Infografis Usulan Penundaan Penyaluran Bansos Saat Tahun Pemilu

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah masih menyalurkan bantuan sosial atau bansos kepada Masyarakat pada 2024. Bansos tersebut antara Lain Bantuan Langsung Tunai atau BLT El Nino, bansos beras, Program Keluarga Harapan (PKH), dan Program Indonesia Pintar (PIP).

Indonesia Budget Center atau IBC mencatat ada ratusan triliun bansos yang digelontorkan pemerintah. Masuk ke tahun pemilu atau politik, dana bansos ini disebut rawan menjadi embel-embel kampanye pasangan calon tertentu.

Direktur Eksekutif IBC Arif Nur Alam memandang ada peningkatan bansos menjelang Pemilu 2024. Contohnya pada 2024 direncanakan sebesar Rp 496,8 triliun. Angka ini meningkat sebesar Rp 53,3 triliun atau 12 persen dibanding realisasi anggaran perlindungan sosial 2023 yang direalisasikan Rp 443,5 triliun.

"Jelang pemilu, program ini berpotensi tsunami atau dipolitisasi oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam kontestasi politik di Pemilu 2024," ujar Direktur Eksekutif IBC tersebut di Jakarta, Minggu 7 Januari 2024.

Bukan hanya kekhawatiran penyaluran bansos dipolitisasi. Belakangan, muncul usulan penundaan penyaluran bansos ke masyarakat.

Ketua Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu periode 2017-2020, Abhan mengatakan penyaluran bansos di tengah masa kampanye Pemilu 2024 ini perlu juga melihat prosesnya. Misalnya, apakah sudah sesuai dengan aturan yang ditetapkan, atau malah tidak mengacu kepada aturan.

"Menurut saya ini di 2024 kan ada ya [bansos]. Sementara pemilu itu tinggal, ya satu bulan setengah. Menurut saya ya, akan lebih baik manakala yang 2024 ini disalurkan setelah pemilu untuk menghindari potensi penyalahgunaan dan sebagainya," kata Ketua Bawaslu Periode 2017-2022 tersebut di Jakarta, Minggu 7 Januari 2024.

Bagaimana ragam tanggapan penyaluran bansos saat tahun pemilu? Simak selengkapnya dalam rangkaian Infografis berikut ini: