Kasus Penampungan Kendaraan Curian di Gudang Zeni TNI AD Sidoarjo, 3 Prajurit Jadi Tersangka

Hasil pemeriksaan sementara, Eka Wijaya menyampaikan, salah satu tersangka sipil inisial EI kenal dengan Kopda AS. Dialah yang melapor kepada pimpinannya sekaligus Kepala Gudang Balkir Pusat Zeni TNI Angkatan Darat, Sidoarjo, Jawa Timur. Sehingga terjadi penimbunan kendaraan hasil curian.

Padahal, Gudang Balkir fungsinya menyimpan barang-barang milik Pusat Zeni TNI Angkatan Darat apabila sudah melaksanakan kegiatan tugas-tugas yang ada di lingkungan TNI AD.

"Komitmen kami siapa pun yang salah ketiga pelaku tetap akan kami proses sesuai dengan hukum yang berlaku," ujar dia.

Sementara itu, sejauh ini dari kalangan sipil ada dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka yakni MY dan EI.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Wira Satya Triputra menerangkan, MY berperan sebagai pengepul kendaraan, sedangkan EI selain pengepul juga penyokong dana yang membiayai pengiriman kendaraan.

"Kami temukan barang bukti kendaraan roda empat sebanyak 46 unit dan kendaraan roda dua sebanyak 214 unit dengan pelbagai macam merek," kata Wira di Polda Metro Jaya, Rabu (10/1/2024).

Wira menerangkan, tersangka MY dan EI mendapatkan kendaraan dari debitur yang tidak mampu memenuhi kewajibannya membayar cicilan, kemudian dibeli menggunakan identitas palsu dari leasing. Selain itu, mereka juga mendapat kendaraan dari sindikat pelaku kejahatan.

"Kendaraan roda empat maupun roda dua didapat dari beberapa wilayah baik Jakarta, Jawa Tengah, dan Jatim serta Jabar. Kendaraan tersebut rata-rata tidak dilengkapi STNK maupun BPKB ketika dibeli atau ditampung oleh para pelaku," ujar dia.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kendaraan akan dikirimkan ke Timor Leste melalui Pelabuhan Tanjung Perak. "Di Timor Leste sudah ada pemesan yang menampung di sana," ujar dia.

Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat Pasal 363 KUHP, Pasal 480 KUHP, Pasal 481 KUHP, Pasal 372 KUHP, Pasal 35 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 36 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.