Usai Disentil Anies, Pemprov DKI Sebut Warga Kampung Bayam Tak Miliki Hak Atas Tanah

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta buka suara usai disentil Calon Presiden (Capres) nomor urut satu Anies Baswedan soal tak beri izin warga eks gusuran Jakarta Internasional Stadium (JIS) huni Kampung Susun Bayam.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Jakarta Propertindo (Jakpro) menyebut, secara historis warga yang tinggal di Kampung Bayam menggarap lahan milik Pemprov DKI Jakarta. Sehingga warga eks gusuran JIS itu tidak memiliki hak atas tanah.

"Secara historis warga Kampung Bayam merupakan penggarap lahan milik Pemprov DKI Jakarta dan tidak memiliki hak atas tanah yang ditempatinya tersebut," demikian bunyi keterangan tertulis Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin, diterima Sabtu (6/1/2024).

Meski demikian, lanjut Iwan seluruh masyarakat Kampung Bayam sejumlah 642 Kepala Keluarga atau KK sudah mendapatkan biaya kompensasi atas penggantian hunian mereka di Kampung Bayam.

Menurut Iwan, kompensasi atau ganti untung yang diberikan ke warga Kampung Bayam merupakan hasil musyawarah antara Pemprov DKI Jakarta dengan kelompok-kelompok warga eks Kampung Bayam. Adapun Musyawarah diklaim telah dilakukan secara berkelanjutan.

"Jakpro senantiasa berkoordinasi dan membuka ruang diskusi secara aktif dengan seluruh pihak yang terkait, termasuk dengan pihak Kewilayahan dan Warga terdampak. Segala tahapan yang dijalankan oleh perusahaan telah memenuhi prinsip Good Corporate Government (GCG) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Iwan.

Iwan menyampaikan, sejauh ini sebagai solusi Pemprov DKI menyiapkan Rusun Nagrak di Cilincing, Jakarta Utara untuk dihuni oleh warga eks Kampung Bayam. Dia menyebut, warga eks Kampung Bayam secara sukarela menetap di Rusun Nagrak.