Atasi Banjir di Tangerang, Pj Gubernur Banten Minta Pemerintah Pusat Benahi Kali Angke

Al Muktabar mengatakan, pihaknya juga akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayahnya yang masih terdampak banjir untuk melakukan penanganan yang bisa dilakukan.

"Untuk di Provinsi Banten sendiri berdasarkan kewenangan dan mayoritas penanganan banjir ini kita sudah memproritaskan segala upaya yang kita bisa intervensi kan ke Kabupaten/kota, dan sifat kerjanya provinsi apa bila lintas kabupaten/kota," ungkapnya.

Bukan soal kewenangan pusat dan pemerintah daerah, Pj Gubernur Banten juga meminta masyarakat Banten untuk menjaga wilayah masing-masing, seperti membersihkan selokan dan kerja bakti bersama.

"Jadi kita mengimbau juga kepada masyarakat karena ini diperlukan kesadaran bersama jadi selokan-selokan yang bisa kita lakukan untuk dirapihkan diperbaiki sudah dilaksanakan," jelasnya.

Banjir yang kerap melanda ribuan pemukiman akibat luapan Kali Angke di Kota Tangerang diminta dapat diselesaikan segera. Dibutuhkan tindakan sinergi erat Pemerintah Pusat untuk berjalan beriringan, dalam menjalankan strategi pengendalian.

"Kementerian PUPR perlu menuntaskan penanganan banjir di sekitar DAS Kali Angke. Walau sudah diturap beberapa waktu lalu, di Kota Tangerang pada aliran Kali Angke sampai saat ini masih terjadi luapan," tegas Kepala DPUPR Kota Tangerang, Ruta Ireng Wicaksono, Minggu (7/1/2024).

Menurutnya, meski pihaknya sudah bolak-balik melakukan penurapan, namun debit Kali Angke selalu over kapasitas. Hingga akhirnya, masih mengakibatkan banjir atau genangan di daerah sekitar aliran kali tersebut.

Ketinggiannya pun tak main-main, di Perumahan Ciledug Indah misalnya, jika terjadi banjir, akan merendam rumah warga hingga ketinggian 1 meter.

Ruta pun menjelaskan, sederet permasalahan pada Kali Angke, ialah adanya limpasan aliran sungai, sehingga membutuhkan peninggian turap di beberapa titik Kali Angke.

Sebab, panjang total turap Kali Angke pada dua sisi yang sudah terbangun sheetpile sepanjang 20.175 meter atau 82,8 persen dan belum terbangun sepanjang 4.200 meter atau 17,2 persen.

"Selain melanjutkan penurapan, perlu juga dipertimbangkan untuk meninggikan turap yang ada, karena setiap kali hujan gede terkesan Kali Angke tidak bisa menampung debit air sehingga sering limpas," jelasnya.

Dalam hal ini, dia pun berharap pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR yang mempunyai kewenangan terkait pengelolaan sungai, bisa segera menyelesaikan persoalan yang belum tuntas di DAS kali Angke.

"Mudah-mudahan bisa segera terselesaikan," harapnya.