Reaksi Istana soal Pemakzulan Jokowi Sebelum Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo (Jokowi). (Dok Humas Sekretariat Kabinet RI)

Liputan6.com, Jakarta Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana, menanggapi soal permintaan Petisi 100 Penegak Daulat Rakyat mengenai pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelum pemilu 2024. Ari mengatakan masyarakat bebas menyampaikan kritik dan mimpi politiknya.

"Dalam negara demokrasi, menyampaikan pendapat, kritik atau bahkan punya mimpi-mimpi politik adalah sah-sah saja," kata Ari kepada wartawan, Jumat (12/1/2024).

Dia menyampaikan narasi pemakzulan presiden memang kerap dimanfaatkan sejumlah pihak di tahun politik. Namun, kata Ari, mekanisme pemakzulan presiden sudah diatur dalam konstitusi.

"Koridornya juga jelas, harus melibatkan lembaga-lembaga negara (DPR, MK, MPR), dengan syarat-syarat yang ketat. Di luar itu adalah tindakan inkonstitusional," jelas Ari.

Ari menekankan tuduhan kecurangan pemilu juga harus diuji dan dibuktikan dalam mekanisme yang diatur dalam undang-undang. Dia menyebut masyarakat dapat melaporkan temuan pelanggaran pemilu ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Berdasarkan undang-undang, Bawaslu dibentuk untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu, menerima aduan, menangani kasus pelanggaran administratif pemilu serta pelanggaran pidana pemilu berdasarkan tingkatan sesuai peraturan perundang-undangan," tutur Ari.

Ari mengatakan Jokowi terus bekerja untuk memimpin pemerintahan sampai akhir masa jabatan di tengah dinamika tahun politik. Menurut Ari, pemerintahan Jokowi juga masih mendapat kepercayaan dan kepuasan dari masyarakat.

"Kita patut bersyukur, pada tahun terakhir periode kedua pemerintahannya, kepercayaan, dukungan dan kepuasan rakyat kepada Presiden Jokowi terus menguat. Ini bisa dilihat dari hasil survei lembaga survei kredibel, tingkat kepuasan atas kinerja Presiden Jokowi masih tetap tinggi, di atas 75 persen," kata Ari.

"Dukungan rakyat menjadi energi untuk menuntaskan program-program prioritas pemerintahan agar dampaknya makin dirasakan oleh rakyat di seluruh penjuru Tanah Air," sambung dia.

Beberapa pengacara yang menjadi bagian dari tim Pembela Demokrasi Indonesia telah mengajukan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan kolusi dan nepotisme yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah kerabatnya d...

2 dari 3 halaman

Petisi 100 Minta Jokowi Dimakzulkan

Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 mendatangi Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud Md untuk menyampaikan permintaan mengenai pemakzulan Presiden Jokowi.

Calon wakil presiden nomor urut tiga itu menyebut, ada 22 tokoh dari Petisi 100 datang ke kantornya. Di antaranya Faizal Assegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Suharto.

"Ada 22 tokoh yang datang ke kantor saya. Mereka minta pemakzulan Pak Jokowi, minta pemilu tanpa Pak Jokowi," ujar Mahfud Md, Selasa (9/1/2024).

3 dari 3 halaman

Cak Imin: Kami Mohon Pak Jokowi Akhiri Jabatan dengan Jaga Netralitas

Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. — Pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin dalam acara Bawaslu, Senin (27/11/2023). (Foto: Tangkapan Layar Bawaslu RI)

Calon wakil presiden nomor urut satu Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berharap netralitas dalam pemilu 2024 terjaga dengan baik. Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, jika pilpres tak netral, maka anggaran yang dikeluarkan negara akan sia-sia.

"Kita semua harus menjaga presiden supaya netral. Karena begitu, presiden dan anak buahnya sampai ke bawah enggak netral, pemilu akan hancur legitimasinya. Triliunan biaya yang kita keluarkan untuk pemilu sia-sia," ujar Cak Imin di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2023).

Menurut Cak Imin, ketidaknetralan presiden dalam pemilu akan merusak demokrasi. Dia menyebut, jika demokrasi sudah rusak, maka sulit untuk memperbaikinya.

"Demokrasi akan terganggu, sampai 3 kali pemilu lagi belum tentu sehat. Bisa jadi kita mengulang dari titik nol demokrasi. Karena itu wajib hukumnya kita lawan kecurangan, kita awasi kecurangan," kata Cak Imin.

"Kita mohon-mohon Pak Jokowi mengakhiri jabatannya untuk betul-betul menjaga netralitas," Cak Imin menambahkan.

Sebelumnya, Cak Imin menyarankan para menteri Kabinet Indonesia Maju menjaga nama baik Presiden Joko Widodo alias Jokowi di momen pemilu 2024 ini.

Pernyataan Cak Imin ini sekaligus menanggapi soal pertemuan yang dilakukan Jokowi dengan Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga capres nomor urut dua Prabowo Subianto pada Jumat, 5 Januari 2024.

Jokowi juga diketahui bertemu dengan Menteri Koordinator Perekonomian sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang juga mendukung Prabowo dalam pilpres 2024. Pertemuan Airlangga dengan Jokowi terjadi pada Sabtu (6/1/2024).

"Ya kalau kita sih, kita harus jaga nama beliau, kita harus ingatkan terus menerus. Jangan sampai prestasi-prestasinya terganggu dengan ketidaknetralan," ujar Cak Imin di Jombang, Jawa Timur, Sabtu (6/1/2024).

Infografis Jokowi dan Keluarga Dilaporkan Kolusi-Nepotisme ke KPK. (Liputan6.com/Abdillah)

Jokowi Temui Prabowo di Kertanegara, Bahas Apa?

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Pemilu 2024
Peristiwa
Pemilihan umum legislatif yang disingkat sebagai Pemilu tahun 2024 akan mulai dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Lihat Selengkapnya
Pemilu 2024
Mahfud MD
Tokoh
Politikus, ilmuwan, tokoh agama. Guru Besar Tata Negara UII, mantan anggota DPR, mantan Ketua Konstitusi,
Lihat Selengkapnya
Mahfud MD
Pemakzulan
netralitas
Cak Imin
Kecurangan Pemilu
Pilpres 2024