrumen keberpihakan terhadap wong cilik," jelas dia.

Hasto menyebut, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md memiliki komitmen yang kuat terhadap perlindungan kelompok miskin. Paslon nomor urut tiga itu sudah membuat program KTP Sakti yang mendorong bansos tepat sasaran.

"Instrumen keberpihakan yang sebelumnya dilakukan dengan Kartu Indonesia Pintar, Indonesia Sehat, melalui program PKH, Bansos, BLT, akan ditingkatkan baik dari segi kuantitasnya dari jumlahnya maupun ketepatannya kepada rakyat yang betul-betul membutuhkan melalui integrasi satu data dan melalui inovasi kebijakan publik yang telah dirancang dengan sebaik-baiknya," ungkap Hasto.